Istimewa

Kebijakan Publik

Kehidupan bersama harus selalu diatur. Peraturan dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan seperti di suatu Negara yang menerapkan berbagai aturan untuk masyarakat di dalamnya. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) dikutip Riant Nugroho, 2013, h.3 kebijakan publik sebagai sesuatu program yang diproyeksian dengan berbagai tujuan, nilai dan praktik tertentu. Kebijakan disini dibuat oleh pemerintah atau negara dimana dapat merangkum suatu aturan untuk masyarakat agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Dapat diartikan secara sederhana bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa mawal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. (Riant Nugroho, 2013, h. 7).

Ada berbagai jenis-jenis kebijakan publik yang terbagi atas 4 jenis yaitu sebagi berikut :

Kebijakan formal.

Merupakan keputusan-keputusan yang dikodifikasikan baik tertulis dan disahkan atau diresmikan agar dapat berlaku. Selanjutnya, kebijakan formal terbagi atas tiga kebijakan.

Perundang- undangan

merupakan kebijakan publik yang meliputi usaha-usaha pembangunan bangsa maupun negara, baik masyarakat atau rakyat. Setidaknya perundang-undangan memiliki sifat menggerakkan, mendinamiskan, mengantisipasi, dan memebri ruang bagi inovasi. Dalam perundang-undangan masih terbagi jadi dua pemahaman. Pertama, pola Anglo-Saxon yaitu keputusan legislatif dan keputusan eksekutif dan pola kontinental yang biasa terdiri dari pola makro (sifat makro atau umum atau dasar seperti UUD, Tap MPR, UU/ Perpu, messo (sifat messo atau menengah, penjelas pelaksanaan yang diterima seperti PP dan Perpres), dan mikro (kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang diterima seperti Perda-perda).  Jadi, Indonesia sendiri menganut sistem kontinental yang diwariskan oleh Belanda seperti yang dijelaskan diatas. Semua kebijakan sama dengan hukum. Hal ini sudah dikenalkan pada tahun 1960-an yaitu TAP MPR No. XX/ MPRS/1966 dan TAP MPR No. V/ MPR/ 1973 (UU 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Keppres. Peraturan Pelaksana (Permen, Kepmen,Inmen,dll) artinya kebijakan UU perlu diperjelas dan dijabarkan jadi Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Menteri sebelum dilaksanakan dalam setiap dekade.

Tap MRP No. III/MPR/2000 (UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda);

UU No. 10/2004 (UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda);

  • UU No. 12/ 2011 (UUD 1945, Tap MPR, UU/PERPU, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/ Kota).
  • Hukum

Hukum memiliki sifat yang membatasi dan melarang. Tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban Publik. Keputusan hukum biasanya terdiri dari

Keputusan mediasi atau keputusan kesepakatan; diantara pihak yang bersengketa.

Keputusan pengadilan atau keputusan; yang ditetapkan oleh hakim dari proses peradilan

Keputusan judisial oleh keputusan oleh lembaga; yang berada diatas lembaga pembuat keputusan pengadilan, contoh Mahkamah Agung.

Regulasi

Adalah suatu alokasi aset dan kekuasaan oleh Pemerintah- sebagai wakil lembaga negara kepada pihak non-pemerintah. Seperti lembaga bisnis dan nirlaba. Sifat regulasi adalah umum, pemberian izin atau lisensi pada organisasi bisnis atau masyarakat dalam menyelenggaran misi menjadi bagian untuk membangun masyarakat.

Kebijakan suatu regulasi juga memiliki dua prinsip

  • Prinsip necessity of service
    • Prinsip monopoly; punya sifat dimana target utama dibentuknya regulasi dan komisi regulasi.

Regulasi direkomendasikan atas dasar empat isu seperti berikut. :

  • Berkenaan dengan hajat hidup orang banyak (necessity public needs and interests)
    • Monopoli atau oligopoli yang keduanya punya sifat alami
    • Basisnya alokasi kekayaan (national economic assets)
    • Keselamatan negara.
  • Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi).

Kebijakan ini ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi politik seperti upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, tertulis yang diformalkan.

Terdapat dua konvensi yang ditumbuhkan

  • Dari aktor organisasi publik; Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.
  • Dari publik; contohnya selametan 17 agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.
  • Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.

Pernyataan pejabat setidaknya selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpin. Pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan meliputi tugas dan kewenangan dari lembaga yang diwakilinya. Era reformasi di Indonesia sebagian pejabat publik sangat terbiasa dan sembarangan dalam memberikan pernyataan publik seperti kata “begitu saja kok repot”, “birokrasi keranjang sampah”, “ gak kuat beli BBM gausah beli”, dan sebagainya biasanya pejabat publik seharusnya mencerminkan kebaikan di muka umum.

Pejabat publik merupakan warga negara yang terhormat karena diberi kepercayaan untuk memimpin pengelolaan negara sehingga setidaknya mereka harus belajar untuk memberikan pernyataan yang mencerminkan kehormatan diri.

Pengelompokkan pejabat publik sebagai berikut

Pertama, Pejabat Negara yaitu

  • Pejabat Legislatif (Ketua dan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD).
    • Pejabat Yudikatif (Pimpinan MA, MK, KY)
    • Pejabat Eksekutif (Presiden&Wakil Presiden, Menteri&Pejabat Pemerintah Setingkat Menteri, Gubernur&Wakil Gubernur, Duta Besar, Bupati/WakilBupati&Walikota/WakilKota).
    • Pejabat Akuntatif seperti Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan.
    • Pejabat Lembaga Publik Semi-Negara seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Persaingan Usaha, badan-badan regulator infatruktur publik seperti Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.

Pejabat Administratif, yaitu

  • Pejabat Sturuktural pusat [Eselon I dan II]
  • Pejabat Struktural Daerah Propinsi [Eselon I dan II]
  • Pejabat Struktural Kab/Kota [Eselon II dan III]
  • Para Pejabat Humas Pemerintah
  • Pejabat Pimpinan Pelaksana tingkat bawah [Camat dan Kepala Daerah atau Lurah]

Pernyataan sebagai kebijakan publik merupakan pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi serta disebarkan kepada masyarakat. Pernyataan yang dikemukakan dalam ruang tidak dapat dianggap sebagai kebijakan publik karena harus dikemukakan oleh pejabat publik secara publik. Hal yang dilakukan pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan setidaknya berisikan kebenaran, konsisten sebagai cerminan atas lembaga yang dianut, sebelumnya seharusnya terdapat komunikasi oleh struktur dibawah agar siap dinyatakan di depan publik, ,menyampaikan secara terencana atau secara konsep dan jelas.

Perilaku pejabat publik.

Hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Gesture pimpinan ditirukan oleh bawahan. Misalnya terdapat  pejabat pemerintah yang memberikan mimik masam pada mahasiswa tentunya dapat mengakibatkan pejabat mengitimasi gerik mimiknya. Gesture merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Oleh karena itu, pejabat publik memiliki kewajiban baru agar hati-hati dalam memilih gesture kepada publik meliputi perasaan senang-tidak senang, emosi, pejabat publik memerukan tekanan serendah mungkin agar tidak menciptakan bias makna bagi kehidupan.

Setidaknya pemimpin harus membiasakan diri dengan gesture kepada sesama elite politik agar pejabat lain mampu meniru. Jika terdapat pimpinan yang asal-asalan tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bahkan mencemaskan publik. Publik bahkan dapat menilai tentang beberapa gesture yang diberikan oleh Pejabat Publik. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pejabat untuk selalu bersikap yang baik.

REFERENSI

Nugroho, R. 2013. Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. (hlm.1-24) 

Iklan
Istimewa

Politik dan Kebijakan Komunikasi

Pengertian Kebijakan Komunikasi

Unesco dalam (Abrar 2008) menegaskan kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma disengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. seperti yang dikatakan dalam pengertian ini, sebuah kebijakan komunikasi dibentuk setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku disebuah negara. Setiap negara diyakini memiliki sebuah pola-pola komunikasi yang berjalan dan berproses membentuk sebuah sistem. Sebuah sistem melahirkan sebuah sub-sistem yang memiliki fungsi yang berbeda-beda maka diperlukan sebuah kebijakan agar antara sub-sistem tersebut tidak berbenturan. Secara singkatnya adalah kebijakan komunikasi dibentuk untuk memperlancar sistem komunikasi.

Menurut pendapat James E. Anderson suatu kebijakan komunikasi adalah kebijakan publik, dan sebagai kebijakan publik kebijakan komunikasi harus dirumuskan oleh lembaga pemerintah Sementara lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan komunikasi adalah lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan komunikasi yang dibentuk atau dengan kata lain kebijakan komunikasi dibentuk tergantung dengan jenis yang sedang dibicarakan. Salah satu contoh keterkaitan peran pemerintah dengan kebijakan komunikasi yang dibentuk seperti dalam perumusan Undang-undang (UU). Dalam proses perumusan UU pemerintah telah terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa adanya sebuah persetujuan antara DPR RI dan pemerintah maka kebijakan komunikasi tidak akan berlaku efektif untuk semua masyarakat.

Sumber : https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-publik/8463

Tujuan Dari Kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi memiliki 2 tujuan :

  1. Secara sosiologis, menempatkan proses komunikasi sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak merugikan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa setiap masyarakat dimanapun mereka berada memiliki sebuah bentuk atau proses komunikasi. masyarakatlah yang seharusnya mengendalikan proses komunikasi yang terjadi diantara mereka. Proses komunikasi ini tentu saja memiliki dinamika yang terus berkembang secara naik maupun turun. Tentu saja dinamika ini perlu dijaga agar bergerak ke arah yang positif. Sebuah kebijakan di sini memainkan peranan yang penting yaitu menjamin dinamika sosial masyarakat dapat berjalan secara positif dan bisa meminimalkan ketimpangan-ketimpangan misalnya adanya dominasi dari satu pihak atas pihak lain. Dalam pelaksanaanya masyarakat juga dituntut untuk ikut aktif dalam proses komunikasi bukan hanya pasif dan diharapkan masyarakat dapat mengendalikan dinamika perkembangan mereka sendiri. Maka dalam penyusunan sebuah kebijakan diperlukan keterlibatan pihak masyarakat.
  2. Komunikasi merupakan sesuatu keniscayaan dalam masyarakat. Komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem dimana sebuah sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem. Ada kalanya subsistem-subsistem berjalan dengan tidak maksimal. Ada masalah, ada hambatan. Maka Kebijakan Komunikasi lahir untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi.(Abrar,  2008)

Sebuah rumusan kebijakan komunikasi masyarakat akan dikatakan ideal apabila pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan komunikasi berhasil mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan masalah yang harus direspons (Aritonang, 2017)

Jenis-Jenis Kebijakan Komunikasi :

  • Undang-undang

UU yang mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi diantaranya UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. UU yang mengatur tentang penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi di indonesia

  • Peraturan Pemerintah

Contoh kebijakan komunikasi dalam peraturan pemerintah adalah PP No. 53 tahun 2000 yang mengatur tentang penggunaan spektrum frekuesi radio dan orbit satelit.

  • Keputusan Presiden

Contoh kebijakan komunikasi dalam Keputusan Presiden adalah Keppres No. 153 Tahun 1999 yang mengatur tentang keberadaan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN).

  • Instruksi Presiden

Contoh kebijakan komunikasi dalam Instruksi Presiden adalah Inpres No.6 tahun 2001, tentang Pengembangan dan Penyalahgunaan Telematika di Indonesia.

  • Surat Keputusan Menteri

Surat Keputusan Menteri terwujud dalam setahun bisa lebih dari sekali. Salah satu contoh SK Menteri yang berhubungan dengan kebijakan komunikasi muncul pada tahun 2004 yaitu SK Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 2004. SK ini merupakan perubahan SK Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM.

  • Peraturan Daerah

Di Yogya ada Perda yang mengatur tentang pemasangan iklan yaitu No. 8 Tahun 1998.

Dimensi dan Karakter Kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 3 bagian penting. Bagian ini dikenal dengan konteks, domain, dan paradigma. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politik ekonomi, politik komunikasi,dll. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global,dll. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka citacita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut. (Abrar dalam Aritonang, 2011). Dalam konteks paradigma, kebijakan Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki cita-cita ke arah masyarakat informasi.

Kebijakan Komunikasi Memiliki 5 Kriteria :

Menurut Abrar dalam (Aritonang, 2011) mengausumsikan kriteria ini berkaitan dengan bentuk kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik. Kriteria tersebut yaitu:

  1. Memiliki tujuan tertentu Sebuah regulasi, atau kebijakan apa pun tentu memiliki sebuah tujuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya setiap kebijakan komunikasi dilahirkan untuk memperlancar jalannya sistem komunikasi. Secara spesifik, setiap kebijakan komunikasi memiliki tujuan yang bisa dilihat dari pasal-pasal awal.
  2. Berisi tindakan pejabat pemerintah. Kebijakan komunikasi dilahirkan oleh perangkat pemerintahan. Kebijakan komunikasi setingkat UU misalnya, dilahirkan oleh DPR setelah ber konsultasi dengan pemerintah. Secara teknis UU memerlukan perangkat aturan lebih rendah dibawahnya agar dapat berjalan lebih maksimal. Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Mentri (KepMen) merupakan bagian-bagian dari pemerintah. Artinya setiap produk kebijakan merupakan hasil tindakan pemerintah karena dihasilkan oleh perangkat pemerintahan.
  3. Memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah. Sebagai akibat kebijakan dihasilkan oleh aparat pemerintah maka kebijakan menunjukkan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan komu nikasi bukanlah berisi keinginan pemerintah tentang bagaimana sebuah proses komunikasi berlangsung. Peme rintah dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator setelah adanya kei nginan dari kelompok masyarakat agar dibuat sebuah regulasi/kebijakan.
  4. Bisa bersifat positif atau negatif Sebuah kebijakan komunikasi sangat dimungkinkan untuk bernilai positif meupun negatif. Sebuah kebijakan komunikasi dinilai baik jika ia mampu menjawab persoalan yang muncul bahkan jika kebijakan tersebut mampu mengantisipasi perubahan yang terja di ke depan sekaligus mudah untuk diimplementasikan. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika sebuah kebijakan komunikasi lahir bersifat negatif karena sebuah kebijakan juga berisi tarik menarik sebuah kepentingan. Namun satu yang pasti sebuah kebijakan apapun akan melahirkan pro dan kontra.
  5. Bersifat memaksa (otoritatif) Kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik dilahirkan oleh perangkat negara. Satu hal yang menjadi ciri negara adalah kekuasaan yang bersifat memaksa yang dimilikinya. Artinya setiap keputusankeputusan yang dihasilkan oleh negara wajib untuk dijalankan. Jika ada pelanggaran terhadap apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah maka adan sanksi terutama sanksi hukum yang bersifat mengikat bagi pelanggarnya.

REFERENSI

Abrar, A.N. 2008. Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek, Gava Media Yogyakarta

Aritonang, Agusly Irawan. 2011. Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal Komunikasi. Vol.1.No.3 Universitas Gajah Mada

Kebijakan Komunikasi di Era Reformasi (Bagian I : Pers)

Era Reformasi

Reeformasi merupakan keinginan akan perubahan dari masa yang dihadapi saat ini dalam suatu negara. Hal tersebut pula yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada era orde baru yang menginginkan perubahan struktur dalam pemerintahan yang mengakibatkan turunnya Soeharto dari kursi kepresidenan saat itu. Inilah yang dinamakan reformasi dimana masyarakat sangat menginginkan adanya perubahan pada orde baru yang dirasakan sangat merugikan masyarakat. Adapun faktor lainnya yang mendasari pergerakan pada era reformasi, yaitu :

  • Krisis Politik

Kebijakan politik pada era Orde Baru dihubungkan dengan alasan demokrasi Pancasila tetapi alasan yang sebenarnya adalahh untuk mempertahankan pemerintahan Soeharto pada era Orde Baru. Demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi seutuhnya, melainkan demokrasi rekayasa hanya untuk kepentingan pemerintah.

  • Krisis Hukum

Kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa dan bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan.  Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembelaan bagi  penguasa.

  • Krisis Ekonomi

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mengakbitkan ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat.

  • Krisis Sosial

Pelaksanaan politik yang tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir dengan berbagai kerusuhan di beberapa daerah di Indonesia.

  • Krisis Kepercayaan

Krisis multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan.

Dinamika Kebijakan Informasi dan Komunikasi Era Reformasi

  • J. Habibie (21 Mei 1998-20 Oktober 1999)

B.J. Habibie mengggantikan Soeharto yang mengundurkan diri sebagai presiden. Pada masa pemerintahan ada Ia memberlakukan kebijakan pers, yaitu UU no.40 tahun 1999. UU No. 40 tahun 1999 berisi mengenai pencabutan pembredelan pers pada pasal 4 ayat 2 UU Nomor 40 tahun 1999, penyederhanaan permohonan SIUPP pada pasal 9 ayat 2 UU No. 40 Tahun 1999. Pasal 18 ayat 1 UU Nomor 40 Tahun 1999, dan Mencabut SK Menpen Nomor 47 tahun 1975 tentang pengakuan pemerintah terhadap PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan di Indonesia.

Kebebasan pers pada masa ini mengakibatkan terjadinya trial by the press (pengadilan oleh pers) yaitu berita atau tulisan dengan gambar tertuduh dalam suatu perkara pidana yang memberi kesan bersalah. Selain itu juga mengakibatkan self censhorsip, yaitu keadaan dimana media kurang mempertimbangkan selera dari masyarakat, media kurang ideal dalam tayangannya, dan kurang mempertimbangkan apakah tayangan tersebut layak atau tidak ditayangkan untuk masyarakat. (Nurudin, 2008:79).

  • H. Abdurrahman Wahid (20 Oktober 1999 – 23 Juli 2001)

Presiden K.H. Abdurrahman Wahid atau menjadi presiden RI pada 20 Oktober 1999 dan berkuasa hingga 23 Juli 2001. Kebijakannya yang sangat berkaitan dan berpengaruh terhadap pers adalah keputusan untuk dilakukan pembubaran dan penghapusan Departemen Penerangan, kemudian dilanjutkan dengan dibentuknya BIKN (Badan Informasi dan Komunikasi Nasional) pada 7 Desember 1999 yang didasari oleh Keppres no 153 tahun 1999 (Lubis, 2016). Alasan penghapusan Deppen adalah pada saat itu Deppen hanya disibukkan dengan urusan perizinan yang memungut biaya (Lubis, 2016).

  • Megawati Soekarno Puteri (23 Juli 2001 – 20 Oktober 2004)

Presiden Megawati Soekarno Puteri dilantik menjadi Presiden RI pada tanggal 23 Juli 2001. Dalam dunia pers beliau melakukan beberapa kebijakan, salah satunya menetapkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Saat itu yang ditunjuk sebagai Menteri Negara adalah Syamsul Mu’arif. Selain itu juga dibentuklah Lembaga Informasi Nasional (LIN). LIN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pelayanan informasi nasional. Selain itu, saat itu wewenang Kominfo dalam hal konten penyiaran dialihkan ke lembaga independen baru bernama Komisi Penyiaran Indonesia yang didirikan melalui UU no. 32 tahun 2002 tentang Penyiaran.

  • Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 – 20 Oktober 2014)

Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dipangil SBY menjabat sebagai presiden selama dua periode yaitu dari 2004-2009 dan 2009-2014. SBY menetapkan pers yang bebas namun bertanggung jawab. Kepemimpinan SBY juga memperoleh kebijakan yaitu menggabungkan Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi, Lembaga Informasi Nasional, dan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang berasal dari Departemen Perhubungan dan ditambahkannya direktorat jenderal baru yaitu Direktorat Jenderal Aplikasi Telematika.. Lembaga Informasi Nasional dipecahnya menjadi dua yaitu Ditjen Sarana Komunikasi dan Diseminasi Informasi dan Badan Informasi Publik. Hasil seluruh penggabungan ini bernama Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo). Pada tahun 2008 juga dibentuk mitra baru Kominfo yaitu Komisi Informasi yang dibentuk berdasarkan UU no. 14 tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

  • Joko Widodo (20 Oktober 2014 – Sekarang)

Pada masa era pemerintahann presiden Joko Widodo terdapat kebijakan “clearing house” yang merupakan sebuah mekanisme untuk menyaring permohonan wartawan asing yang hendak meliput kondisi Papua yang seharusnya bebas untuk dipantau terkait dengan HAM internasional (Tirto.id, 2017). Prosedur ini dikenal sangat berbelit dan cenderung lama untuk diproses, terutama dengan keterlibatan 18 unit kerja dari 12 kementrian (Tirto.id, 2019). Hal ini kemudian terkait dengan adanya isu pelanggaran HAM yang masih terjadi di Papua. Kebebasan pers untuk dapat meliput informasi di Papua sangat dibatasi, terutama terhadap pers asing. Tercatat terdapat banyak permohonan peliputan yang ditolak dan dilakukan pendeportasian oleh pemerintah terhadap para wartawan asing. Kebijakan lain yang dilaksanakan pada masa pemerintahan beliau adalah adanya revisi terhadap UU ITE yang dilakukan pada tahun 2016.

