Featured

Kebijakan Publik

Kehidupan bersama harus selalu diatur. Peraturan dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan seperti di suatu Negara yang menerapkan berbagai aturan untuk masyarakat di dalamnya. Menurut Harold Laswell dan Abraham Kaplan (1970, 71) dikutip Riant Nugroho, 2013, h.3 kebijakan publik sebagai sesuatu program yang diproyeksian dengan berbagai tujuan, nilai dan praktik tertentu. Kebijakan disini dibuat oleh pemerintah atau negara dimana dapat merangkum suatu aturan untuk masyarakat agar mencapai tujuan yang dikehendaki. Dapat diartikan secara sederhana bahwa kebijakan publik merupakan setiap keputusan yang dibuat oleh Negara, sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan dari Negara. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengantar masyarakat pada masa mawal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan. (Riant Nugroho, 2013, h. 7).

Ada berbagai jenis-jenis kebijakan publik yang terbagi atas 4 jenis yaitu sebagi berikut :

Kebijakan formal.

Merupakan keputusan-keputusan yang dikodifikasikan baik tertulis dan disahkan atau diresmikan agar dapat berlaku. Selanjutnya, kebijakan formal terbagi atas tiga kebijakan.

Perundang- undangan

merupakan kebijakan publik yang meliputi usaha-usaha pembangunan bangsa maupun negara, baik masyarakat atau rakyat. Setidaknya perundang-undangan memiliki sifat menggerakkan, mendinamiskan, mengantisipasi, dan memebri ruang bagi inovasi. Dalam perundang-undangan masih terbagi jadi dua pemahaman. Pertama, pola Anglo-Saxon yaitu keputusan legislatif dan keputusan eksekutif dan pola kontinental yang biasa terdiri dari pola makro (sifat makro atau umum atau dasar seperti UUD, Tap MPR, UU/ Perpu, messo (sifat messo atau menengah, penjelas pelaksanaan yang diterima seperti PP dan Perpres), dan mikro (kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan yang diterima seperti Perda-perda).  Jadi, Indonesia sendiri menganut sistem kontinental yang diwariskan oleh Belanda seperti yang dijelaskan diatas. Semua kebijakan sama dengan hukum. Hal ini sudah dikenalkan pada tahun 1960-an yaitu TAP MPR No. XX/ MPRS/1966 dan TAP MPR No. V/ MPR/ 1973 (UU 1945, Tap MPR, UU/Perpu, PP, Keppres. Peraturan Pelaksana (Permen, Kepmen,Inmen,dll) artinya kebijakan UU perlu diperjelas dan dijabarkan jadi Peraturan Pemerintah sampai Peraturan Menteri sebelum dilaksanakan dalam setiap dekade.

Tap MRP No. III/MPR/2000 (UUD 1945, TAP MPR, UU, Perpu, PP, Keppres, Perda);

UU No. 10/2004 (UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres, Perda);

  • UU No. 12/ 2011 (UUD 1945, Tap MPR, UU/PERPU, PP, Perpres, Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/ Kota).
  • Hukum

Hukum memiliki sifat yang membatasi dan melarang. Tujuan hukum yaitu menciptakan ketertiban Publik. Keputusan hukum biasanya terdiri dari

Keputusan mediasi atau keputusan kesepakatan; diantara pihak yang bersengketa.

Keputusan pengadilan atau keputusan; yang ditetapkan oleh hakim dari proses peradilan

Keputusan judisial oleh keputusan oleh lembaga; yang berada diatas lembaga pembuat keputusan pengadilan, contoh Mahkamah Agung.

Regulasi

Adalah suatu alokasi aset dan kekuasaan oleh Pemerintah- sebagai wakil lembaga negara kepada pihak non-pemerintah. Seperti lembaga bisnis dan nirlaba. Sifat regulasi adalah umum, pemberian izin atau lisensi pada organisasi bisnis atau masyarakat dalam menyelenggaran misi menjadi bagian untuk membangun masyarakat.

Kebijakan suatu regulasi juga memiliki dua prinsip

  • Prinsip necessity of service
    • Prinsip monopoly; punya sifat dimana target utama dibentuknya regulasi dan komisi regulasi.

Regulasi direkomendasikan atas dasar empat isu seperti berikut. :

  • Berkenaan dengan hajat hidup orang banyak (necessity public needs and interests)
    • Monopoli atau oligopoli yang keduanya punya sifat alami
    • Basisnya alokasi kekayaan (national economic assets)
    • Keselamatan negara.
  • Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi).

Kebijakan ini ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi politik seperti upacara rutin, SOP-SOP tidak tertulis, tertulis yang diformalkan.

Terdapat dua konvensi yang ditumbuhkan

  • Dari aktor organisasi publik; Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus.
  • Dari publik; contohnya selametan 17 agustus, selamatan atas kejadian yang berkenaan dengan kelembagaan publik.
  • Pernyataan pejabat publik dalam forum publik.

Pernyataan pejabat setidaknya selalu mewakili lembaga publik yang diwakili atau dipimpin. Pejabat publik harus bijaksana dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan meliputi tugas dan kewenangan dari lembaga yang diwakilinya. Era reformasi di Indonesia sebagian pejabat publik sangat terbiasa dan sembarangan dalam memberikan pernyataan publik seperti kata “begitu saja kok repot”, “birokrasi keranjang sampah”, “ gak kuat beli BBM gausah beli”, dan sebagainya biasanya pejabat publik seharusnya mencerminkan kebaikan di muka umum.

Pejabat publik merupakan warga negara yang terhormat karena diberi kepercayaan untuk memimpin pengelolaan negara sehingga setidaknya mereka harus belajar untuk memberikan pernyataan yang mencerminkan kehormatan diri.

Pengelompokkan pejabat publik sebagai berikut

Pertama, Pejabat Negara yaitu

  • Pejabat Legislatif (Ketua dan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD).
    • Pejabat Yudikatif (Pimpinan MA, MK, KY)
    • Pejabat Eksekutif (Presiden&Wakil Presiden, Menteri&Pejabat Pemerintah Setingkat Menteri, Gubernur&Wakil Gubernur, Duta Besar, Bupati/WakilBupati&Walikota/WakilKota).
    • Pejabat Akuntatif seperti Pimpinan Badan Pemeriksaan Keuangan.
    • Pejabat Lembaga Publik Semi-Negara seperti KPK, Komnas HAM, Komisi Perlindungan Persaingan Usaha, badan-badan regulator infatruktur publik seperti Badan Regulator Telekomunikasi Indonesia dan Badan Regulator Air Minum PAM Jakarta.

Pejabat Administratif, yaitu

  • Pejabat