Perbedaan Pers era Orde Baru dan Reformasi

Pada orde baru, pers seolah-olah diberikan izin untuk mendirikan sebuah pers namun tetap diawasi oleh pemerintah, dan kontennya harus pro pada pihak pemerintah. Hal tersebut ditunjukan dengan adanya departemen penerangan dimana saat itu ketentuan yang dibuat hanya menguntungkan pemerintah daripada pers, dan adanya pembredelan media apabila ada konten-konten berita yang melanggar regulasi penerbitan pada saat itu. Sedangkan pada era reformasi, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah cenderung memberikan kebebasan kepada pers untuk melakukan fungsinya dengan baik, seperti menghapus izin SIUPP yang dinilai sangat menyulitkan pers untuk mendapatkannya. Undang- undang yang dibuat saat era reformasi pun tidak mengekang kerja pers namun justru melindunginya karena adanya dewan yang melindungi pers.

Pada era reformasi, memang seolah-olah pers telah mengalami kebebasan; seperti dengan dihapusnya SIUPP dan kemudahan izin untuk mendirikan media dan memperoleh informasi. Namun pada kenyataannya, masih ada kesamaan dengan era orde baru di mana kebebasan pers masih terancam. Kebebasan pers juga dibatasi dengan adanya fenomena munculnya pers partisan yang berpihak pada organisasi atau partai politik tertentu sehingga mementingkan kepentingan kelompoknya diatas kaidah-kaidah profesionalisme jurnalistik yang berlaku umum (Hidayat, Gazali, Suwardi & Kartosapoetro, 2000:452).

Pada era reformasi, terdapat tindakan deregulasi pers yang menurut Hidayat, dkk (2000:452) pada hakikatnya adalah penghapusan state regulation yang diganti dengan market regulation, di mana mekanisme pasar ditentukan dengan adanya kaidah penawaran-permintaan seperti dalam ekonomi. Hal ini terjadi di era sekarang dengan berita dan informasi yang cenderung mencari keuntungan karena hanya mengikuti minat dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

KBBI V

Hidayat, D.N.,Gazali,E.,Suwardi,H.,Kartosapoetro,I.S. (Eds.). (2000). Pers dalam “Revolusi Mei” : Runtuhnya Sebuah Hegemoni. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Nurudin. (2008). Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Widjaja,HAW. (2011). Otonomi Daerah dan Daerah Otonom. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Lubis, C. (2016). Gus Dur Sang Pembela Kebebasan Pers. Diakses darihttp://telusur.metrotvnews.com/news-telusur/ybJyW68N-gus-dur-sang-pembela-    kebebasan-pers pada 15 April 2019

Tirto.id. (2017). Perayaan Kebebasn Pers di Jakarta, Gelap di Papua. Diakses darihttps://tirto.id/perayaan-kebebasan-pers-di-jakarta-gelap-di-papua-cn6Wpada 15 April 2019

Tirto.id. (2019). Hari Pers Nasional : Tak Ada Progres Kebebasan di Era Jokowi. Diakses darihttps://tirto.id/hari-pers-nasional-tak-ada-progres-kebebasan-pers-di-era-jokowi-dgpfpada 15 April 2019

REGULASI DAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM SISTEM ELEKTRONIK

Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi memungkinkan setiap orang untuk dapat berhubungan tanpa batasan ruang dan waktu. Teknologi juga dapat dijadikan sebagai alat untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan memproduksi informasi secara cepat. Hal itu juga memudahkan orang untuk mendapatkan data pribadi orang lain tanpa izin dari orang tersebut, dan disimpan bahkan disebarluaskan. Namun,  belum ada undang-undang mengenai perlindungan data pribadi secara spesifik. Aturan mengenai perlindungan data pribadi masih berupa Rancangan Undang-Undang (RUU). RUU yang mengatur perlindungan data pribadi dibuat untuk menghindari banyaknya pelanggaran atas privasi dan data pribadi setiap orang. Sehingga, setiap orang memiliki perlindungan atas data pribadinya agar tidak disalahgunakan dan disebarluaskan tanpa izin. (Draft naskah akademik : Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi)

            Dalam bab 1 Rancangan Undang Undang Perlindungan data pribadi 10 Juli 2015.

  1. Pasal 1 ayat 1, disebutkan bahwa data pribadi adalah setiap data tentang kehidupan seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.
  2. Pasal 1 Ayat 3, data pribadi sensitif adalah data pribadi yang memerlukan perlindungan khusus yang terdiri dari data yang berkaitan dengan agama/keyakinan, kesehatan, kondisi fisik dan kondisi mental, kehidupan seksual, data keuangan pribadi, dan data pribadi lainnya yang mungkin dapat membahayakan dan merugikan privasi subjek data.
  3. Pasal 1 ayat 6 Penyelenggara data pribadi adalah orang, badan hukum, badan usaha, instansi penyelenggara negara, badan publik, atau organisasi kemasyarakatan lainnya.
  4. Pasal 1 ayat 9, penyelenggaraan data pribadi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap pribadi, baik dengan menggunakan alat olah data secara otomatis maupun manual, secara terstruktur serta menggunakan sistem penyimpanan data, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan perbuatan, perolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penampilan, pengumuman, pengiriman, penyebarluasan, dan pemusnahan data pribadi (Draft RUU Perlindungan Data Pribadi 10 Juli 2015).

Dalam bab 2 pasal 2, UU ini memiliki asas perlindungan, kepentingan umum, keseimbangan, dan pertanggungjawaban. Dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan, pasal 84 Ayat 1, dipaparkan bahwa Data Pribadi Penduduk yang harus dilindungi yaitu nomor KK, NIK, TTL, kondisi fisik/mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan isi catatan peristiwa penting (UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan).

Dalam peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, aspek-aspek perlindungan data pribadi adalah aturan mengenai data pribadi seperti cara memperoleh, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menghapus, hingga menyebarluaskan atau membuka data pribadi seseorang dalam sistem elektronik. Hak dan kewajiban bagi penyelenggara dan pemilik data pribadi juga diatur dalam peraturan menkominfo ini.

Kemajuan teknologi informasi mempermudah kita dalam mendapatkan, tetapi kemudahan ini terkadang mengusik privasi beberapa orang. Salah satu contoh kasus tersebut adalah akun-akun gosip pada media sosial Instagram seperti Lambe Turah. Akun Lambe Turah kerap kali menyebarkan data-data pribadi tanpa adanya izin dari selebriti yang terkait. Akun tersebut sering mengunggah konten seperti berkas pribadi seperti surat gugatan cerai atau informasi yang bersifat privat dan rahasia. Eksistensi akun ini sangat tinggi hingga memiliki pengikut sebanyak 6,2 juta. Tetapi adanya akun ini membuat terutama para selebritis gelisah karena mereka menganggap mereka tidak lagi memiliki privasi lagi dan akun-akun ini terlalu ikut campur mengenai kehidupan mereka. Pada awal tahun 2018, netizen dihebohkan dengan foto KTP asli Lucinta Luna yang memiliki nama asli Muhamad Fatah dan berjenis kelamin laki-laki yang diunggah oleh Lambe Turah (Puspasari, 2018) . Dalam kasus ini, Lambe Turah melanggar UU Administrasi Kependudukan pasal 84 ayat 1, dan menyebarkan data pribadi sensitif seperti yang tertulis dalam RUU Perlindungan Data Pribadi pasal 1 ayat 3.

Regulasi mengenai perlindungan data pribadi masih berupa rancangan dan belum disahkan secara resmi. Namun, beberapa upaya telah dilakukan untuk melindungi data pribadi, seperti pembuatan aturan mengenai perlindungan data pribadi dibawah UU lain. UU tersebut seperti UU Administrasi Kependudukan, Pemendagri No. 61 tahun 2015 tentang persyaratan, ruang lingkup, dan tata cara pemberian hak akses serta pemanfaatan NIK, data kependudukan, dan e-KTP, dan Permen Kominfo No. 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.

Menurut “Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik” pasal 2 ayat 3 dan 4, menyatakan bahwa kerahasiaan sebuah data tergantung pada pemilik data pribadi tersebut lalu tujuan dan kebenaran data diakui oleh pemilik. Pada pasal 8 ayat 1, menyatakan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menghargai kerahasiaan kepemilikan data pribadi. Pada negara-negara di luar Indonesia, terutama pada negara maju, Data Protection Act negara lain cenderung lebih protektif dan lebih rinci dan dibandingkan dengan regulasi yang berjalan pada negara ini.

Regulasi Malaysia, kekhawatiran masyarakat adalah regulasi ini hanya mencakup penggunaan komersial data pribadi masyarakat, tetapi belum ada undang-undang mengenai perlindungan mengenai online privacy, atau pengambilan lokasi dan cookies mereka tanpa persetujuan pengguna. Lain tempat, seperti Singapura, kurangnya kesadara masyarakat mengenai pentingnya data pribadi menjadi kendala bagi negara Singapura ini. Pada sebuah artikel di NewNaratif.com bahkan menyebutkan bahwa masyarakat Singapura rela menukarkan data pribadi mereka untuk mendapatkan diskon atau hadiah undian (Juni 2018). Negara Polandia sudah memberlakukan Data Protection Act pada tahun 1997 dan hingga saat ini masih terus-menerus direvisi sesuai dengan perkembangan teknologi dan internet. Revisi Terakhir adalah penambahan Pasal badan hukum yang melakukan penyebaran data pribadi masyarakatnya dapat dituntut pada jaksa penuntut umum diberlakukan per 1 Juni 2016.

Sementara itu pada regulasi Denmark, pada regulasi mereka tidak menyebutkan sanksi yang konkrit, karena keputusan sanksi yang diterima oleh terdakwa berdasarkan keputusan hakim. . Indonesia yang menganut sistem continental sementara itu, negara Malaysia, Singapura, Polandia dan Denmark menganut sistem hukum Anglo-Saxon.

Referensi:

Draft naskah akademik : Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, diakses dari http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2015/10/Daftar-Naskah-Akademik-Sep_2014.pdf

Draft RUU Perlindungan Data Pribadi 10 Juli 2015, diakses dari https://www.slideshare.net/internetsehat/draft-ruu-perlindungan-data-pribadi pada 5 Mei 2019.

Puspasari, Komario B. Desi (2018), dilansir dari https://hot.detik.com/celeb/d-3934093/viralnya-foto-ktp-m-fatah-dan-klarifikasi-lucinta-soal-sayembara-rp-1-m

Pemendagri No. 61 tahun 2015, dilansir dari https://dukcapil.kalbarprov.go.id/c_/uploads/permendagri_no_61_tahun_2015_tentang_persyaratan_ruang_lingkup_dan_tata_cara_pemberian_hak_akses_ser_032689.pdf

Permen Kominfo No. 20 Tahun 2016, dilansir dari https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum/view/id/553/t/peraturan+menteri+komunikasi+dan+informatika+nomor+20+tahun+2016+tanggal+1+desember+2016

Albana, Morteza. (2019, Mei 13). Kronologi Penangkapan HS Ancam Penggal Jokowi. Tagar New. Dilansir dari https://www.tagar.id/kronologi-penangkapan-hs-ancam-penggal-jokowi

Berry, Adek. (2017, Mei 12). Tindakan Mendagri menyebar KTP menuai kecaman. BBC News Indonesia. Dilansir dari https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-39893468

Ayuwuragil, Kustin. (2018, Maret 22). Home Teknologi Berita Teknologi Informasi

Kronologi Pembobolan Facebook oleh Cambridge Analytica. CNN Indonesia.Dilansir oleh

https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20180322194919-185-285163/kronologi-pembobolan-facebook-oleh-cambridge-analytica

Fauzi, Naufal. (2019, Februari 13). Data privacy laws: Malaysia has a long way to go. New Strait Times. Dilansir dari https://www.nst.com.my/opinion/columnists/2019/02/459321/data-privacy-laws-malaysia-has-long-way-go

Jing En, Tay. (2018, Jun 11). Singapore’s Flawed Data Privacy Regime. New Naratif. Dilansir dari https://newnaratif.com/research/singapores-flawed-data-privacy-regime/

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Sejarah UU Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik mulai muncul pada era Reformasi karena masyarakat mulai timbul kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Keterbukaan informasi publik telah tercantum dalam beberapa peraturan yang disahkan, seperti:

  • Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat 2 “Pengelolaan Lingkungan Hidup Setiap orang mempunyai hak atas informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup”
  • Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 Pasal 4 Ayat 2 Butir a “Penataan Ruang Setiap orang berhak untuk mengetahui rencana tata ruang”

Ada tiga isu utama yang mendorong kesadaran keterbukaan informasi publik, yaitu pemberantasn korupsi, penegakan HAM, dan tata kelola pemerintah yang baik. Pada era kemajuan teknologi sekarang, masyarakat terkadang merasa tidak mendapat info yang diinginkan, sehingga muncul beberapa dasar hukum KIP yang tercantum dalam UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya.

Dasar Hukum yang paling sering digunakan terkait Keterbukaan Informasi Publik, yaitu: Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. UU No.14 Tahun 2008 tentang KIP baru mulai berlaku sejak 1 Mei 2010. Keterbukaan Informasi Publik menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 KIP adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menjamin bahwa rakyat Indonesia memperoleh informasi yang berkaitan dengan publik demi kesejahteraan masyarakat sendiri. Bagi badan publik, Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 memberikan kewajibwan kepada semua badan publik untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi serta membuka akses atas informasi publik. Pasal 3 memaparkan bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bertujuan untuk:

  • Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.
  • Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.
  • Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengabilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
  • Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.
  • Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.
  • Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupan bangsa; dan/atau
  • Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

            Dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat mengurangi hambatan yang muncul terkait dengan keterbukaan informasi publik. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, hambatan yang muncul akan lebih mudah mendapatkan jalan keluar dan masyarakat juga mengerti informasi mana saja yang bersifat rahasia.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal  17 mengenai informasi yang dikecualikan yaitu:

  1. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
  2. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.
  3. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana.
  4. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
  5. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau.
  6. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.
  7. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
  8. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:
  9. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri.
  10. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi.
  11. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya.
  12. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer.
  13. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia.
  14. Sistem persandian negara; dan/atau.
  15. Sistem intelijen negara.
  16. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
  17. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:
  18. Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara.
  19. Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan.
  20. Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya.
  21. Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau property.
  22. Rencana awal investasi asing.
  23. Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau.
  24. Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.
  25. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:
  26. Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional.
  27. Korespondensi diplomatik antarnegara.
  28. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau .
  29. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.
  30. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
  31. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
  32. Riwayat dan kondisi anggota keluarga.
  33. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.
  34. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang.
  35. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau.
  36. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
  37. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.
  38. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.

Pada dasarnya, akses terhadap informasi adalah hak setiap manusia. Sayangnya, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur bahwa hanya warga negara Indonesia dan lembaga-lembaga negara yang memiliki hak atas keterbukaan informasi publik. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjamin hak setiap warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengelola, dan menyampaikan informasi. Jaminan itu diberikan untuk seluruh jenis saluran informasi yang tersedia, baik yang elektronik maupun non-elektronik. Dengan jaminan tersebut di atas, setiap warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berhak untuk mengetahui banyak hal, misalnya rencana kebijakan publik, program kebijakan publik, proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, terutama untuk bidang-bidang yang menyangkut kehidupan orang banyak. Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mendorong pemerintah agar menjalankan tugas, dan merupakan salah satu cara mewujudkan good government di Indonesia dengan terbuka dan transparan agar masyarakat dapat mengaksesnya, apalagi masyarakat memiliki hak untuk mengetahui proses pengambilan keputusan informasi publik.

Untuk melaksanakan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka ditetapkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010. Pada pasal 2 Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik memaparkan tujuan untuk:

  1. Memberikan standar bagi Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik.
  2. Meningkatkan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi Publik yang berkualitas.
  3. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses Informasi Publik
  4. Menjamin terwujudnya tujuan penyelenggaraan keterbukaan Informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

Untuk mempermudah mencapai tujuan dari Peraturan Komisi Informasi (PERKI) Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi dalam pasal 4, maka Badan Publik wajib untuk:

  1. Menyediakan dan memberikan Informasi Publik sebagaimana diatur di dalam Peraturan ini.
  2. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publik secara baik dan efisien.
  3. Menetapkan peraturan mengenai standar prosedur operasional layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini.
  4. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala Daftar Informasi Publik atas seluruh Informasi Publik yang dikelola.
  5. Menunjuk dan mengangkat PPID untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenangnya.
  6. Menyediakan sarana dan prasarana layanan Informasi Publik, termasuk papan pengumuman dan meja informasi di setiap kantor Badan Publik, serta situs resmi bagi Badan Publik Negara.
  7. Menetapkan standar biaya perolehan salinan Informasi Publik.
  8. Menganggarkan pembiayaan secara memadai bagi layanan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  9. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan.
  10. Membuat dan mengumumkan laporan tentang layanan Informasi Publik sesuai dengan Peraturan ini serta menyampaikan Salinan laporan kepada Komisi Informasi.
  11. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan Informasi Publik pada instasinya.

Dalam menjalankan keterbukaan informasi publik terkadang akan ada informasi yang menyebabkan sengketa informasi publik.  Menurut Pasal 1 ayat (3) UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dengan pemohon informasi publik dan atau pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan atau menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prosedur penyelesaian Sengketa Informasi Publik juga tertulis jelas dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 meliputi ketentuan umum, kewenangan Komisi Informasi dalam penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, registrasi, pemeriksaan pendahuluan, penetapan mediator dan pemberitahuan para pihak, prosedur mediasi, prosedur ajudikasi, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

DEKLARASI GENEVA (KOMITMEN WSIS) DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA

World Summit on the Information Society (WSIS) adalah forum dua arah yang dihasilkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kesepakatan negara-negara di dunia, yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan isu-isu yang mungkin timbul akibat teknologi informasi dan komunikasi. WSIS memiliki tujuan untuk menciptakan suatu visi, komitmen, serta keinginan yang sama untuk menghasilkan masyarakat global yang memiliki kesempatan yang sama untuk menciptakan, mengakses, menggunakan, serta menyalurkan informasi melalui teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan utama untuk menghasilkan perkembangan.

Pelaksanaan WSIS dijalankan oleh PBB dalam dua tahap. Tahap pertama berlangsung di Jenewa (Geneva) pada 10-12 Desember 2003, jumlah peserta sebanyak 11 ribu orang dari 175 negara. Tujuan utama tahap ini adalah untuk mengembangkan dan membantu kelancaran pernyataan politik dan memastikan langkah-langkah yang diambil untuk membangun Masyarakat Informasi untuk seluruh dunia, dengan berbagai kepentingan yang ada. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia tentang WSIS tahap pertama menghasilkan Declaration f Principles and Plan of Action.

Fase kedua berlangsung di Tunis pada tanggal 16-18 November 2005 dengan tujuan mengesahkan dokumen:

1. Tunis Commitment merupakan komitmen politik kepala negara dalam mewujudkan masyarakat informasi.

2. Tunis Agenda for The Information Society merupakan pedoman operasional kepala negara dalam mewujudkan masyarakat informasi.

Sejak 1998 pengelolaan internet dunia hanya dikuasai oleh satu negara, yaitu Amerika Serikat. Namun negara-negara berkembang menuntut perubahan untuk internasionalisasi penggunaan internet. Menjelang WSIS II 2005, pemerintah Indonesia mengeluarkan 4 isu yang disampaikan oleh Moedjiono selaku Staff Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional dan Kesenjangan Digital Departemen Komunikasi dan Informasi, yaitu:

1. e-Indonesia Strategy

Merupakan strategi nasional yang diambil pemerintah dalam mencapai target yang mendasari WSIS, yaitu Millenium Development Goals.

2. Internet Governance

Adalah isu mengenai mekanisme atau faktor-faktor yang terkait dengan penggunaan dan peraturan internet. Definisi untuk internet adalah definisi luas seperti nama domain, spam, dan nomor IP.

3. Financial Mechanisms

Adalah isu mengenai mekanisme pembiayaan bagi negara-negara yang belum memiliki prioritas ICT. seperti subsidi silang negara maju ICT ke negara berkembang.

4. Stock- Taking Activity

Adalah bagian dari proses monitor kegiatan terhadap negara-negara di dunia dalam mencapai target yang diberikan WSIS. kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang kontes dan sebagai acuan negara-negara dalam mencapai target.

Beliau mengaku saat WSIS pertama, yaitu pada tahun 2003 telah disepakati bahwa pada tahun 2015 separuh penduduk dunia harus sudah terhubung dengan internet. Awalnya beliau sempat berpikiran pesimis bahwa Indonesia tidak akan mampu mencapai target.

Selain itu, Indonesia juga membuat banyak sekali inisiatif untuk diikutkan dalam World Summit on the Information Society (WSIS) Prize seperti contohnya antara lain adalah Backpack Radio Station yang digagas oleh Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) yang merupakan teknologi stasiun radio mini yang dapat dibawa dalam backpack (ransel) yang tahan air dan api, serta dilengkapi dengan batere tahan lama dan panel surya, guna melayani informasi di daerah-daerah yang terisolir akses informasinya. Indonesia juga menciptakan Internet Positif atau Program Internet Sehat (internetsehat.id), yang merupakan program kampanye edukasi yang diinisasi sejak 2002 dan mendapatkan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan majemuk (multistakeholder) Internet di Indonesia. Inisiatif tersebut bertujuan untuk mendorong pengguna Internet di Indonesia untuk memanfaatkan Internet secara aman dan bijak. Indonesia sendiri sampai sekarang masih berusaha untuk meningkatkan dan memajukan TIK di negaranya, walaupun masih ada masyarakatnya yang belum dapat terjangkau dan belum dapat mengakses informasi serta internet, namun pemerintah Indonesia terus berusaha untuk membentuk masyarakat informasi di negaranya.

Kebijakan Komunikasi di Era Reformasi (Bagian II: Penyiaran)

Membangun Sistem Penyiaran yang Demokratis di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda mulai dari suku, agama, ras, bahasa, budaya. sehingga setiap masyarakat memiliki kebutuhan berbeda-beda termasuk dalam kebutuhan memeroleh informasi (Armando, 2011). Banyaknya informasi yang beredar dari berbagai penjuru daerah misalnya jawa atau jakarta tentunya memiliki pembahasan informasi yang berbeda dan belum terbagi secara merata di daerah yang lain. Penyebab yang ditimbulkan adalah penyiaran untuk membagikan suatu informasi di negara Indonesia ini masih sentral padahal sudah diterapkan kebijakan Sistem Siaran Jaringan di Indonesia.

Stasiun besar yaitu Televisi Swasta Nasional bahkan tidak membagikan informasi yang sesuai untuk masyarakat bahkan di bagian-bagian belum terjangkau. Berita yang beraneka ragam misalnya tentang politik, ekonomi, dan budya diperoleh dari para penyumbang dimana harus beradu dengan berbagai macam berita dari berbagai daerah. Budaya juga mulai masuk dalam kehidupan masyarakat daerah tertentu. Gaya hidup yang semakin kebarat-baratan menjadi asupan sehari-hari dan alurnya bertahap sesuai berjalannya waktu. Sistem penyiaran yang terpusat, harus dapat dibilang memiliki peran dan fungsi yaitu sebagai ruang publik.

Stasiun Televisi mempunyai fungsi yaitu menyiarkan berbagai program, konten audio visual untuk masyarakat, namun hal tersebut juga menjadi keuntungan tersendiri melalui bisnis tersebut. Bahkan stasiun Televisi Swasta Nasional seharusnya menerapkan sistem siaran jaringan dimana harus menyediakan sebesar 10% konten siaran lokal dari total durasi siaran setiap harinya. Konten lokal seakan disingkirkan dan menyiarkan konten TV yang berpusat yaitu di Jakarta. Strategi oleh pihak TV sendiri yaitu meletakkan konten lokal pada waktu dini hari tentunya hal ini sangat melanggar aturan dari nilai demokratis yang diharapkan serta sangat tidak memedulikan sistem siaran Jaringan.

Sistem siaran jaringan harus dilaksanakan sesuai prinsip demokrasi hal ini juga berdampak pada masyarakat indonesia agar memeroleh dan memenuhi kebutuhannya. Tujuannya sendiri untuk dilaksanakannya Sistem Siaran Jaringan adalah Indonesia menginginkan adanya keberagaman atas isi media dan keberagaman kepemilikan media. Keduanya mungkin menjadi saling berpengaruh karena atas kepemilikan yang berbeda, menghasilkan konten media yang berbeda pula dari tujuan seharusnya yaitu kepentingan publik dan memiliki kepentingan lain dibalik adanya penyiaran tersebut misalnya melalui iklan dan sebagainya.

Stasiun Televisi Swasta Nasional memiliki orientasi yaitu keuntungan dengan memberikan atau menyiarkan berbagai konten yang mampu menjaring seluruh masyarakat Indonesia. Masyarakat membutuhkan informasi yang tidak bias hanya karena informasi tidak dapat mewakili seluruh masyarakat Indonesia sendiri. Prinsip penyiaran yang terjadi yaitu berbagai macam stasiun Televisi yang mulai bergabung untuk memeroleh keuntungan, adanya konglomerasi media, adanya kepentingan politik di dalamnya dan sebagainya. Banyaknya televisi swasta yang mulai tergerak, mereka hanya mengutamakan keuntungan semata yaitu pemilik stasiun televisi. Hal ini tentunya berakibat pada demokratisasi penyiaran yang tidak baik dan sejalan dengan UU. Berbagai kepemilikan Stasiun Televisi Swasta Nasional juga memiliki dampak bagi konten yang disiarkan juga di media.

Sistem siaran jaringan yaitu menurut UU Penyiaran yang ada pada tahun 2002 dimana UU tersebut memuat beberapa pasal yang mendorong terjadinya demokratisasi penyiaran. Demokratisasi penyiaran yaitu tentang Televisi berjaringan yang berarti sistem penyiaran Televisi tidak lagi berpusat di Jakarta (Armando, 2009). UU Penyiaran yaitu NO. 32 Tahun 2002 dimana adanya stasiun TV yang menyiarkan berita secara nasional agar dapat menjangkau masyarakat di seluruh Indonesia secara langsung dari Jakarta. Dalam Sistem Jaringan tidak ada lagi stasiun TV Nasional namun sistem jaringan TV secara nasional. Pada UU Penyiaran No. 32 Tahun 2002, mulai ada stasiun TV lokal luar Jakarta yang mulai berdiri baik independen atau bagian dari jaringan stasiun TV nasional. Jakarta tetap mendirikan stasiun TV lokal namun tidak otomatis dapat membangun dan memeroleh izin karena harus melalui tahap atau prosedur yang ditetapkan terlebih dahulu, luar jakarta dapat mendirikan stasiun TV lokal atau memilih bahkan mencari stasiun TV lain dari jaringan mereka.

Sumber :
http://mediaindonesia.com/read/detail/196621-kpi-definisi-sempit-kampanye-suburkan-celah-berkampanye

Sistem siaran jaringan mulai ada sejak tahun 2002 dan melahirkan beberapa UU misal UU penyiaran Tahun 2002 setelah presiden Megawati Seokarno Putri, UU Penyiaran 2002 diusulkan oleh DPR tidak ditandatangani olehnya (Masduki, 2007). Hal ini mengakibatkan beberapa stasiun TV swasta nasional tidak menjalankan aturan dari sistem siaran jaringan. Kebijakan sistem siaran jaringan mulai diabaikan saat itu bahkan selama beberapa tahun dan pada suatu ketika akhirnya pemerintah mengadakan rapat yang menyarankan agar KPI memberikan waktu untuk melakukan siaran secara berjaringan untuk memenuhi perintah aturan, regulasi, dan konten yaitu 10% selama setahun sampai yang akan ditentukan.

Regulasi Penyiaran dari Otoriter ke Liberal

Regulasi penyiaran pada era reformasi dan berakhirnya era orba yaitu proses disahkannya UU penyiaran yang terjadi pada pemerintahan megawati dengan tujuan untuk menghasilkan kebijakan untuk memajukan industri penyiaran di Indonesia.

Sumber : Megawati Muda (tribunnews) save from
http://jadiberita.com/114527/potret-kece-7-presiden-indonesia-saat-muda.html

Beberapa hal penting dalam regulasi penyiaran antara lain iklim demokrasi yang kekinian dimana adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara, berpendapat tanpa adanya intervensi; keterjaminan tentang keberagaman politik, budaya, kebebasan aliran dalam hal ide dan posisi dari kelompok minoritas seperti limitasi keberagaman seperti kekerasan dan pornografi yang tidak dapat dieksploitasi, dalam perkembangannya aspek keberagaman diafiliasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara, alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan yaitu untuk menyusun regulasi media agar tidak berbenturan dengan kesepakatan internasional misalnya perdagangan bebas.

Model regulasi penyiaran yaitu menurut Mc Quail dimana

Model Otoriter

Memiliki tujuan yaitu mengupayakan dan menjadikan penyiaran sendiri sebagai suatu alat negara. Disini model orotiter memiliki ciri yaitu kuatnya di lembaga sensor atas konten terutama yang menyangkut tentang perbedaan. Konsekuensinya perbedaan itu dipandang sebagai sesuatu yang tidak memiliki kegunaan bahkan tidak bertanggung jawab karena subversif. Konsensus dan standardisasi dilihat yaitu merupakan tujuan dari komunikasi massa.

Model Komunis

Model ini memiliki subkategori dari model otoriter. Penyiaran dari model ini memiliki tritunggal fungsi yaitu propaganda, agitasi, dan organisasi. Dilarangnya kepemilikan swasta karena model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja dan media sebagai sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobiliasi.

Model Barat- Paternalistik

Alasan disebut paternalistik karena adanya top-down. Kebijakan media bukan dari khalayak ingingkan namun lebih ke keyakinan yang dibuat dan dibutuhkan oleh masyarakat. model ini memiliki tugas untuk melekatkan berbagai fungsi sosial baik idnvidu atas lingkungan sosial.

Model Barat- Liberal

Mirip dengan model barat paternalistik namun berbeda atas fungsi media komersil. Penyedia informasi dan hiburan juga memiliki fungsi untuk mengembangkan hubungan penting dengan aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan.

Model Demokrasi Partisipan

Model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai kekuatan medium dan banyak hal yang terinspirasi oleh mazhab kritis. Model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif dan sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah.

Referensi

Armando, A. 2011. Televisi Jakarta di atas Indonesia. Yogyakarta: Bentang.

Masduki. 2007. Reguasi Penyiaran: dari Otoriter ke Liberal. Yogyakarta: LkiS Yogyakarta. Hal. 119.

Asih, Benazir Sekar. 2014. Demokratisasi Penyiaran dalam Sistem Siaran Jaringan. Jakarta: Universitas Indonesia.

Kebijakan Komunikasi di Era Orde Baru (bag 1: Media Cetak)

Hubungan Negara dan Masyarakat

Terdapat pandangan yang dikemukakan oleh para tokoh pemikir tentang hubungan negara dan masyarakat. Teori-teori tersebut memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang suatu hubungan negara dan masyarakat bahkan saling bertentangan dengan satu sama lain. Pandangan-pandangan para pemikir ini telah mempengaruhi teori-teori modern pada zaman ini tentang hubungan negara dan masyarakat.

John Locke mengemukakan pandanganya tentang negara dan masyarakat, terutama untuk menentang pemikiran Robert Filmer seorang Filsuf Istana Inggris. Filmer memiliki pandangan bahwa kekuasaan dan kedaulatan negara sebagai anugerah dari Tuhan yang mutlak dan tidak bisa dibagikan kepada warga negaranya. Locke pun turut mengungkapkan pandangannya bahwa eksistensi kekuasaan dan kedaulatan raja atau negara tercipta justru karena hasil pemberian atau pelimpahan kekuasaan dan kedaulatan dari masyarakat. Locke menyatakan bahwa negara diciptakan oleh masyarakat dengan tujuan untuk membela dan melindungi hak-hak warganya.

Jean Jacques Rousseau memiliki pandangan yang berbeda dengan Locke. Menurut Rousseau negara dan masyarakat adalah satu identitas dan tidak dapat dipisahkan. Rousseau juga mengemukakan bahwa faktor yang menyatukan negara dan masyarakat disebut kehendak umum, yaitu kehendak semua individu warga negara yang mengarah kepada kepentingan bersama. Identiknya negara dan masyarakat tidak ada lagi perbedaan kepentingan dan kehendak di antara keduanya. Kehendak masyarakat merupakan kehendak negara dan juga sebaliknya.

George Willhelm Friedrich Hegel sepenuhnya menyetujui pandangan Rousseau tentang hubungan masyarakat dan negara. Tetapi Hegel menolak identifikasi kehendak umum sebagai kehendak empirik seluruh masyarakat. Menurut Hegel, masyarakat terkadang tidak mengetahui kepentingan, kebutuhan dan kehendaknya sendiri. Disinilah negara harus berinisiatif melakukan tindakan sendiri demi kepentingan masyarakat.

Karl Marx memiliki pandangan yang berbeda dengan pemikiran terdahulu. Menurut Marx negara hanyalah sebuah alat bagi kaum kapitalis untuk mengeksploitasi kaum buruh yang merupakan mayoritas pada zaman itu. Dapat dikatakan bahwa negara menjadi alat reproduksi kelas kapitalis untuk akumulasi modal dan menguasai kaum buruh.

Teori-Teori tentang Negara dan Masyarakat

  1. Teori Pluralis

Teori ini merupakan lanjutan dari pemikiran John Locke yang menjelaskan tentang bagaimana proses politik berlangsung. Dalam suatu negara terdapat pluralisasi kekuatan-kekuatan sosial-politik, sehingga kekuasaan sebagai sebuah ciri kelompok-kelompok dominan pada masyarakat tertentu. Peran negara kalah dengan aktor-aktor politik dan kelompok-kelompok dominan yang nantinya akan menjadi “majikan” negara.Teori Pluralis melihat hubungan negara dan masyarakat dalam posisi yang tidak seimbang, dengan ciri masyarakat menduduki posisi dominan, sedangkan negara menduduki posisi sub-ordinan.

  1. Teori Organis

Teori ini menekankan bahwa negara harus berperan aktif dan berinisiatif sendiri dalam menentukan keputusan-keputusan politik untuk pembangunan. Peran negara yang dianggap sangat diperlukan inilah akan dapat menghasilkan keberhasilan penyelenggaraan pembangunan dan mampu menetralisasikan kelompok-kelompok yang mendominasi atau memiliki kepentingan tertentu. Teori Organis melihat hubungan negara dan masyarakat dalam posisi yang tidak seimbang, dengan ciri negara dalam posisi dominan, sedangkan rakyat dalam posisi sub-ordinan.

  1. Teori Marxis

Teori ini dari dulu hingga saat ini selalu menunjukkan perubahan yang fundamental. Teori Marxis Modern menekankan bahwa negara tidak hanya sebagai pelayan para kapitalis dengan kepentingan jangka pendek,tetapi negara memiliki otonomi relatif. Negara memiliki otonom penuh atas kaum buruh yang berstatus sebagai kelompok mayoritas, namun dia tidak berdaya ketika berhadapan dengan sistem kapitalisme.

  1. Teori Intergralistik

Teori menjelaskan bahwa negara menyelesaikan segala paham golongan dan paham perseorangan. Persatuan dan kesatuan negara menjadi dasar. Teori Intergralistik Supomo, negara dan masyarakat merupakan dua bagian yang bersatu dan berbasis kekeluargaan dan gotong royong. Aparatur negara harus bijaksana dan teags, sehingga dapat mencapai cita-cita bersama. Negara tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri, melainkan harus mementingkan kepentingan umum.

Pers, Masyarakat dan Orde Baru

Berdasarkan teori di atas, pendekatan yang digunakan dalam studi ini ada empat (Abar, 1995:35-36). Pertama, negara dan masyarakat ditempatkan sebagai entitas yang berbeda. Kedua, sebagai implikasi dari psosisi teoritis maka negara cenderung otonom dan mendominasi rakyat. Ketiga, negara tidak netral dan memihak kelas ekonomi dominan. Keempat, sifat negara dependen dan tidak otonom saat berhadapan dengan sistem kapitalis.

Berdasarkan empat pendekatan diatas, terdapat dua konsekuensi (Abar, 1995:36). Pertama, pers dilihat sebagai mediasi dari interaksi kekuatan ekonomi, politik, dan sosial. Studi ini akan melihat sejauh mana orientasi pers dan dinamika ubungan negara dan masyarakat. Dalam hal ini pers cenderung berorientasi pada masyarakat atau negara. Kedua, pers dilihat sebagai kekuatan sosial-politik (non negara) yang berinteraksi dalam suatu orde politik tertentu. Sebgai pelaku politik, posisi pers dalam dinamika hubungan negara dan masyarakat akan dilihat.

Model Hubungan Pers

Model hubungan pers, masyarakat, dan negara terbagi menjadi dua model, yakni model dominatif dan model pluralistik. Dalam model dominatif, distribusi sumber kekuasaan lebih berpusat kepada kaum kaum dominan seperti negara atau elit ekonomi politik yang berkuasa. Akibatnya, konten-konten media yang ada cenderung mengarah kepada ekonomi politik. Berbeda dengan model dominatif, model pluralistik distribusi kekuasaannya lebih kepada kelompok sosial politik non-negara. Kepemilikan medianya pun tidak hanya ke negara saja, tetapi juga kepada masyarakat luas tanpa harus mengikuti regulasi perijinan. Akibatnya, orientasi media lebih condong kepada masyarakat, dan konten-konten yang ada menjadi lebih beragam dan plural.

Tidak hanya media, model dominatif dan pluralistik juga berpengaruh kepada pers. Yang dilihat dalam pers tidak lagi orientasi isinya, tetapi lebih kepada posisi politik dari pers itu sendiri. kuat atau lemahnya posisi pers ditentukan oleh sejauh manakah peran atau pengaruh mereka dalam pembentukan kebijaksanaan politik. Apabila kedudukan politik negara tersebut dominan atau kuat, maka pers dan kekuatan non-politik lainnya menjadi lemah, dan sebaliknya apabila posisi politik masyarakat dan pers tinggi, maka secara otomatis negara menjari “sub-ordinan” atau lemah, yang berarti posisi politik pers kuat. Selain itu, dalam konteks dinamika hubungan negara dan masyarakat, pers akan diikutkan dalam analisis atas arus interaksi kekuatan politik negara dan kekuatan politik masyarakat.

Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar tentang Peraturan Peperti

Mochtar Lubis menentang Peraturan Peperti nomor 10 tanggal 12 Oktober 1960 yang dikeluarkan Djuanda, saat Soekarno sedang ke luar negeri. Sikap menentang Mochtar nampak pada usulannya kepada IPI agar Rosihan Anwar, sang pemimpin redaksi Pedoman diberhentikan dari keanggotaan organisasi karena telah menandatangani pernyataan yang berisi 19 persyaratan Peraturan Peperti. Peraturan Peperti yang mulai berlaku pada 1 November 1960 ini mengharuskan media pers menjadi pedoman, pembela, dan alat penyebaran politik praktis. Penerbitan yang tidak mengikuti ketentuan tersebut izinnya akan dicabut, dan tidak memperoleh izin memakai kertas dari pemerintah (Anonim, 2002:261). Walaupun Rosihan Anwar sudah menandatangani 19 persyaratan tersebut, izin terbit redaksi Pedoman tetap dicabut, dan dilarang terbuit sejak 7 Januari 1961. Hal tersebut terjadi karena sering memuat tulisan-tulisan yang bertentangan atau melemahkan kepercayaan rakyat terhadap landasan, tujuan, dan program kepemimpinan Revolusi Indonesia.

Larangan terbit surat kabar Pedoman merupakan salah satu usaha pemerintah untuk menghentikan penerbitan pers yang mendukung gerakan PSI dan Mayumi yang sudah dibubarkan pada saat itu. Selain Pedoman, pembredelan serupa juga dilakukan pada surat kabar Keng Po, Nusantara, Pos Indonesia, dan mingguan Star Weekly. Selain itu, terdapat surat kabar Abadi yang mengakhiri penerbitannya pasa 31 Oktober 1960 karena tidak menandatangani 19 persyaratan tersebut.

Usulan Mochtar Lubis ternyata diterima. Seminggu setelah dicabutnya izin penerbitan Pedoman, Rosihan Anwar menerima surat keputusan dari Dewan Pimpinan IPI mengenai pemberhentiannya menjadi anggota organisasi untuk sementara. Rosihan Anwar tidak terima dengan keputusan tersebut dan melayangkan surat pembelaan. Dalam suratnya, ia mengatakan bahwa dalam menghadapi tekanan apapun, surat kabar perlu berusaha mempertahankan hidupnya agar hubungannya dengan masyarakat tetap terjaga dan wartawan tidak mengucilkan diri. Dengan demikian, surat kabar tersebut dapat membantu meningkatkan dan memelihara kesadaran mengenai hak-hak manusia dan rakyat, dan membantu mereka memperjuangkan hak-hak mereka (Anonim, 2002:263).

Mochtar Lubis kemudian mengatakan bahwa ia mengerti keadaan yang dihadapi Rosihan Anwar saat menandatangani persyaratan tersebut. Namun menurut Lubis, tindakan tersebut malah melenyapkan kebebasannya sendiri. Rosihan Anwar melayangkan kembali surat balasan mengenai ketidaksetujuannya. Menurutnya, ia dapat dianggap “melenyapkan kebebasannya sendiri” saat menandatangani ketentuan pemerintah, jika syarat-syarat tersebut menghasilkan monopoli pemerintah dalam bidang pers atau sensor penerbitan. Walaupun Anwar mengakui bahwa kebebasan jurnalistiknya menjadi terbatas, namun monopoli atau sensor tidak terjadi (Anonim, 2002:264)

Masalah ini menyebabkan Suardi Tasrif, mantan pimpinan redaksi Abadi mengingatkan mereka ke salah satu tulisannya untuk IPI bahwa Indonesia sedang dalam keadaan darurat akibat pemberontakan di beberapa daerah seperti PRRI dan Permesta yang menyebabkan pembatasan kebebasan pers. Namun dengan keterbatasan pers oleh pemerintah tidak berarti mereka berkompromi dengan prinsip-prinsip kebebasan pers dan keyakinan politiknya. Menurutnya, menandatangani 19 persyaratan tersebut berarti wartawan selain tidak dibolehkan mengkritik, tetapi juga harus mendukung pemerintah secara aktif (Anonim, 2002:265).

Indonesia Raya, 1968-1974

Surat kabar lain yang menjadi polemik besar adalah Indonesia Raya. Surat kabar ini ditutup karena memiliki masalah manajemen, yang kemudian diselesaikan dengan cara damai. Surat kabar ini dapat mulai beroperasi sejak 30 Oktober 1968 berkat rujuk pribadi antara Mochtar Lubis dan Hasjim Mahdan. Perdamaian mereka diperkuat dengan surat perjanjian damai pada 15 Oktober 1970 (:267).

Kepada Mochtar Lubis diberikan persetujuan untuk menerbitkan kembali surat kabar Indonesia Raya, dan perkara mereka di pengadilan diselesaikan secara damai. Namun Hasjim Mahdan tidak ikut dalam penerbitan Indonesia Raya, sehingga Mochtar Lubis menjadi penerbit tunggal. Walaupun demikian, saham yang ada diusahakan menjadi milik anggota redaksi dan tata usaha, kecuali orang-orang yang bekerja pada penerbitan periode pertama (1949-1958). Dalam manajemen perusahaan, mereka menjadi anggota direksi atau komisaris, dan Lubis sebagai direktur utama. Karyawan lain yang telah lama bekerja di surat kabar Indonesia Raya berhak menerima surat-surat hak keuntungan perusahaan. Dengan demikian, Indonesia Raya menjadi pelopor dalam cara pemilihan kolektif dan kooperatif suatu bisnis pers di Indonesia yang saham-sahamnya beredar di kalangan pekerja.

            Pada zaman pemerintahan Soeharto telah mengikuti pola pikiran seperti yang tertuang dalam Undang-Undang pokok pers nomor 11 tahun 1966 yang disahkan oleh Presiden Soekarno pada dua tahun sebelumnya, 12 Desember 1966. Pada Bab IV pasal 8 ayat 1 menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak penerbitan pers “yang bersifat kolektif dengan hakikatnya Demokrasi Pancasila”. Akan tetapi, SIT masih tetap harus diminta Departemen Penerangan walaupun ketentuan itu bertentangan dengan ayat 2 pasal 8 bab IV UU yang sama bahwa penerbitan pers tidak memerlukan SIT. Pada bab IX pasal 20 ayat 1a menentukan bahwa “dalam masa peralihan keharusan menpat surat izin terbit masih berlaku sampai ada keputusan pencabutanya oleh pemerintah dan DPR”(Anonim, 2002: 270)

            Pada surat kabar Abadi dan Pedoman, Indonesia Raya tidak menganggap masa berhenti terbit yang begitu lama sebagai tahun-tahun yang “hilang” dalam sejarahnya. Dengan penuh keyakinan, surat kabar ini menganggap bahwa perjuanganya “taj pernah mati dalam hati pembaca dan pengasuhnya” (Anonim, 2002: 270). Meskipun selama sepuluh tahun tidak terbit “tetap hidup dalam jiwa para pengasuh dan karyawan dan keluarga pembaca kami yang besar dan para pecinta” Indonesia Raya.

            Pada tahun 1968 hingga 1969, Surat Kabar ini mncul dengan format tabloid. Baru mulai tanggal 1 september 1969 diterbitkanlah dengan ukuran standat yang lebih bersar, yang umum berlaku bahi suatu harian. Perubahan Format ini kemudian diikuti oleh penerbitan mingguanya, Minggu Indonesia Raya, yang muka-mula terbit pada tanggal 10 November 1968.

            Pada mulanya Indonesia raya, sebagai harian menunjukan halam depan yang aneh karena sampai saat menjelang akhir tahun 1968 lebih mengutamakan tulisan tulisan feature yang panjang daripada berita, Bahkan pengunkapan tuduhan korupsi yang menjadi salah satu ciri khas surat kabar ini “dikalahkan” dengan menempatkan halaman 3, awal lembaran bagi rubrik oemberitaanya, Banyak diantara feature enteng bacaan di waktu senggang, dari dalam dan luar negeri yang terkadang agar turistik dimuar di halaman 1. Pada saat mendekati awal tahun 1969, ditampilkan wajah yang lebih sungguh-sungguh dengan mengutamakan berita-berita aktual seperti “Bina Masyarakat yang kebal terhadap subversi” pada 31 desember 1968. Isi ruangan di pojok surat kabar tidak hanya berisi beberapa kalimat yang seperti pada umumnya dapat dilihat dari surat kabar lain. Ketika Indonesia Raya melangsungkan ulang tahun ke-24 tanggal 29 desember 1973 yang sebelum dibredel tiga minggu setelahnya, Indonesia Raya Menurunkan sindiran-sindiran terhadap politik yang menyentuh hati tetapi tajam dalam bentuk pantun (Anonim, 2002: 275).

            Surat Kabar Indonesia Raya mula mula dicetak di perusahaan Sastra Kentjna, Medan Merdeka Utara 11. Dalam percetakanya, bantuan material berupa alat-alat percetakan berdatangan dari berbagai kalangan swasta di luar negeri. Ketika masa “demam cetak offset” sebuah penemuan mutakhir dalam grafika pers mulai melanda dunia persuratkabaran Indonesia, percetakan Indonesia Raya sejak awal agustus 1973 dipindahkan ke Surya Prabha yang memiliki peralatan baru.

            Pada hari awal penerbitanya, Indonesia Raya memulai dengan 20.000 eksemplar setiap hari dan kemudian meningkat menjadi lebih dari 22.000 rata-rata sehari pada tahun 1969. Pada tahun berikutnya surat kabar Indonesia Rayamenyetak 31.000 hingga 43.000. Kenaikan mencolok tersebut terjadi pada saat surat kabar ini tengah melancarkan kritik tajam selama berbulan0bulan terhadap kebocoran keuanfan di perusahaan minya milik negara Pertamina yang telah membangun berbagai rupa anak perusahaan di luar kegiatan perminyakan.

            Dalam tahun-tahun berikutnya, surat kabar Indonesia Raya mengalami penurunan yang drastis menjadi rata-rata 26.000 eksemplar sehari pada tahun 1971, 23.000 eksemplar pada tahun 1972 dan 20.000 eksemplar pada bulan Januari-Mei tahun 1973. Angka-angka tersebut bukanlah jumlah cetak melainkan catatan jumlah surat kabar yang terjual. Penurununan ini pada umumnya terjadi dikarenakan kualitas cetakan yang sangat menurun karena dicetak dengan alat percetakan yang sudah tua. Pada tahun 1974, surat kabar Indonesua Raya mengalami peningkatan secara tetap dan encapai 41.000 eksemplar sehari ketika surat kabar ini ditutup bulan jaanuari 1974. Kenaikan tersebut memiliki keterkaitan dengan perhatian Indonesia Raya yang besar terhadap kritik-kritik masalah sosial dan ekonomi seperti yang dilontarkan dalam berbagai demonstrasi mahasiswa di beberapa kota penting. Demonstrasi itu kemudian berakhir malapetaka 15 Januari 1974 atau “Malari” di Jakarta yang mengakibatkan penangkapan sejumlah pemimpin mahasiswa, cendekiawan serta politisi dan pembredelan Indonesia Raya bersama-sama sepuluh surat kabar lainya. Indonesia Raya menjadi korban badai politik Malari, yang dianggap sebagai “ekor” dari perseteruan asisten pribadi Soeharto, Ali Moertopo dan panglima Kopkamtib Soemitro (Anonim, 2002: 273)

            Pembredelan yang dilakukan oleh pemerintahan pada zaman itu adalah mencabut SIC (Surat Izin Cetak) oleh Kopkamtib dan SIT (Surat Izin Terbit) oleh kementrian penerangan yang terjadi setelah peristiwa itu dan beberapa surat kabar pun turut menjadi korban badai politik dan terjerat pembredelan. Alasan pembredelan ini adalah seperti yang termuat dalam surat kepada harian Indonesia Raya yang berisi pernyataan bahwa surat kabar tersebut “memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan nasional dan kepercayaan kepemimpinan nasional”, “dianggap menghasut rakyat”, dan “mengadu domba antara pimpinan”.

            Rubrik-rubrik yang semakin luas ditampilkan, sejak 20 Maret 1972 yang dikontrol oleh para anggota redaksi. Berikut daftar rubrik dan orang yang mengelola (Anonim, 2002: 279) :

  1. “Film-Sport-Hiburan” dikelola oleh Sam Soeharto
  2. “Komentar Dalam Negeri Sepekan” dikelola oleh Enggak Bahau’ddin
  3. “Alam Wanita” dikelola oleh Koestinijati Mochtar lalu digantikan oleh Hanna Rambe
  4. “Minggu Indonesia Raya” dikelola oleh Hanna Rambe lalu digantikan oleh Alex A. Rachim sejak awal Juli 1973.
  5. “Warta Niaga dan Industri” dikelola oleh Dja’far H. Assegaff sepanjang tahun 1972 dan digantikan oleh Atmakusumah.

Ada salah satu rubrik yang kontrovesial, bernama “Yang Terinjak dan Yang Terpekosa” yang bertujuan untuk membela masyarakat menengah ke bawah yang lemah. Rubrik ini hampir selalu terpampang di halaman muka Indonesia Raya.

  1. BP Indonesia Raya mengeluarkan beberapa penerbitan (Anonim, 2002: 281):
  2. Penerbitan yang memuat tulisan tentang berbagai negara. Penerbitan ini dilakukan ketika negara tersebut berulang tahun. Negara-negara tersebut antara lain, Jepang, Nederland, Italia, Amerika Serikat, Perancis, Jerman Barat, Australia, Australia Barat dan Belgia.
  3. Penerbitan “Indonesia Raya Weekly Review” pada akhir tahun 1971 yang dipimpin oleh Adaham Hasibuan. Sasaran edarnya seluruh negara Asia Tenggara.

Indonesia Raya pada penerbitan pertama merupakan surat kabar yang mengarah ke politik, sosial dan ekonomi. Pada penerbitan tahun 1949-1958 Indonesia Raya melawan suatu kekuasaan yang dianggap bertanggung jawab atas semua penderitaan dan keburukan yang terdapat dalam masyarakat. Namun saat memasuki masa Orde Baru, surat kabar ini tidak sekeras dan sekritis seperti pandangan terhadap pemerintah Soekarno ((Anonim, 2002: 282)

Kronologi Perkembangan dan Pembredelan Pers di Sekitar “Malari”

14 – 17 Januari 1974, demonstrasi yang begitu kuat di ibukota menyebabkan Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka hanya bisa bergerak di area Istana dan lapangan udara Halim Perdanakusuma. 15 – 16 Januari 1974, Kunjungan PM Tanaka ditentang oleh mahasiswa ibukota dengan mengadakan demonstrasi. Para demonstran juga mengkritik politik pemerintahan Indonesia sehingga menyebabkan terjadinya Peristiwa Malapetaka Limabelas Januari (Anonim, 2002:289).

15 – 19 Januari 1974 dikeluarkan “Pernyataan 17 Januari” oleh pemerintah, setelah Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Hamengku Buwono IX bertemu dengan para menteri, pemimpin militer, serta polisi. Pertemuan tersebut menghasilkan beberapa poin, antara lain (Anonim, 2002:289):

  • Demonstrasi yang menurut pengalaman menimbulkan kekacauan dalam masyarakat tidak dibenarkan.
  • Menertibkan pemberitaan dalam pers dan surat kabar.
  • Menertibkan kehidupan dalam universitas dan sekolah agar tidak digunakan untuk melakukan kegiatan politik.

16 Januari 1974 terjadi pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT) oleh Departemen Penerangan. Selanjutnya disusul dengan pembatalan Surat Ijin Cetak (SIC) oleh Pelaksana Khusus Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Daerah (Laksus Pangkopkamtibda) Jakarta Raya dan sekitarnya. Harian Nusantara dilarang terbit karena telah menghasut rakyat untuk mengambil tindakan-tindakan yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara (Anonim, 2002:290)

 Pada 19 Januari 1974, SIC Suluh Berita Surabaya dicabut oleh Laksus Pangkopkamtibda Jawa Timur karena berita yang berjudul “Demonstrasi Belum Perlu di Surabaya, Tapi Jika Diperlukan Akan Terjadi yang Lebih Patriotik dari Jakarta” dan berita tentang pengalaman tugas 41 pastor Yogyakarta “yang dapat mempengaruhi situasi keamanan di Jawa Timur” (Anonim, 2002:290). PWI mengeluarkan beberapa pernyataan, yaitu: menyerukan kepada seluruh pers agara menghindari pemberitaan yang dapat menggoncang keadaan, mendukung pemerintah untuk menertibkan kembali keadaan sesuai hukum, mengharapkan pemerintah mengembangkan komunikasi dua arah yang lebih sehat, dan mengharapkan semua pihak saling mawas diri.

SIC Mahasiswa Indonesia Bandung dicabut oleh Laksus Pangkopkamtibda Jawa Barat pada 20 Januari 1974 karena dinilai masih melakukan bentuk-bentuk penghasutan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. 21 Januari 1974, SIC Kami, Indonesia Raya, Abadi, The Jakarta Times, Mingguan Wenang, dan Pemuda Indonesia oleh Laksus Pangkopkamtibda Jakarta karena telah memuat tulisan yang dapat merusak kewibawaan pemimpin nasional dan dianggap menghasut rakyat, sehingga berpeluang memperuncing situasi ke arah terjadinya kekacauan (Anonim, 2002:291). Presiden Soeharto memanggil pengurus PWI Pusat dan anggota Dewan Pembinanya dan membantah desas-desus bahwa keluarga presiden ikut serta dalam sejumlah perusakan swasta. Setelah berbicara dengan presiden, Pengurus PWI Pusat menganggap bahwa wartawan perlu mengecek terlebih dahulu pemberitaannya dan jangan sampai ada pemberitaan negatif yang berkaitan dengan keluaraga presiden dan mengakibatkan image buruk bagi pemimpin nasional.

Tanggal 22 Januari 1974, PWI Yogyakarta menyetujui PWI Pusat untuk ikut memelihara ketenangan dan ketentraman masyarakat dengan menggunakan kebijaksanaan dalam pemberitaan pers (Anonim, 2002:291). Lalu, 23 Januari 1974 Dewan Kehormatan PWI mengumumkan beberapa hal, yaitu: pers hendaknya tidak mematikan eksistensi penerbitan, tindakan pers sesuai dengan Undang-Undang Pokok Pers, berkeyakinan bahwa pencabutan SIT dan SIC hanya sementara, dan memegang teguh kode etik jurnalistik. SIT dicabut oleh Departeman Penerangan dari surat-surat kabar yang SIC-nya dibatalkan dalam kaitan dengan Malari. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat menyelenggarakan rapat tentang pencabutan SIC dan pengaruhnya terhadap pembinaan pers pada bidang material, ideal, dan hukum. PWI Jakarta sepenuhnya mendukung PWI Pusat. SIC dicabut dari harian Pedoman dan majalah mingguan Ekspress, Jakarta pada 24 Januari 1974.

Pada bulan Februari, tanggal 2 SIC mingguan Indonesia Pos, Ujung Pandang dicabut karena terdapat hubungan yang erat antara surat kabar tersebut dengan peristiwa Malari. Setelah menghadiri pertemuan sidang Dewan Stabilisasi Politik dan Keamanan Nasional yang diketuai oleh Presiden Soeharto (12 Februari), Menteri Penerangan mengumumkan bahwa surat kabar yang SIT-nya dibatalkan tidak diperbolehkan untuk terbit kembali. Pertemuan antara Menteri Penerangan, PWI Pusat, dan SPS Pusat membahas tentang gosip dan pornografi (13 Februari). Pemerintah juga mengingtkan pers untuk berpegang pada 3 konsensus, yaitu: Pancasila, UUD 1945, dan Garis Besar Haluan Negara (Anonim, 2002:293)

Pemerintah hanya mengeluarkan dua SIT untuk The Indonesia Times dan Pelita(15 Februari). 16 Februari 1974, Pengurus PWI Pusat dan PSP Pusat bertemu Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo yang menyatkan tanggung jawab atas tugas pokok pembinaan pers ditangan Departemen Penerangan dan Kopkamtib mewenangai keamanan dan ketertiban. Laksamana Sudomo memberikan persyaratan bagi surat kabar yang diizinkan terbit, yaitu: berjiwa orde baru dan berideologi Pancasila, tidak melakukan penghasutan dan memutarbalikkan fakta, dan menghindari pemberitaan yang mengobarkan pertentangan SARA (Anonim, 2002:294). Pada 22 Februari, SIT Indonesia Posdicabut oleh Departemen Penerangan.

Pada tanggal 1 Maret, semua surat kabar di Palembang, Jambi, dan Lampung diwajibkan untuk memiliki SIC. 10 Maret 1974, semua penerbitan pers di Sumatera Utara harus memiliki SIC. Pada 24 Maret, para wartawan yang berasal dari penerbitan yang dibredel harus memiliki surat pernyataan tidak keberatan melanjutkan profesinya di penerbitan pers lain dari Departemen Penerangan (Anonim, 2002:294).

SIT diberikan kepada Pelita (1 April), sebagai penyalur suara umat Islam atau pendukung partai-partai Islam. Lalu, pada 9 April 1974, SIT dicabut dari Pedoman dan Ekspres berdasarkan keputusan sidang Dewan Stabilisasi Nasional yang dipimpin Presiden Soeharto. Kala itu seluruh pembredelan mengakibatkan 417 wartawan dan karyawan pers ibukota dan 85 di daerah kehilangan pekerjaan Pada 25 April, diadakan pembicaraan antara Departemen Penerangan dengan SPS Pusat dan PWI Pusat terkait wartawan yang bekerja di surat kabar yang dilarang terbit akibat Malari.

The Jakarta Times menggantikan The Indonesia Times dan menerima SIT baru pada 2 Mei 1974. Kongres SPS di Bandung (5-8 Juni 1974): Departemen Penerangan dan Kopkamtib hendaknya tidak lagi mencabut SIT dan SIC kecuali melanggar ketentuan Departemen Penerangan, SIC hendaknya dihapuskan dan digabungkan dengan SIT(Anonim, 2002:295), konsensus PWI Pusat dengan Kejaksaan Agung tentang pemanggilan wartawan hendaknya dipegang teguh, dan tindakan terhadap pers hanya bisa dilakukan oleh Departemen Penerangan.

Wakil pimpinan redaksi Indonesia Raya, Enggak Bahau’ddin ditahan ditempat tahanan militer di Jalan Budi Utomo pada tanggal 21 Juni 1974. Pemimpin umum dan pemimpin redaksi dari Indonesia Raya, Mochtar Lubis ditahan di Nirbaya pada 4 Februari 1975. Selama bulan Februari hingga Mei, wakil pemimpin redaksi Indonesia Raya, Ny. Koestinijati Mochtar diperikasa oleh Polisi Militer ABRI dan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan mengenai masalah-masalah hariannya. Mochtar Lubis dan Enggak Bahau’ddin dituduh mengadakan rapat untuk menggulingkan pemerintah namun tuduhan ini tidak terbukti.

7 Agustus 1975, semua penerbitan di Sulawesi Utara dan Tengah harus memiliki SIC. Namun keharusan meminta SIC akhirnya dihapuskan di seluruh Indonesia pada 3 Mei 1977 berdasarkan keputusan Kepala Staf Kopkamtib Laksamana Sudomo, tetapi SIT tetap berlaku.

MENGAMATI ORDE BARU

Awal Tangan Besi Legislatif

Menurut UU No.11 tahun 1966 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Pers, Bab 2 Pasal 4: “Pers nasional tidak dapat disensor atau dikendalikan” dan Pasal 5 Ayat 1 “Kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara” dan Bab 4 Pasal 8 Ayat 2 “Penerbitan tidak memerlukan surat izin apa pun”. Pada kenyataannya semua itu tidak diterapkan demikian. Para penerbit surat kabar wajib memiliki Surat Izin Terbit dan Surat Izin Cetak. Tanpa SIT dan SIC, pemberitaan yang melanggar akan dibredel (Hill, 2011:35).

Pada masa Orde Baru, pers Indonesia menyebut dirinya dengan istilah pers yang “bebas namun bertanggung jawab”. Menanggapi hal tersebut, para jurnalis dan kritikus yang hidup dibawah bayang-bayang pembredelan melakukan gugatan. Gugatan tersebut mempertanyakan bahwa pers bebas melakukan apa dan bertanggung jawab kepada siapa. Pada kurun waktu 1970-an surat kabar dikategorikan menjadi enam kategori, antara lain (Hill, 2011:36):

  • Kelompok harian Orde Baru radikal.
  • Surat kabar terkemuka dengan angka sirkulasi tinggi dan sikao politis yang hati-hati.
  • Surat kabar yang menancapkan akarnya pada ABRI.
  • Koran radikal berhaluan nasionalis.
  • Surat kabar aspirasi kaum Muslim
  • Koran apolitis dan hiburan bergaya populer.

Gelombang Beredel di 1970-an

Pada kurun waktu 1970-an hubungan antara pemerintah dengan pers diwarnai dengan ketegangan yang akhirnya pecah pada tahun 1974 dan 1978, ditandai dengan pemberedelan  massal oleh pemerintahan. Pers kala itu banyak mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah, namun pemerintah menanggapinya dengan tangan besi (Hill, 2011:37).

Januari 1974 terjadi beberapa aksi demonstrasi di Jakarta karena ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Demonstasi ini berawal dari rasa tidak percaya masyarakat terhadap beberapa pihak yang dikenal dekat dengan para pemimpin negara. Akibat dari aksi demo tersebut, sebanyak 470 orang demonstran ditahan aparat keamanan (Hill, 2011:37).  Kemudian, beberapa minggu setelah kejadian tersebut terjadi peristiwa Malari. Sebelum demonstrasi Malari, Mochtar Lubis dari harian Indonesia Raya pernah mengkritik sederet asisten pribadi presiden dan sejumlah kepala lembaga pemerintahan termasuk Badan Urusan Logistik (Bulog). Mochtar Lubis saat itu menulis tulisan pedas disertai riset mendalam mengenai Pertamina yang dituduhkan melakukan kesalahan manajemen dan korupsi.

Juli 1971, Harian Kami dan Duta Masyarakat dicabu surat izinnya karena menurunkan komentar mengenai pemilu sepanjang berlakunya Minggu Tenang sebelum pemilihan umum berlangsung (Hill, 2011:38). Januari 1973, SIC Sinar Harapan dicabut.

Gelombang beredel di tahun 1974 pada akhirnya menghancurkan hubungan pers dengan pemerintah. Industri pers sudah dianggap sebagai pekerjaan yang tidak menjanjikan (Hill, 2011:40). Hanya pers yang moderatlah yang dapat terbit. Lalu empat tahun kemudian, muncul gerakan protes anti pemerintah oleh mahasiswa. Keluarga presiden menjadi tujuan kritikan pada saat itu. Lalu pada tahun 1974 sederet Koran mati, dan tahun 1978 sederet surat-surat kabar yang diberedel kembali beredar. Di tahun-tahun berikutnya pemerintah kembali melakukan pemberedelan.

Operasi Pencabutan Izin di Periode 1980-an

Pada kurun waktu 1980-an sejumlah publikasi secara bertahap dimatikan oleh pemerintah (Hill, 2011:40). Contohnya, Jurnal Ekuin (Ekonomi, Keuangan, dan Industri) yang dicabut izin terbitnya karena menulis tentang penurunan harga ekspor minyak oleh pemerintah. Pada Januari 1983, SIT mingguan Expo dicabut karena menerbitkan tentang “100 Milioner Indonesia” yang memuat sejumlah nama-nama orang yang dekat dengan lingkaran Orde Baru. Lalu pada Mei 1984, majalah Fokus kehilangan izin terbit karena menerbitkan “200 Orang Kaya Indonesia”. 9 Oktober 1986, Sinar Harapan dilarang terbit karena menurunkan analisa seputar kebijakan ekonomi. Setelah negosiasi yang panjang oleh berbagai pihak, Sinar Harapan diberikan izin untuk menerbitkan surat kabar baru, yaitu Suara Pembaharuan pada 3 Februari 1987.

Surat kabar ekonomi, Prioritas yang sempat meroket pun akhirnya tumbang pada tanggal 29 Juni 1987 karena melanggar khitahnya sebagai surat kabar ekonomi yang seharusnya menuliskan 75% dari ruang yang tersedia untuk berita ekonomi, sementara sisanya untuk tulisn umum. Selain itu, berita-berita yang diterbitkan Prioritas dinilai “bertentangan dengan nilai-nilai Sistem Pers Pancasila”dan melanggar sejumlah peraturan pers (Hill, 2011:41).

Pada masa ini berkembang asumsi bahwa hanya pemerintah yang mampu mencabut izin terbit surat kabar (Hill, 2011:42). Namun nyatanya kelompok masyarakat juga memiliki surara yang lantang. Mingguan Monitor yang tergabung dalam Kelompok Kompas Gramedia adalah surat kabar yang berhasil terlibat bredel pada tahun 1990. Pemimpin redaksi, Arswendo Atmowiloto tak mengira ‘angket popularitas’ yang dimuat Monitor edisi 15 Oktober dinilai menghina kelompok Muslim garis keras. Dalam angket tersebut, Nabi Muhammad menempati urutan ke-11 sementara Soeharto menempati urutan pertama, dan Arswedo Atmowiloto pada urutan ke-10. Kemudian kejadina ini menjadi kisruh agama paling kontroversial sepanjang masa Orde Baru. Karena panik atas ancaman serangan balasan meluas, Kompas Gramedia yang sempat di cap sebagai penerbitan Katolik langsung mencabut izin terbit Monitor.Arswendo Atmowiloto sendiri dihukum lima tahun penjara atas tuduhan menghina agama.

Beredel Anakronistis di Periode 1990-an

Awal periode 1990-an sejatinya adalah puncak kebebasan politik dimana pers tidak lagi enggan memberitakan topik yang dulu dianggap tabu oleh masyarakat. Namun sayangnya konflik antara pers dengan pemerintah terulang kembali. 21 Juni 1994 Menteri Penerangan mencabut izin terbit mingguan Tempo, tabloid politik DeTIK, dan majalah mingguan Editor. Alasan mengapa ketiga surat kabar tersebut dicabut izin terbitnya adalah karena mereka berani menuliskan berita mengenai bisnis keluarga presiden, pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, cacat administrasi pada pemerintah maupun tentara.

Praktik pemberedelan massal yang diterapkan pada era 1990-an seperti pada kurun waktu 1970-an dinilai berlebihan (Hill, 2011:43). Soeharto menyebutkan bahwa ada media nasional yang ingin mengacaukan kestabilan negara dengan memprovokasi perkara-perkara seperti pembelian kapal perang Jerman. Para pengamat mencoba menganalisis situasi yang terjadi saat itu. Menurut sejumlah analis, pemberedelan ini merupakan perintah yang langsung turun dari atasan. Pemberedelan juga dijadikan sebagai bukti nyata terjadinya campur tangan presiden terhadap pers.

Tindakan pemerintah yang gegabah terhadap tiga surat kabar ini membuat pemerintah sendiri menjadi terpojokkan. Utuk pertama kalinya sejak 1974, serangan pemerintah atas media menyulut protes sosial yang luas. Persoalan yang awalnya hanya membahas tentang pemberedelan meluas sampai ke hak mengeluarkan pendapat (Hill, 2011:45). Pasca beredel Juni, beberapa kelompok oposisi muncul dan mayoritas bergabung dengan Solidaritas Indonesia untuk Pembebasan Pers. Melalui berbagai kampanye, kelompok ini menyuarakan hak kebebasan berpendapat, kebebasan pers, memperjuangkan pengembalian izin penerbitan dan mendesak demokrasi. Sekalipun para petinggi militer mendukung aksi pers agar lebih terbuka, keadaaan berbanding terbalik di lapangan. Masih banyak ditemui angkatan militer yang menghalau demonstrasi damai dengan cara yang kasar di jalanan.

Peringatan dan Tabu

Sejumlah surat kabar telah mendapat peringatan karena mengkritisi kebijakan pemerintah (Hill, 2011:48). Karena hal tersebut, banyak surat kabar yang lebih memilih aman dengan bersikap hati-hati terhadap pemerintah. Saklipun begitu, di beberapa waktu, pemerintah sendiri tidak jelas menetapkan standar penilaian. Surat kabar Golkar, Suara Rakyat merupakan surat kabar yang disponsori pemerinta, namun menerima peringatan dari Departemen Penerangan. Pada prakiknya, apa yang boleh dan tidak boleh diterbitkan oleh pers Indonesia tidak ditentukan melalui aturan resmi, melainkan melalui ‘budaya telepon’. Telepon yang dating kepada para pemimpin redaksi adalah imbauan dari pejabat senior di pemerintahan

Ada beberapa topik seperti menghasut, insinuasi, sensasim spekulasi, dan suku, agama, ras, dan aliran (MISS SARA) yang tidak boleh diberitakan. Apabila surat kabar nekat memberitakan topik-topik ini, sudah pasti akan diberedel (Hill, 2011:49). Pers juga tidak boleh memberitakan tentang para pejabat pemerintahan. Yang juga dilarang keras adalah pertentangan dalam negoisasi tingkat tinggi, pertikaian antarfraksi militer, serta kematian sejumlah perwira.

Mantan pemimpin redaksi Harian Kami berpendapat bahwa dalam hubungan pers dan pemerintah, fakta jarang bisa terungkap. Maka dari itu media ditantang untuk mengemas berita sekreatif mungkin untuk menggambarkan tanda-tanda yang merepresentasikan maksud yang ingin disampaikan ke rakyat. Kalangan pembaca menjadi peluru untuk mempertajam insting politik agar peka menangkap maksud tersirat.

Perizinan dan Peraturan Pemerintah

Pers kala itu diisi dengan muatan pribadi dan peraturan-peraturan pemerintah yang elastis bak karet (Hill, 2011:52). Apabila seorang menteri tersinggung akan pemberitaan, ia dapat membuat surat kabar masuk dalam daftar hitam dan para jurnalisnya dikucilkan dari jajaran pers. Dalam campur tangannya dengan industri pers, pemerintah tidak hanya memberikan hukuman, malinkan juga iming-iming. Departemen Penerangan mencanangkan program Koran Masuk Desa untuk meningkatkan literasi membaca masyarakat Indonesia. Sebanyak 80% dari total penduduk Indoneia adalah mereka yang belum terjamah produk-produk pers. Program ini sukes memperpanjang kehidupan sejumlah koran daerah dan surat kabar pro pemerintah.

Di bulan September 1982, pemerintah mencampuri pers lebih dalam. Departemen Penerangan ‘transisi’ mengganti persyaratan Surat Izin Terbit dengan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Peraturan yang baru ini menjangkau sampai ke perusahaan pers. SIUPP memerlukan berlembar-lembar bukti dukungan dari seluruh organisasi profesi yang relevan, kalangan sipil, militer, surat keteranganpendukung dari pemodal dan perusahaan percetakan.

Prosedur SIUPP lebih sulit daripada SIT karena apabila terjadi pergeseran dari apa yang tercantum pada surat izin, maka perusahaan wajib mengulang seluruh prosedur pendaftaran dari awal. Peraturab baru ini juga mengharuskan perusahaan mengalokasikan 20% sahamnya kepada karyawannya. Kewajiban ini dilakukan dengan membentuk koperasi karyawan sehingga karyawan dapat merasakan langsung hasil dari perusahaan penerbitan.

Banyak pemilik perusahaan yang tidak suka pada peraturan tersebut namun tetap menjalaninya. Beberapa kalangan berpendapat bahwa hal ini memberikan Menteri Penerangan wewenang yang berkelimpahan (Hill, 2011:54). Menteri Penerangan dapat mencabut SIUPP dan memberedel tanpa memberi kesempatan media membela diri di pengadilan.

Peraturan SIUPP merupakan buatan Let Jen Ali Murtopo yang merupakan mantan Menteri Penerangan dan orang kuat Intelijen Orde Baru. Pemberlakuan SIUPP saat masa Harmoko, yang merupakan mantan ketua umum Golkar lalu melesat menjadi Menteri Penerangan yang sejatinya tidak memiliki modal politik sebelum menjadi ketua umum parpol. Hal ini mengindikasikan bahwa orang kepercayaan Soeharto dengan mudah mendapat posisi di pemerintahan (Hill, 2011:55).

Pengusaha pers, Surya Paloh merupakan penentang paling lantang terkait SIUPP. Hal ini lantaran surat kabarnya, Prioritas dicabut surat izinnya. Surya Paloh melayangkan permohonan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan tinjauan hukum pada peraturan Menteri Penerangan apakah sesuai UU tahun 1966 dan UU tahun 1982. Dibelakangnya, Surya Paloh mendapat dukungam dari enam pengacara paling terkemuka di Indonesia, anggota Ikatan Advokat Indonesia dan pimpinan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia.

Sayagnya Surya Paloh harus menerima kekecewaan karena proses pencabutan SIUPP terganggu. Kala itu lagi-lagi Soeharto terpilih menjadi presiden lagi dan Harmoko sebagai Menteri Penerangannya. Meskipun begitu, hasil yang didapat adalah keputusan prosedur resmi menggugat peraturan pemerintah.

Membelenggu Diri Sendiri

Orang-orang yang lolos dari pembredelan 1970-an umumnya menjalin pengertian dengan pemerintah Orde Baru. Banyak kelompok penerbitan rela ‘membelenggu diri sendiri’, misalnya pada kasus Monitor. Pertemuan antara tiga dewan eksekutif yang jadi puncak pemimpin Dewan Pers (bos kelompok Kompas Gramedia), Yakob Utama. Hasil pertemuan tersebut adalah agar SIUPP Monitor dicabut. Badan Eksekutif Nasional memutuskan dan PWI memutuskan memecat Aswendo Atmowiloto dari pemimpin redaksi Monitor. Hukuman yang diterima Aswendi yang dianggap menghina sentimen religius dibikang kasus langka karena jarang seorang jurnalis bisa berdiri di depan meja pengadilan (Hill, 2011:58).

Setelah Monitor, dwimingguan Senang ditutup secara sukarela oleh Kompas Gramedia pada 2 November 1990 karena sering membuat ilustrasi Nabi Muhammad yang berpotensi menyinggung umat Muslim. Tindakan ini sudah dipikirkan oleh pihak manajemen media terkait. Kasus yang sama seperti Jakarta Jakarta, yang menulis pembunuhan massal di Timor Timur. Tulisan tersebut dikecam oleh pejabat pemerintah senior. Akhirnya Kompas Gramedia menggeser staf yang bertanggung jawab agar menenagkan pemerintah. Hal ini membuktikan kekuatan yang dimiliki Jacob Oetama di Kelompok Kompas Gramedia. Dengan tindakan yang dilakukannya tersebut, jelas bahwa penerbitannya berusaha selaras dengan pemerintah, karena perusahaannya perlu bertahan hidup.

Perdebatan cara pemerintah mencabut SIUPP tengah berlangsung. Departemen Penerangan dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) menjalin kesepakatan membatasi keluarnya surat izin. Pembatasan ini mendapat dukungan dari Dewan Pers dan dengan adanya pembatasan ini, kompetitor-kompetitor baru sulit masuk.

Selama 1980-an fokus industri pers bergeser menjadi lebih peduli aksi ekspansi bisnis guna mempertahankan kemapanan finansial. Periode 1980-an diwarnai oleh sederet kenaikan dan penurunan yang tak menentu pada sirkulasi total sejumlah penerbitan berkala. Jumlah publikasi yang awalnya 283 di tahun 1975 menjadi 256 pada tahun 1986.

Lembaga Pemerintahan dan Bahan Industri

            Pemerintahan orde baru mengecam pers liberalis dikarenakan pers di Indonesia dinilai memiliki komitmen untuk menegakkan jurnalisme yang bebas dan bertanggung jawb secara sosial. Pemerintah orde baru juga menggaris bawahi kenyataan bahwa tak pernah ada sensor pra cetak atas pers (Hill 2011: 69). Hal ini dijadikan bukti bahwa kontrol ‘otoriter’ pemerintah tidak ada. Strategi ini digunakan oleh pemerintah untuk menyuburkan rasa “bertanggung jawab” di kalangan jurnalis dan redaktur. Pemerintah berharap agar insan media mengembangkan loyalitas profesi pada kepentingan masyarakat yakni menjaga kestabilan politik dan keamanan

            Peraturan utama terbaru yang dibuat pemerintah seputar pers Indonesia adalah “Undang-undang no. 21 tentang perubahan Undang-undang no. 11 tahun 1966” yang berlaku pada tahun 1982. Undang-undang ini menyandingkan antara hak dan kewajiban pers pada pra dan pasca 1966. Pasal 1 merangkum kontrasnya media dua zaman tersebut. Sementara di awal kelahiran bangsa media aktif berkiprah secara politis bahkan terkadang jadi partisan, di masa orde baru media mestilah lebih moderat (Hill 2011:70).

            Pemegang otoritas untuk semua urusan pers adalah Menteri penerangan yang duduk di puncak institusi kuat pemerintah bernama departemen penerangan. Wewenang juga ada di tangan direktorat jendral pembinaan pers dan grafika yang memantau berbagai organisasi pers. Selain berperan sebagai saluran peran serta pekerja industry pers dalam aneka pengambilan keputusan, Direktorat Jendral Pembinaan Pers dan Grafika juga dapat memastikan agar organisasi-organisasi pers yang semestinya independent dan professional tetap tunduk pada pemerintah.

            Daniel Dhakidae meyakini bahwa Departemen Penerangan merupakan titik pusat dari perwujudan gagasan ideologis ekaligus aksi represi apparat pemerintah lebih dibandingkan departemen manapun, lantaran mempunyai peran ganda sebagai alat informasi dan alat ekonomi. Departemen ini memonopoli pasokan dan distribusi aneka tinta cetak yang jadi bahan dasar media cetak serta mengatur sederetan surat izin prasyarat produksi. Kendali ini benar benar dimanfaatkan guna memengaruhi arah informasi pers dan ekonomi industri.

            Dalam dekrit presiden tahun 1974, peran utama Departemen Penerangan adalah menjalankan sebagian peran pemerintah “mengembangkan bidang penerangan”. Mentro penerangan, bertanggung jawab langsugn kepada presiden, bertugas menjalankan sederetan fungsi departemen tersebut antara lain “membangun semangat nasional Pancasila”, “Mendorong pembangunan Nasional melalui rencana Pembangunan lima tahun”, menjadi pondasi keamanan dan stabilitas nasiona (Hill 2011: 74), menyukseskan pemilihan umum tiap lima tahun sekali serta serangkaian tugas nasional lainya. Secara struktur Departemen ini terbagi dalam sejumlah unit, Direktorat Jendral Pembinaan Pers dan Grafika adalah unit yang paling berkaitan dengan media cetak. Direktoran ini terdiri dari sekretaris dan sejumlah direktorat yang menangani soal pers, jurnalistik, grafika dan penerbitan. Direktorat pers ini mengelola Surat Izin Terbit (SIT dan penggantinya SIUPP), mengatur pasokan tinta cetak, pengumpulan data statistic, menjalankan program Koran Masuk Desa serta memantau penerbitan asing, pemasukan iklan dan organisasi-organisai pers professional.

            Pemerintah Orde Baru masih merasa masih memerlukan beberapa unit untuk mengatur pers. Selain ada Departemen Penerangan, terdapat juga Lembaga yang mengawasi kegitan pers yaitu Dewan Pers. Dewan Pers lahir bertujuan menjadi titik temu pemerintah dengan sejumlah organisai yang mewakili kepentingan pers seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Serikat Penerbit Suratkabar (SPS), Serikat Grafika Pers (SGP), Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI), dan segelintir wakil masyarakat (Hill 2011: 75). Secara nyata Dewan Pers mewujudkan apa yang disebut sebagai “Interaksi Positif antara pemerintah, pers dan masyarakat” sebagaimana digariskan dalam Undang-undang tahun 1982. Dewan Pers juga berperam memberi masukan kepada Menteri Penerangan untuk menentukan apakah surat izin terbit bisa keluar atau tidak. Dewan Pers dapat membatasi  para pendatang baru agar dan melindungi para pebisnis lama yang sudah mapan. Dalam siding umum bulan September tahun 1988, Dewan pers menyampaikan agar pemerintah tidak mengeluarkan surat izin baru. Hal ini dilakukan oleh Dewan Pers dengan alasan untuk mempertahankan status quo dalam industry yang sudah rapi dan teratur.

            Berdasarkan peraturan Mentri Penerangan tahun 1969 (No. 02/PER/MENPEN/1969, bab 1 pasal 3) disebutkan bahwa para jurnalis Indonesia diwajibkan menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia. PWI adalah satu-satunya organisasi wartawan yang sah di mata permerintah (Hill 2011: 76). Persatuan Wartawan Indonesia ini berdiri di Solo pada tahun 1946, saat republik menentang kembalinya kolonialisme Belanda dan berupaya untuk memobilisasi para jurnalis professional pada masa perjuangan tersebut. Pada awal tahun 1960-an, asosiasi ini menjadi ajang pertikaian dan konflik aneka ideologi, terutama ketika kelompok-kelompok jurnalis yang terkait dengan partai politik (khususnya PSI dan PKI) bersiteru guna memperoleh kekuasaan.

            Bagi para jurnalis, kartu pers PWI yang dimiliki para anggota pers sangat penting artinya. Sebagai penjaga pintu gerbang pemerintah, PWI punya kuasa untuk menentukan siapa saja yang boleh masuk dalam industri pers. PWI pun menegaskan bahwa identitas media-media tempat para jurnalis bekerja tidaklah resmi. Proses memperoleh kartu anggota PWI sendiri tidaklah mudah dan berliku-liku. Pemohon mesti menunjukkan “surat tanda kelakuan baik dari kepolisian setempat dan surat tanda bebas G-30 S/PKI dari pihak berwajib apabila pemohon lahir sebelum tahun 1955. Jurnalis tersebut kemudian mesti menjalani masa permohonan, dengan bekerja pada perusahaan pers nasional sedikitnya tiga tahun tanpa jeda. Setelah itu barulah pemohon, warga negara Indonesia yang berusia diatas 19 tahun dapat mendaftar menjadi anggota junior. Anggota junior dapat menjadi anggota biasa PWI apabila telah menuntaskan masa dua tahun dan menjalankan tes dari PWI. Bagi yang menekuni jurnalistik namun tidak aktif berprofesi dalam jurnalis komersial atau media elektronik manapun, PWI menyediakan tempat sebagai Anggota Luar Biasa. Yang terakhir dalam urutan keanggotaan PWI adalah anggota kehormatan yang khusus diberikan kepada mereka yang layak mendapatkan penghargaan atas kontribusi mereka sepanjang hidup terhadap profesi jurnalistik (Hill 2011: 76)

            Lembaga dengan pengaruh sepadan dengan PWI adalah serikat penerbit suratkabar (SPS), yang menjadi wakil perusahan penerbitan. Lembaga ini berperan penting dalam penentuan kebijakan misalnya soal pasokan impor tinta cetak beserta harganya. Dalam rapat yang digelar di solo 10 februari 1946 yang mengeluarkan gagasan pendirian PWI, sekitar 300 anggota mencetuskan pemikiran untuk membentuk kelompok penerbit. Kemdian terbentuklah kelompok yang berisikan 10 anggota untuk mematangkan ide tersebut. Pada akhirnya pada bulan juni tahun 1948 SPS terbentuk yang disponsori juga oleh PWI. Hal ini juga sering dikatakan bahwa SPS merupakan kembar siam PWI. Hubungan kekeluargaan antara PWI dan SPS semakin menjadi erat. Sederetan anggota SPS menempati sejumlah posisi yang berpengaruh di PWI. SPS juga mengantongi restu dari pemerintah yang menetapkan SPS sebagai satu-satunya organisasi penerbit professional yang sah pada tahun 1975 (Hill 2011: 86)

            Serikat Grafika Pers (SGP) merupakan asosiasi yang dibentuk pada tahun 1974 guna memayungi seluruh perusahaan percetakan yang kebanyakan memproduksi terbitan pers. Serikat Grafika Pers menjadi persatuan tunggal percetakan pers yang diakui pemerintah lewat surat keputusan Menteri tahun 1978. Peran Lembaga ini tidak sesignifikan dan sepopuler SPS yang punya jatah lebih besar. Moderatnya kepentingan serikat ini bagi pemerintah bisa dilihat dari keterwakilan SGP dalam Dewan Pers (Hill 2011: 87)

            Pada tahun awal orde baru, iklim ekonomi dan politik Indonesia terhadap investasi asing menunjukan perbaikan. Sederetan konglomerat periklanan internasional pun mengambil ancang-ancang untuk masuk ke dalam negeri. Setelah tahun 1970, suntikan modal asing terhadap industry periklanan domestic mulai menunjukan hasil. Perlahan-lahan sector bisnis yang telah lama tertidur bangkit menjadi perpanjangan tangan pasar internasional. Metamorfosa industri ini diikuti dengan transformasi dalam organisasi. Di bulan September 1949, Persatuan Biro Reklame Indonesia Indonesia (PBRI) berdiri dan pada bulan desember 1972 berubah menjadi Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI). PPPI kemudian menjadi satu-satunya organisai induk bidang periklanan yang mendapatkan pengakuan dari pemerintah.

            Sebagaimana organisasi profesi lainya, aturan PPPI menyebut bahwa organisasi ini “berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan diarahkan guna menyukseskan tugas pembangunan nasional dan mengembangkan dunia usaha di bidang periklanan. Undang-undang pers tahun 1982 dan sejumlah peraturan pelengkapnya menempatkan organisasi industry periklanan ini sebagai anggota Keluarga pers Bersama dengan PWI, SPS dan SGP. Untuk urusan bisnis finansial dari industry periklanan, PPPI berada dibawah pengawasan Departemen Perdagangan dan Koperasi. Sementara untuk aturan main tentang kelayakan dan kepantasn materi iklan, PPPI disisir oleh departemen Penerangan (Hill 2011: 89).

Bangkitnya Imperium-imperium Pers

Ada empat konglomerat pers besar yang tumbuh di masa Orde Baru. Riwayat perjalanan bisnis imperium-imperium pers ini menggambarkan bergesernya kekuasaan dari kekuatan politik di masa Orde Baru keluar dari campur tangan pers di Indonesia. Perusahaan pers mulai mengembangkan bisnis mereka secara mandiri dan selalu waspada apabila sewaktu-waktu pemerintah akan memberedel mereka. Walaupun begitu, perusahaan pers tidak bisa sepenuhnya terlepas dari campur tangan politik di masa Orde Baru. Empat perusahaan pers besar pada masa Orde Baru yaitu:

  1. Kelompok Kompas Gramedia

Kompas Gramedia didirikan pada tahun 1965 oleh dua jurnalis bernama Jakob Oetama dan Petrus Kanisius (PK) Ojong sebagai upaya menyuarakan suara Khatolik di tengah hiruk pikuk politik Indonesia periode 1960-an. Surat kabar kompas terbit pertama kali pada 28 Juni 1965 yang berawal dari ide menerbitkan koran untuk melawan pers komunis. Pada masa itu, sejumlah cendekiawan dan tokoh politik Kristiani menjadi figur yang berpengaruh. Kedekatan Kompas dengan Partai Katholik berlanjut sampai tahun 1971. Namun setelah itu hubungan antara surat kabar-partai politik mulai merenggang karena upaya pemerintah mengikis loyalitas sektarian dan menghilangkan identitas dan kelekatan terhadap partai politik dengan membagi menjadi dua parpol (Hill, 2011: 97-98):

  1. PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dengan berhaluan Islam
  2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) dengan berhaluan nasionalis-Kristen.

Awal mula Kompas hanya menjual sekitar 5000. Namun, angka itu terus menanjak dan pada tahun 1991 penjualan Kompas mencapai 525.000 surat kabar harian dan 50.000 lebih surat kabar edisi Minggu. Hal ini karena baiknya reputasi Kompas untuk menganalisa berita-berita secara mendalam dan gaya penulisan yang tajam. Selain itu, Kompas juga menjunjung tinggi kehati-hatian dan secara sadar menjadi moderat setiap kali mengulas masalah-masalah politik sensitif sehingga lolos dari pemberedelan pada tahun1970-an. Pihak manajemen kelompok ini juga mendisplinkan jurnalis-jurnalisnya, bahkan menutup sejumlah terbitan daripada mengambil risiko berhadapan dengan pemerintah. Kompas memiliki banyak langganan dan bertahan sebagai koran paling terkemuka di negeri ini (Hill, 2011: 98).

Dibawah pimpinan Jakob Oetama, kurun 1980-an dijalani Kompas dengan membuat strategi diversifikasi bisnis serta aneka penanaman modal secara besar-besaran. Pada permulaan periode 1990-an, Kompas memimpin 38 anak perusahaan yang saling berkaitan satu sama lain lalu dikenal sebagai Kelompok Kompas-Gramedia. Kelompok tersebut terdiri dari percetakan Gramedia, stasiun radio, sejumlah cabang agen perjalanan, hotel, alat-alat berat, pasar swalayan, perusahaan asuransi, kontraktor, bank, dan sejumlah perusahaan periklanan Hill, 2011: 99)

Sejak tahun 1989, Kelompok Kompas-Gramedia melebarkan sayapnya ke daerah lewat serangkaian suntikan modal serta bekerja sama redaksi dan manajemen dengan sejumlah surat kabar daerah. Beberapa surat kabar tersebut diantaranya Hill, 2011: 99-100):

  1. Serambi Indonesia (Banda Aceh)
  2. Sriwijaya Post (Palembang)
  3. Mandala (Bandung)
  4. Berita Nasional (Yogyakarta)
  5. Surya (Surabaya)

Tujuan diadakan kerja sama ini yaitu untuk keperluan koordinasi guna mengelola semua aspek yang terkait dengan ekspansi, kemudian membentuk unit Biro Pers Daerah. Sementara itu, diversifikasi Kelompok Kompas-Gramedia juga menghasilkan penerbit dengan target spesifik seperti:

  1. Majalah anak-anak (Bobo, Hai, Kawanku)
  2. Budaya anak muda dan musik (Citra Musik, Nova, Monitor, Senang)
  3. Gaya hidup, psikologi populer, dan kesehatan (Tiara, Sigma)
  4. Lingkungan hidup (Suara Alam/Voice of Nature)
  5. Fotografi, komputer dan penerbangan (Foto Media, Info Komputer, Angkasa)
  6. Olahraga (Bola)
  7. Majalah keluarga sejenis Reader’s Diggest (Intisari)
  8. Hiburan bergambar (Jakarta-Jakarta)

Kesuksesan lain yang diraih oleh kelompok ini yaitu berhasil mengambil alih tabloid Monitor milik pemerintah TVRI pada November 1986 yang tidak beredar selama dua tahun karena merugi. Pada Juli 1987 Kelompok Kompas-Gramedia berhasil mengubah tabloid ini secara sukses dengan total sirkulasi sebesar 720.000 dan apabila digabungkan dengan Monitor Minggu dan Monitor Anak bisa menjadi 1,2 juta kopi (Hill, 2011: 100)

Perjuangan untuk mengumpulkan modal selama ini, Kelompok Kompas-Gramedia berjalan tanpa hambatan di dalam industri pers Indonesia. Posisi Kelompok Kompas-Gramedia pun semakin aman berkat kebijakan pemerintah membatasi SIUPP sehingga para pendatang baru pun terhalang untuk masuk. Kelompok Kompas-Gramedia adalah satu-satunya yang berhasil dan paling lama bertahan sepanjang sejarah. Kelompok ini terus menjaga agar tulisan-tulisan mereka tidak melampaui batas (Hill, 2011: 100-101)

  1. Kelompok Sinar Kasih

Sinar Harapan didirikan oleh kelompok Kristen Protestan pada tahun 1961 dengan sirkulasi awal sebesar 7.500. Pada masa itu beberapa surat kabar anti-komunis seperti Indonesia Raya, Pedoman, dan Abadi kena beredel dan menutup diri secara sukarela. Memasuki 1980-an, Sinar Harapan membuat target untuk memperluas pangsa pembaca kelas menengah. Pada periode 1970-an Sinar Harapan menjadi surat kabar harian tertinggi dengan penerimaan iklan dengan urutan kedua. Namun beberapa waktu kemudian, peraturan pemerintah memaksa Sinar Harapan memangkas 20 halamannya menjadi 12 halaman dan porsi iklan hanya boleh mengambil 30% dari ruang yang tersedia sehingga pendapatan menurun (Hill, 2011: 101-102)

Dalam mengatasi hal tersebut, Sinar Harapan mengembangkan bisnis dengan mengendalikan redaksi dan manajemen surat kabar daerah tanpa perlu menjadi pemegang saham mayoritas. Langkah ini ternyata gagal, Harian di Sulut dan Obor Pancasila membatalkan kerja sama dengan Sinar Harapan dan memilih bergabung dengan Sinar Harapan.

Gaya penulisan Sinar Harapan lebih tegas dan lantang bahkan lebih agresif daripada Kompas. Lalu pada September 1986 Sinar Harapan diberedel permanen oleh pemerintah di bawah peraturan SIUPP yang baru. Staf redaksi Sinar Harapan sementara bergabung ke majalah Mutiara yang berada di Jakarta Timur (Hill, 2011: 102-103)

Lalu empat bulan kemudian kedudukan Sinar Harapan diganti oleh Suara Pembaruan, yang sebenarnya Suara Pembaruan belum pulih dari tragedi pemberedelan. Pada 1991, Suara Pembaruan menduduki posisi keempat dengan sirkulasi sekitar 340.000. Dengan hal ini, Kelompok Sinar Kasih melanjutkan ekspansinya dengan peran Suara Pembaruan, pengganti Sinar Harapan yang diberedel (Hill, 2011: 103-104)

Diversifikasi bisnis Kelompok Sinar Harapan:

  1. Percetakan yang bernama Sinar Agape Press pada tahun 1971
  2. Surat kabar dan majalah sampingan yang bernama Mutiara
  3. Perusahaan Transportasi
  4. Biro Perjalanan
  5. Periklanan
  6. Penerbitan buku
  7. Stasiun radio swasta
  8. Pemegang saham di Bank Ina Perdana
  9. Bekerja sama dengan surat harian kecil, dengan strategi kebijakan “tumbuh bersama
  1. Kelompok Tempo-Grafiti/Jawa Pos

Tempo didirikan oleh Goenawan Mohamad, dengan majalah pertama terbit pada tahun 1971. Kata Tempo dipilih akrena surat kabar ini diproduksi mingguan dan terinspirasi oleh majalah Time, Amerika. Majalah ini merupakan eksperimen pertama atas modal kerja indurstri pers, di mana jurnalis memberi kontribusi melalui hasil kerjanya dan pengusaha yang menyumbangkan modal, jadi keduaya saling berbagi keuntungan (Hill, 2011: 104)

Tempo dibawah PT. Grafiti Pers sebagai penerbitnya. Perusahaan ini dikemudikan oleh dua pemodal utama Tempo, pengusaha Eric F.H. Samola asal Minahasa, bendahara Partai Golkar dan pengusaha perumahan Ciputra yang juga direktur perusahaan Pembangunan Jaya. Diversifikasi bisnis PT. Grafiti Pers :

  1. Penerbit buku
  2. Membuat beberapa majalah yang saling berhubungan (Majalah Zaman/Matra, Majalah Humor dan Majalah Medika)
  3. Menerbitkan media-media seperti SWAsembada dan majalah Forum Keadilan.

Gaya penulisan Tempo dinilai informatif, artikulatif dalam ritme yang menarik dan jenaka. Tempo tampil beda dan diterima masyarakat, dengan mengedepakan peliputan berita yang jujur dan berimbang. Dengan motto, “enak dibaca dan perlu”, jurnalisme non-partai berbumbu sastra ini memilih target pembaca kelas menengah perkotaan pemerhati masalah-masalah politik dan ekonomi yang sudah tidak punya pilihan kuat terhadap partai-partai tertentu. Majalah ini kemudian mendapatkan pendapatan iklan untuk majalah dengan total Rp. 20.879 juta antara tahun 1982-1992 (Hill, 2011: 105-106)

Pada 1982, untuk pertama kalinya Tempo dibredel. Tempo dianggap terlalu tajam mengkritik rezim Orde Baru dan pemberitaannya seputar kampanye pemilu. Tapi akhirnya Tempo diperbolehkan terbit kembali setelah menandatangani semacam “janji” di atas kertas segel dengan Ali Moertopo, Menteri Penerangan saat itu ( zaman Soeharto ada Departemen Penerangan yang fungsinya, antara lain mengontrol pers). Makin sempurna mekanisme internal keredaksian Tempo, makin mengental semangat jurnalisme investigasinya. Maka makin tajam pula daya kritik Tempo terhadap pemerintahan Soeharto yang sudah sedemikian melumut. Puncaknya, pada 21 Juni 1994. Untuk kedua kalinya Tempo dibredel oleh pemerintah, melalui Menteri Penerangan Harmoko. Tempo dinilai terlalu keras mengkritik Habibie dan Soeharto ihwal pembelian kapal kapal bekas dari Jerman Timur (Hill, 2011: 106-107).

Saat Tempo ditutup sementara pada 1982 oleh pemerintah, Grafiti mengambil alih Jawa Pos (Surabaya) diketuai oleh Dahlan Iskan. Beliau menjalankan tugasnya dengan baik sehingga menjadi surat kabar terbesar ketiga di Indonesia dengan sirkulasi mencapai 350.000. Kelompok Tempo-Grafiti memanfaatkan Jawa Pos ini untuk melakukan ekspansi ke daerah-daerah, dibawah pimpinan Dahlan Iskan. Diversifikasi bisnis kelompok ini antara lain (Hill, 2011: 107-108):

  1. Kelompok Jawa Pos membeli sejumlah saham dan mengambil alih beberapa surat kabar daerah, diantaranya:
    • Manutung di Balikpapan
    • Cahaya Siang di Manado
    • Akcaya di Pontianak
    • Mercusuar di Palu
    • Fajar di Ujungpandang
    • Manado Post di Sulawesi Utara
    • Suara Maluku di Ambon
    • Suara Nusa di Mataram Lombok
    • Riau Pos di Pekanbaru
    • Cendrawasih Post di Jayapura
    • Batam Post di Batam
    • Independent di Jambi
    • Palangkaraya/Kalteng Pos di Kalimantan Tengah
    • Semarak di Bengkulu
  2. Mengasuh manajemen harian pro-Golkar
  3. Membuat surat kabar mingguan olahraga, yang bernama Kompetisi
  4. Membuat majalah otomotif, yang bernama Mobil Indonesia
  5. Pembelian 50% saham pada harian Surabaya Memorandum (Juli 1992)
  6. Meluncurkan Tabloid Agribisnis dan KOMPU-Tek
  7. Memiliki Radio FM Strato Surabaya

Pada tahun 1994, kelompok ini memutuskan untuk melakukan konsolidasi ketimbang ekspansi dengan menyusun sejumlah proyek baru untuk diwujudkan pada tahun 1995, antara lain (Hill, 2011: 108):

  1. Penanaman modal pada surat kabar di Palembang, Jambi dan Lampung
  2. Mengupayakan izin penerbitan dengan tujuan untuk meluncurkan harian pagi berbahasa Inggris yang bernama Surabaya Daily News di tahun 1999 dengan target wilayah Bali dan wilayah Indonesia Timur.
  3. Berencana melakukan diversifikasi bisnis untuk menjangkau pasar internasional dengan rencana menanamkan modal di sejumlah surat kabar regional di Australia.
  1. Kelompok Media Indonesia/Surya Persindo

Kelompok Media Indonesia/Surya Persindo didirikan pada tahun 1980-an. Pendirinya itu Surya Paloh yang tidak memiliki latar belakang jurnalistik, dengan menanamkan modal di industri pers. Pada tahun 1985 Surya Paloh mendirikan PT. Surya Persindo, perusahaan induk yang bergerak di bidang penerbitan (Hill, 2011: 108)

  1. Surya Persindo memproduksi Prioritas, harian ini awalnya dicetak oleh PT. Sinar Agape Press milik Sinar Harapan. Selain itu Surya Paloh juga menarik dua jurnalis senior Sinar Harapan yang bernama Panda Nababan sebagai Wakil Redaktur Umum dan Derek Manangka sebagai Redaktur Pelaksana Prioritas (Hill, 2011: 109)

Pada tanggal tanggal 29 Juni 1987, Prioritas diberedel oleh pemerintah karena harian ini sering memuat kabar yang tidak benar dan tidak sesuai fakta, bernuansa sinis, mengarah dan tendensius (pelafan ejaan yang sama tetapi memiliki makna yang berbeda). Selain itu Prioritas melenceng dari apa yang tertera dalam SIUPPnya yang menggariskan bahwa harian tersebut harus memuat 75% beritanya untuk masalah-masalah ekonomi dan 25% sisanya untuk berita umum (Hill, 2011: 110)

Pada bulan Agustus 1987, Surya Paloh mengajukan permohonan SIUPP baru untuk surat kabar bernama Realitas. Peromohonan ini ditolak karena pasar tidak lagi bisa menampung surat kabar harian umum. Lima tahun kemudian, permohonan ini baru diproses oleh Departemen Penerangan (Hill, 2011: 110).

Pada tahun 1969, Surya Paloh menemukan akses mendapatkan SIUPP untuk Prioritas dengan menjadi rekan penerbit Media Indonesia milik Teuku Yousli Syah. Lalu pada 11 Maret 1989, diluncurkan Media Indonesia yang berjalan sukses. Hal-hal menarik dari harian ini yaitu tata letak dan desainnya yang inovatif, tampilan yang enak dipandang serta artikelnya yang bervariasi dan menarik (Hill, 2011: 111).

Diversifikasi binsis yang dilakukan Surya Paloh (Surya Persindo):

  1. Pada bulan Januari 1988, Surya Paloh bekerja sama, lalu menyuntikkan dana segar sebesar Rp. 11,5 miliar dan memperkerjakan 40 mantan staf Prioritas pada majalah hiburan bernama Vista dan berubah lagi menjadi Vista TV. Isi majalah ini tentang televisi lokal dan internasional, film, video serta berita musik.
  2. Pada tahun 1989-1990, menanamkan modal berbentuk asistensi redaksional dan manajemen pada 10 penerbitan daerah, antara lain:
  • Peristiwa dan Aceh Pos di Banda Aceh
  • Mimbar Umum di Medan
  • Semangat di Padang
  • Sumatra Express di Palembang
  • Lampung Post di Sumatera Selatan
  • Gala di Bandung
  • Yogya Post di Yogyakarta
  • Dinamika Berita di Pontianak
  • Cahaya Siang di Manado
  • Nusa di Bali
  1. Membangkitkan kembali DeTIK, mingguan di Jakarta yang berdiri tahun 1977 dalam waktu 18 bulan berhasil mencapai target. Strategi yang dilakukan dengan menjual mingguan ini dnegan harga Rp.1200, sepertiga lebih murah dari Tempo dan Editor, target pasarnya lebih fokus ke masyarakat DKI Jakarta yang kritis terhadap politik, muatan berita wawancara-wawancara yang bertopik khusus, kolom-kolom yang berani dan foto-foto yang menarik, jurnalisme yang kredibel, mendukung debat publik menuju demokratisasi.
  2. Mengambil alih nama dan izin terbit mingguan Simponi pada Oktober 1994. Simponi dengan tampilan baru dan diperkuat dengan mantan jurnalis-jurnalis DeTIK dengan penjualan perdana sebanyak 130.000. Simponi dipimpin oleh Syamsu Hadi dan Eros Djarot sebagai penasehat.

“Pers Pinggiran”

Dalam industri pers Indonesia, terdapat berbagai macam lembaga pers. Salah satunya adalah pers pinggiran. David T Hall dalam bukunya yang berjudul Pers Pada Masa Orde Baru mengatakan bahwa Pers pinggiran adalah suatu pers yang konten-kontennya terpinggirkan karena tidak menghasilkan banyak uang, seperti koran-koran daerah dan pers mahasiswa. Selain itu, pers pinggiran adalah pers yang banyak membawa topik mengenai agama (Hill, 2011:135).

Karena merupakan pers pinggiran, maka mereka memiliki penerbitan khusus. Penerbitan ini tidak memiliki nilai komersil dan memiliki sirkulasi yang terbatas. Izin yang diperlukan untuk mengadakan penerbitan adalah Surat Tanda Terdaftar (STT). STT ini diatur oleh Undang-Undang tahun 1975, sehingga untuk mendapatkannya tidak sesulit izin penerbitan biasa (SIUPP). Meskipun demikian, STT dapat dicabut apabila penerbitan bergeser dari yang tertera dalam surat tanda terdaftar, atau tidak terbit selama 6 bulan. (Hill, 2011:136) Staf dari penerbitan khusus ini tidak bisa disebut jurnalis, dan tidak dapat memiliki kartu identitas pers karena penerbitan khusus dikelola oleh ketua pengarah dan ketua penyunting.

            Karena bersifat non-komersil, penerbitan khusus memang ditujukan untuk tidak dijual secara umum. Hal ini terbukti dengan distribusi secara internal, iklan yang tidak lebih dari 10% keseluruhan ruang. Walaupun hasil dari penerbitan ini dijual selayaknya koran komersil, uang yang dihasilkan digunakan untuk menutup ongkos produksi, bukan profit.

Pers Mahasiswa

Salah satu produk dari penerbitan khusus adalah majalah pers mahasiswa. Pers Mahasiswa mulai tampak pada tahun 1955 dimana terdapat 35 penerbitan yang dikelola oleh mahasiswa dari berbagai fakultas dan universitas. Pada tahun yang sama, sepuluh pers mahasiswa mengirimkan wakil mereka ke konferensi tingkat nasional di Kaliurang. Konferensi ini menghasilkan organisasi pers mahasiswa bernama Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia, yang kemudian melebur menjadi Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia pada 1958. Pers Mahasiswa mulai memasuki masa kesulitan saat terjadi tekanan politik dan ekonomi pada rentang waktu 1959-1965. Situasi yang kala itu mewajibkan surat kabar untuk bekerjasama dengan partai politik tertentu membuat mereka kesulitan, terlebih kepada mereka yang mencoba untuk bersikap netral. Akibatnya, koran-koran independen menjadi langka.

Pers Mahasiswa bangkit kembali pada tahun 1974. Mereka tergugah untuk mengkritisi apa yang mereka anggap pengkhianatan. Memanasnya situasi politik saat itu dan pembersihan surat kabar komersial lah yang mampu menambah semangat pers mahasiswa untuk bangkit. Hasilnya, hasil terbitan mereka tersebar ke beberapa kota besar di Pulau Jawa. Pada tahun 1978, pers mahasiswa semakin membara dengan adanya momentum berupa kekecewaan terhadap korupsi dan janji palsu pemerintah. Hal tersebut kemudian membuat angka penjualan ke masyarakat meroket hingga 30.000 unit. Namun akibat dari peristiwa tersebut adalah ditutupnya beberapa lembaga pers mahasiswa oleh rektornya sendiri, seperti UGM dan IKIP. IPB dan Universitas Airlangga, UI, dan ITB pun juga dicabut izin almamaternya akibat melanggar STT dan mengedarkan koran kampus ke masyarakat luas.

Pers mahasiswa tidak tinggal diam. Mereka melawan dengan cara halus, yakni menyesuaikan diri dengan menyatakan bahwa jalan tengahlah yang menjadi garis politik mereka. Mereka mempraktikkan logika bisnis dan memainkan keterampilan jurnalistik mereka dalam isi dan tata letak. Ditengah-tengah polemik dan konflik dengan pemerintah, penerbitan pers mahasiswa tetap menjadi alternatif, karena media yang dimotori oleh mahasiswa menyuarakan warna lain yang berbeda dengan media-media utama. Pemanfaatan teknologi seperti komputer, mesin fax dan fotokopi juga dimanfaatkan guna keefisienan sirkulasi. Meskipun demikian, penerbitan seperti ini tidak akan pernah bisa mendapatkan surat izin terbit.

Pers Daerah Berbahasa Indonesia

Di daerah-daerah tertentu terdapat surat kabar sederhana berbahasa Indonesia, dan mereka bertahan hidup dari sisa-sisa media cetak nasional. Meskipun surat-surat kabar berbasis Jakarta menguasai pasar, Indonesia memiliki surat-surat kabar daerah berbahasa nasional yang independen. Koran tersebut antara lain Waspada dan Mimbar Umum (Medan), Haluan (Padang), Suara Merdeka (Semarang), Kedaulatan Rakyat (Yogyakarta), Pedoman Rakyat (Ujungpandang), Surabaya Post, dan Jakarta Post. Namun sayangnya kesuksesan tersebut langka. Surat kabar daerah kecil mesti berhadapan dengan lembaga pers asal Jakarta. Sedangkan modal yang dibutuhkan untuk mengejar teknologi dan revolusi industri tidaklah sedikit, dan pemasukan iklan disedot oleh televisi. Akibatnya, surat kabar kecil di daerah mesti berjuang mati-matian. Pilihan yang tersedia hanyalah bergabung dalam lawan bisnis mereka atau berdiri sendiri dengan keterbatasan modal, sirkulasi, tingkat keterampilan, dan teknologi. Halangan tersebut menyebabkan koran-koran kecil di daerah semakin jauh tertinggal.

Pers Berbahasa Daerah

Hanya sedikit penerbitan berbahasa daerah yang terbit di Indonesia. Surat kabar yang berbahasa Jawa adalah Penyebar Semangat, Jaya Baya, Kandha Rahardja dan Mekar Sari. Surat kabar berbahasa Sunda adalah Galura dan Mangle. Terbitan-terbitan tersebut lebih merupakan pengabdian redaktur yang mulai beranjak tua, yang mencoba bertahan di kancah sastra daerah ketimbang bersaing melawan media komersial. Gambaran umum pers berbahasa daerah adalah bahwa mereka terhuyung-huyung untuk mempertahankan hidup dengan dukungan sejumlah pendiri yang sudah berusia senja.

Media Islami

Meskipun populasi agama islam di Indonesia mencapai 80%, pembuatan media berbasis Islami menemui jalan buntu. Sejak pembredelan surat kabar Abadi pada tahun 1974, media islami terpinggirkan oleh media yang lebih profesional atau media yang mementingkan kepentingan agama lain, spesifiknya Kristiani. Selama ini, media islami kurang mampu mengambil kesempatan yang ada. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya penyeimbangan antara upaya mempertahankan kredibilitas di mata pembaca dan negosiasi dengan pihak negara.

Bahasa Inggris

Koran pertama yang terbit dalam Bahasa Inggris adalah Java Government Gazzette yang muncul pada masa kolonial Inggris tahun 1812-1814. Koran berbahasa Inggris kemudian terbit kembali pada tahun 1952 dengan nama The Times of Indonesia. Surat kabar tersebut didirikan oleh Mochtar Lubis. The Timeskemudian menurunkan sejumlah koran berbahasa Inggris dengan sirkulasi kecil, seperti Jakarta PostIndonesia Times, dan Indonesian Observer.  Indonesian Times dan Indonesian Observer dipandang sebagai terbitan pribadi, sedangkan Jakarta Post dianggap sebagai harian bisnis dan bereputasi baik. Jakarta Post berdiri di tahun 1983 sebagai hasil kerjasama surat kabar Suara Karya, Kompas, Suara Pembaruan, dan Tempo.

Seiring dengan menjamurnya penerbitan ekonomi dan bisnis di akhir 1980-an sampai awal 1990-an, penerbitan berbahasa Inggris sirkulasi kecil berdiri pada tahun 1992. Surat kabar tersebut adalah Economic Business Review Indonesiadan Indonesian Business Weekly. Tujuan dari kedua surat kabar tersebut adalah mencapai kesuksesan seperti Jakarta Post dalam target waktu 3 tahun. Kedua surat kabar tersebut juga berharap agar mereka dapat mencapai pasar regional Asia Tenggara dan mengacu kepada kiprah media bergengsi Far Eastern Economic Review. Upaya memproduksi surat kabar berbahasa Inggris pun menjamur ke kota lain seperti Yogyakarta dan Bali. Yogyakarta mengeluarkan surat kabar berjudul Yogya in a Week  pada Maret 1992, dan di Bali mengeluarkan Surabaya Daily News yang menargetkan konsumen turis. (Hill, 2011:160)

Meskipun sirkulasi surat kabar bahasa Inggris tergolong kecil, secara umum mereka diterima oleh komunitas bisnis dan diplomatik. Terkadang justru sirkulasi kecil itulah yang mampu memberi mereka ruang tambahan saat menurunkan laporan tentang peristiwa politik yang sensitif.  

Bahasa Cina

Meningkatnya rasa nasionalisme di Cina pada dekade pertama abad ini menyebabkan munculnya beberapa surat kabar berbahasa Cina di Indonesia. Surat kabar tersebut harus bersaing dengan surat kabar berbahasa Cina Melayu yang dipakai orang Cina yang merantau. Surat kabar Sin Po merupakan salah satu surat kabar berbahasa Cina pertama di Indonesia. Pada tahun 1949, terdapat 17 harian berbahasa Cina dengan sirkulasi 85.000. Munculnya Peperti mewajibkan semua penerbitan memiliki Surat Izin Cetak sebagai pelengkap Surat Izin Terbit. Pada tahun 1960, karena ketegangan yang terjadi antara masyarakat Cina dengan pemerintah, pemerintah membredel semua surat kabar dan terbitan berbahasa Cina dengan landasan Undang-Undang Darurat Bahaya. Harian Cina tersebut beroperasi kembali setelah dicabutnya Undang-Undang Darurat Bahaya pada tahun 1963.

Karena Cina lekat dengan komunis, maka dalam dunia pers pun mereka dianggap sebagai pro komunis, karena banyak yang menganggap mereka memasuki sektor perdagangan bisnis untuk membuat pengusaha pribumi rugi. Alhasil, hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Cina retak dan kedutaan besar Cina ditutup.

Pembredelan penerbitan berbahasa Cina muncul kembali atas usulan pemerintahan Orde Baru, yang mengacu kepada Keputusan Parlemen tahun 1966 untuk menghapuskan penerbitan asing yang tidak menggunakan aksara Romawi. Penggunaan bahasa maupun aksara Cina dilarang digunakan, baik untuk buku, kalender, label, maupun kemasan makanan, obat, pakaian, logo, dan lain-lain. Larangan ini sedikit melonggar pada Agustus 1994 ketika Menteri Koordinasi Politik saat itu, Susilo Sudarman menyatakan bahwa penggunaan aksara Cina dirasa perlu untuk  merespon masuknya turis-turis dari negara berbahasa Cina ke Indonesia. Sehingga aksara Cina dapat tetap digunakan meskipun tetap melewati pemeriksaan dari pihak berwenang.

Karena pemggunaan aksara Cina dibatasi, maka banyak generasi-generasi Cina mendatang yang tidak bisa membaca aksara Cina atau berbicara bahasa Cina. Ini merupakan keinginan pemerintah. Dari seluruh penerbitan khusus, surat kabar berbahasa Cina lah yang paling rapuh, dan paling mungkin untuk segera menghilang. Penerbitan berbahasa Cina tampaknya akan terus terpinggirkan dan dipandang sebelah mata.

Menyonsong Masa Depan

Kebijakan dan aturan pemerintah menandai bahwa peran pers sebagai penjaga Pancasila dan UUD 1945. Orde Baru mendekati akhir dekade ketiganya dan bidang ekonomi, politik, sosial dan ekonomi mulai berubah. Perubahan tersebut merombak seluruh tatanan industri pers. Salah satu perubahan adalah soal pusat kekuasaan yang perlahan-lahan bergeser, dari dalam lingkup pemerintah menuju ke kepentingan-kepentingan ekonomi. Desakan-desakan untuk merombak peraturan atas media cetak mengantarkan kita menuju pembahasan tentang industri pers masa mendatang dan juga perubahan yang terjadi dalam kondisi masyarakat dan politik Indonesia secara umum (Hill, 2011: 171-172).

Fluktuasi Ekonomi

Seiring berjalannya waktu masyarakat Indonesia semakin kritis dengan berita-berita internasional dan berusaha untuk mengaksesnya melalui surat kabar ternama di Indonesia untuk update informasi baru dan akurat. Salah satu yang menjadi perbincangan masyarakat Indonesia pada saat itu, yaitu terjadinya Perang Teluk. Angka sirkulasi pers nasional tiba-tiba meroket. Kompas sudah mencapai target yang sudah banyak, sampai-sampai mencetak ulang lagi sekitar 700.000. Suara Pembaruan dengan angka penjualan 406.000. Tidak mau kalah, Jawa Pos (Tempo Grafiti) mencapai sirkulasi sampai 550.000, dengan mengirimkan dua jurnalisnya ke medan perang ((Hill, 2011: 173-174).

Begitu juga stasiun televisi swasta mulai berjaya. Porsi anggaran iklan media televisi meningkat, sedangkan media cetak mulai menurun. Sejumlah penerbit pinggiran terpaksa gulung tikar lantaran jadi korban kompetisi pasar baru. Sekalipun demikian, media cetak harus menyesuaikan pasar terhadap munculnya televisi, perushaan-perusahaan iklan pun akan tetap bertahan pada perusahaan-perusahaan media cetak yang kuat yang menghasilkan terbitan-terbitan terdepan (Hill, 2011: 174-175).

Para pengusaha yang bersaing di pasar cenderung untuk mengumpulkan kekuatan utuk membela kepentingan ekonomi dan pilitik. Para pengusaha harus siap dengan resiko-resiko yang terjadi apabila melakukan diversifikasi bisnis karena labilnya seputar bidang politik dan ekonomi di Indonesia (Hill, 2011: 177).

Sekularisasi

Terjadi perubahan jenis-jenis surat kabar dari awal orde baru hingga saat ini. Aliansi politik terasa sekali pada saat Orde Baru, namun saat ini lebih mengarah pada orientasi bisnis dan sektor pasar yang tersegmentasi berdasarkan kondisi sosial-ekonomi jadi jauh lebih signifikan (Hill, 2011:177-179)

  1. Sederet imperium berskala besar yang dikuasai oleh sejumlah surat kabar mapan
  2. Usaha-usaha bisnis ‘profesional’ yang digerakan oleh pasar
  3. ‘Pers perjuangan’ yang berhasil bertahan
  4. Surat-surat kabar yang pro pemerintah atau pro militer akan mendapat dukungan dari pemerintah.
  5. Surat-surat kabar berskala, bersirkulasi, dan bermodal kecil akan merasakan perjuangan untuk bisa bertahan di pasar.
  6. Pers hiburan yang sensasionalis mengembangkan diri dengan menargetkan pasar kelas bawah.

Strategi Pasar

Dalam menjalankan bisnis surat kabar, tentu diperlukan strategi untuk meningkatkan sirkulasi. Dalam era modernisasi teknologi yang menghadirkan siaran berita melalui media televisi satelit, tentunya itu menjadi pesaing berat media cetak. Sejumlah perusahaan meningkatkan promosi dan inovasi dengan berbagai kegiatan promosi, dan bersaing merebut pembaca dengan menjadi sponsor bagi brand dan event tertentu. Strategi persaingan pasar juga dilakukan dengan memberitakan berita-berita kontroversial ataupun peristiwa-peristiwa penting guna mendongkrak angka penjualan.

Contoh riil dari penggunaan strategi pasar adalah ketika terjadi pembantaian massal di Dili pada tahun 1991. Seluruh redaksi mendapatkan berita ini dalam waktu beberapa jam saja, namun belum ada yang berani memberitakannya karena menunggu keputusan pemerintah, dan surat pernyataan resmi dari Pusat Penerangan ABRI. Setelah tidak mendapat kepastian, akhirnya mereka merilis berita tersebut dengan taktik yang berbeda. The Jakarta Post menulis berita yang memuat rilis pers dari ABRI sekaligus menurunkan seruan Lembaga Bantuan Hukum sebagai lembaga non pemerintah. Berbagai surat kabar lain juga menuliskan berita dengan beberapa reaksi dunia Internasional. Strategi lain yang dilakukan adalah pemberian foto-foto berwarna, reportase langsung, analisa komentator, editorial redaksi, dan kritik oleh kelompok oposisi.   Peristiwa Dili ini menjadi pintu pembuka liputan investigasi peristiwa-peristiwa lainnya secara mendalam, seperti Tsunami Aceh. (Hall, 2011).

Globalisasi

‘Pers perjuangan’ berkembang ke arah pendayagunaan teknologi menuju modernisasi dan profesionalisme (Hill, 2011:186). Ia berjalan beriringan agar selaras dengan jaringan dan cara kerja media internasional (Anglo-American). Namun, asimilasi ‘lintas bangsa’ seperti ini dapat membuat rasa nasionalisme menurun. Sementara itu, desakan untuk mengadopsi nilai dan praktik industri pers internasional Anglo-American semakin kuat mencoba untuk masuk kedalam praktik pers nasional. Undang-Undang Dasar Hukum Pers tahun 1966 No.11 Pasal.13 memberi batasan yang selama ini tak tertembus oleh investor asing. Pada paragraf kedua berbunyi, “Modal perusahaan pers mestilah sepenuhnya modal nasional dan seluruh pendiri dan pengelolanya haruslah warga negara Indonesia. Lebih lanjut paragraf tiga berbunyi, “Perusahaan-perusahaan pers dilarang untuk memberikan atau menerima jasa, bantuan, atau sumbangan ke atau dari kepentingan-kepentingan asing, kecuali dengan kesepakatan pemerintah setelah mendengarkan pendapat dari Dewan Pers.

Industri pers dalam negeri akan berkompetisi dengan perusahaan pers internasional (Hill, 2011:187). The New York Times merupakan surat kabar asing yang memproduksi berita dengan bahasa Indonesia kemudian dikemas dengan kualitas internasional. Nyatanya, sejumlah sektor di dunia media Indonesia tidak bisa mengimbangi bila menghadapi kompetisi internasional. Akibatnya, kompetisi antara pemail lokal baik swasta maupun pemerintah dengan pihak asing semakin tajam.

Masalah ini membuat investor Indonesia bergerak. Sutrisno Bachir berpendapat:

– dorong masyarakat untuk lebih kritis memilah informasi yang akan dikonsumsi.

– longgarkan SIUPP agar jumlah terbitan yang beredar bisa meningkat.

– menegaskan batasan tanggung jawab pemodal dan staf redaksi.

– mengembalikan integritas organisasi profesi seperti PWI.

– mengedepankan satu tema yang dipandang baik dan penting oleh pemodal dan pekerja.

Pada pertengahan tahun 1994, spekulasi modal asing menjadi hinaan masyarakat untuk pemerintah:188). Pada 2 Juni, menteri ekonomi membuka beberapa sektor perekonomian terhadap penanaman modal asing. Kebijakan ini kontroversial karena membuka campur tangan asing yang selama ini tidak menyentuh media massa menjadi tersentuh. Kebijakan tersebut bertentangan dengan UU Pers. Terlebih Menteri Penerangan, Harmoko tidak diikutsertakan saat merumuskan kebijakan tersebut padahal itu merupakan ranah kewenangannya

Harmoko menyatakan kepentingan asing harus tetap berada diluar pers. Dengan didukung presiden, Harmoko bersikeras mengeluarkan pers dari kebijakan tersebut. Beberapa pengamat mulai melihat kesulitan presiden menangani pemerintahannya. Ada spekulasi yang menilai bahwa mundurnya pihak asing dari industri pers dikarenakan ada anggota atau kroni presiden yang terlibat dalam industri media elektronik.

Sejumlah surat kabar tengah mencoba menjajaki untung ruginya distribusi dan investasi lintas nasional sebagai perluasan modal. Jawa Pos mencoba menanamkan investasi di pers-pers regional Australia karena disana peraturan mengenai investasi asing terbilang longgar dan keuangan Jawa Pos sedang kuat.

Selain persoalan seputar dana, pers periode 1990-an juga membuat pemerintah kesulitan. Pada masa itu pers tanah air marak memberitakan peristiwa-peristiwa darin negara lain. Setiap dekade memiliki berbagai kecanggungan akibat pemberitaan media yang melampaui batasan negara. Ketika revolusi People Power di Manila pecah, pers Indonesia lagi-lagi mendapatkan bahan pemberitaan. Kali ini sejumlah jurnalis Indonesia melaporkan langsung dari Manila. Pemberitaan ini membuat sejumlah pihak dalam pemerintah Indonesia yang bertekad memastikan kemenangan Golkar pada pemilihan umum di April 1987 (Hill, 2011:191). Kemudian media-media di Indonesia mencoba mengendalikan diri untuk tidak melakukan perbandingan antara Indonesia dan Filipina.

Kontrol dan Pengaturan Mandiri

            Awal Periode 1990-an ditandai dengan deregulasi ekonomi secara berkesinambungan yang diikuti dengan desakan memperjuangkan keterbukaan politik. Di saat yang sama, pers menyerukan nada yang semakin lama makin keras terhadap masalah-masalah politik dalam negeri. Topik-topik yang dulunya diharamkan seperti perseteruan antara militer dan sipil dipaparkan secara mendetail serta dianalisa dengan berani oleh pers. Para petinggi redaktur mencermati bahwa sifat kekuasaan di masa orde baru berubah total dibandingkan saat bredel massal pada periode 1970-an. kekuasaan tidak lagi terpusat di tangan presiden namun tersebar dan tercerai berai (Hill, 2011: 194). Hal ini dapat memperkecil kemungkinan negara bisa bertindak melawan pers dengan suara bulat. Apabila media dibelenggu, kekuatan-kekuatan sosial yang tengah saling berkompetisi akan kehilangan akses untuk menyebarluaskan pandangan-pandangan mereka.

            Kesewenang-wenangan pihak berwajib akan berdampak negatif terhadap reputasi Indonesia sebahai tempat aman untuk menanamkan modal asing yang selama ini di bangun. Rasa aman para pemodal hanya bisa dicapai bilamana pemerintah memberikan contoh yang baik dengan mematuhi hukum dan menempuh jalir pengadilan guna menghadapi perusahaan pers. langkah serupa diharapkan juga terjadi dalam menyelesaikan pertikaian yang mungkin terjadi di sektor ekonomi.

            Undang-undang dasar sendiri menjamin kebebasan berpendapat, Undang-undang pers secara sejalan menegaskan bahwa pers tidak dapat disensor atau dikendalikan serta kebebasan pers dijamin sebagai bagian dari hak-hak dasar warga negara. Dengan mata telanjang bisa dilihat bahwa seluruh bangunan perizinan penerbitan dan kewenangan menteri untuk mencabut surat izin jelas-jelas melanggar hak-hak yang dijamin oleh undang-undang tersebut. Sistem hukum denganpasal-pasal yang saling bertentangan satu sama lain dan tak adanya proses hukum yang wajar dalam kasus-kasus media secara umum mengundang keprihatinan di kalangan pebisnis. Komitmen nyata pemerintah demi menegakkan hukum diharap dapat mendorong investasi jangka panjang di segala sektor ekonomi baik dari dalam negeri maupun dunia internasional.

            Semenjak kelahiran Orde Baru, negara tetap berisi keras untuk mengatur industri pers melalui perangkat hukum dan di luar hukum. Lembaga-lembaga seperti Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Serikat Penerbit Suratkabar (SPS) yang disponsori pemerintah terjadi kecenderungan dalam mengambil ‘inisiatif’ untuk menekan para jurnalis maupun penerbitan yang dinilai membangkang agar patuh pada kebijakan pemerintah. Berdasarkan observasi Daniel Dhakidae sepanjang kurun waktu 1970-an, “Upaya membungkam jurnalisme opini datang dari pers sendiri ketimbang oleh pemerintah, hal yang menarik untuk dicermati lebih lanjut” (Hill, 2011: 196). Seperti yang diungkapkan oleh redaktur Goenawan Mohamad setelah Tempo di bredel juni 1994, memimpin majalah berita di Indonesia sama seperti “menjadi pilot dalam persawat yang dibajak” (Hill, 2011: 196).

            Pemerintah berkemampuan untuk mencabut izin sebuah terbitan bahkan penerbit itu sendiri. Hal tersebut bisa dilakukan kapan saja dan tanpa proses peradilan. Pengalaman masa lalu, mungkin ditambah juga dengan semacam kepekaan, memberi bekal untuk mengamati perubahan dinamika politik di kalangan pemimpin puncak negara yang kebanyakan terjadi samar-samar dan sebar diam-diam agar para pekerja pers bisa memperkirakan mana yang haram dan kadang-kadang bisa diterbitkan, yang boleh dan yang wajib untuk ditulis. Setidaknya para pembaca harus selalu ingat bbahwa pada kenyataanya batasan-batasan itu ada. (HIll, 2011:197)

            Di tengah tekanan sederetan masalah ekonomi, sirkulasi media cetak ternyata meroket tinggi dibandingkan dengan pada kurun waktu 1980-an. Hal tersebut menunjukan bahwa masyarakat pembaca media meluas. Kelompok pers besar berhasil menangkap peluang pasar luar Jakarta yang ternyata besar dan berusaha untuk menggarapnya dengan baik. Pemetaan pasar industri pers menjadi serba kompleks, saling tumpang tindih dan terkotak-kotak berdasarkan kelas sosial ekonomi maupun berdasarkan kelompok ‘kepentingan’.

            Banyak hikmah yang bisa ditarik lewat keterkaitan imperium Surya Paloh dengan Bimantara dan perlawanan Surya Paloh terhadap kewenangan Menteri Penerangan untuk melakukan beredel terhadap media. Ternyata suara-suara yang meneriakan pentingnya ‘kebebasan pers’ dan penegakkan hukum’ justru tidak banyak keluar dari mulut kelas menengah. Desakan menuju ‘demokrasi liberal’ yang menjunjung tinggi ‘kebebasan pers’ dan ‘kebebasan mengeluarkan pendapat’ lebih banyak digulirkan oleh anasir-anasir pemilik modal yang kebetulan tengah terpojok atau dirugikan.

            Kaum birokrat seperti Menteri Penerangan mendapatkan peluru tambahan lewat kasus Monitor untuk menegaskan bahwa pers mesti tunduk di bawah sederetan peraturan buatan pemerintah. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah kini lebih siap untuk menempuh jalur hukum untuk menangani kasus-kasus yang dipandang melanggar aturan main ketimbang menggunakan pendekatan kekuasaan. Sidang terbuka untuk redaktur atau media, sebagaimana diserukan oleh berbagai kalangan, sebenarnya merupakan perwujudan persamaan hak antara industri pers dengan bisnis jenis lain di depan hukum. Para investor baik lokal maupun asing akan merasa tidak aman apabila bisnis pers atau jenis usaha lain dapat sekonyong-konyong ditutup dengan dekrit menteri semata tanpa ada kesempatan untuk membela diri secara hukum.

            Lepas dari soal pendekatan kekuasaan yang terus-menerus dilakukan oleh mentri dan juga Presiden, banyak pihak percaya bahwa desakan masyarakat atas akuntabilitas dan transparansi semakin besar. Hal tersebut penting demi kelangsungan pasar ekonomi terbuka. Akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan-kebijakan yang dicanangkan pemerintah semakin penting mengingat periode 1990-an ini akan diwarnai dengan sejumlah pengembangan pembangunan ekonomi.

Referensi:

Anonim. (2002). Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia. Kompas.

Abar, Akhmad Zaini. (1995). Kisah Pers Indonesia 1966-1974. LkiS Yogyakarta.

Hill, David T. (2011). Pers di Masa Orde Baru. Jakarta: Yayasan

Kebijakan Komunikasi Pasca Proklamasi

Pers Indonesia mengalami perkembangan yang pesat setelah era reformasi bergulir, bersamaan dengan turunnya Suharto sebagai presiden. Bersamaan dengan turunnya Suharto, pers Indonesia memasuki babak baru dengan dibukannya pintu kebebasan. Bak orang yang baru keluar dari penjara, pers Indonesia menikmati kebebasannya setelah bertahun-tahun dikebiri oleh pemerintah yang otoriter. Hal ini membuktikan, bahwa pers merupakan tolok ukur demokrasi di sebuah Negara. Kalau persnya bebas, maka demokrasi di negara tersebut berjalan dengan baik. Sejalan dengan kebebasan pers, maka demokrasi di Indonesia mulai berkembang, setelah sebelumnya terkurung dalam kekuasaan pemerintah.

Konsep Ekonomi Politik Media Di tengah maraknya keberadaan media massa modern yang sudah mengglobal seperti belakangan ini, kalangan pemodal perusahaan media yang memang punya naluri serta strategi bisnis pastinya tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk menangkap peluang. Regulasi yang menjamin kebebasan untuk mendirikan pers/ media bagi setiap warga negara telah disambut dengan gegap gempita, karena kondisi demikian merupakan ceruk pasar yang menggiurkan untuk dimanfaatkan memperoleh profit besar. Menurut Abrar (1992:64-65), sebagai akibat dari globalisasi informasi, kita melihat semakin banyak orang beranggapan bahwa pers adalah komoditas ekonomi semata. Pilihan informasinya diarahkan kepada hal-hal yang disukai pembaca dan cocok dengan pemerintah. Dari sini bisa diasumsikan bahwa keberadaan profesionalisme wartawan menjadi terancam. Penghargaan terhadap profesionalisme wartawan hanya sebatas ekonomi praktis. Bila wartawan sudah menghasilkan informasi yang laku dijual dan pers bersangkutan tidak mendapat teguran pemerintah, hal itu dianggap sudah cukup. Tidak perlu lagi dicek apakah informasi itu menyajikan realitas yang sebenarnya atau tidak. 14 | INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5 | Vol. 1 No. 1 Desember 2014| Dapat dicontohkan langkah strategis yang dilancarkan untuk memikat penonton/ pemirsa, hampir semua stasiun TV swasta kini bersaing menampilkan pemberitaan atau sajian informasi yang telah dikemas sedemikian rupa. Sejalan laju perekonomian global, industri media massa modern telah memosisikan diri sebagai lembaga ekonomi ditandai internasionalisasi dan komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat. Motif ekonomi berupa keuntungan merupakan faktor penting mendapat perhatian dalam menyokong kelangsungan industri media hingga pembentukan agen-agennya.

Ekonomi Politik Media dan Kritik Pemanfaatan Ruang Publik Seperti telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, implementasi ekonomi politik semakin banyak ditemui dalam kancah penyebaran informasi lewat media massa, terutama medium televisi swasta/ komersial. Pada taraf mikro, komodifikasi pesan merupakan pilihan yang sangat memungkinkan untuk dipertukarkan sebagai komoditas yang layak untuk dijual. Bingkai-bingkai yang dikemas dalam pemberitaan menjadi menu utama yang disampaikan secara massif untuk tujuan profit perusahaan media yang bersangkutan. Disusul langkah strategis yang juga masih berperspektif ekonomi politik demi | INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5 | Vol. 1 No. 1 Desember 2014 17 pengembangan bisnis media yaitu spasialisasi dan strukturasi sehingga konglomerasi media semakin menggejala belakangan ini. Kehadiran media massa modern seperti lahirnya banyak perusahaan media terutama stasiun-stasiun televisi memang secara normatif sangat dimungkinkan tumbuh di negeri ini. Pertama, kehadiran sekaligus kepemilikan perusahaan media telah dijamin oleh perundungan yang sah berlaku yaitu ditemui pada Pasal 9, ayat (1) yang menyebutkan: Setiap warga Negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers, dan ayat (2) Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Persyaratan yang sangat mudah ini pastinya mengundang para pemodal yang ingin berinvestasi untuk mengembangkan usahanya. Kedua, seiring globalisasi yang ditandai berlangsungnya era pasar bebas (baca: liberalisasi) maka fungsi media pun “menyesuaikan” untuk berkembang atau lebih tepatnya bergeser menjadi sebuah perusahaan industri. Media massa modern tidak sekadar mengolah informasi sebagai masalah politik media, akan tetapi media di masa kini cenderung menjalankan market-driven journalism. Struktur ekonomi menjadi sangat penting, terutama ketika media menjadi bagian dari suatu industri bisnis yang besar. Pengelolaan media sarat dengan nilai-nilai ekonomis yang berkiblat pada tiras atau oplah, tingginya rating, efisiensi, dan efektivitas produksi. Sebagai implikasinya, maka produkmedia akan dikemas (komodifikasi pesan) untuk menarik perhatian audiens dalam skala massal. Persoalannya kemudian perlu dikemukakan bahwa secara substansial ternyata perilaku media massa modern yang telah mengindustri dengan produk informasinya yang dibingkai sedemikian rupa telah mengakibatkan efek-efek pesan, bahkan terjadi benturan kepentingan antara pihak yang memproduksi pesan dengan pihak penerima pesan. Seperti dicontohkan, tayangan Silet (RCTI) tentang bencana Merapi di Yogyakarta/Jateng telah menyebabkan eksodus pengungsi yaitu sebanyak 550 warga/korban bencanadari Muntilan segera pindah ke Kulonprogo, relawan posko pengungsian menjadi kewalahan untuk memenangkan warga yang panik.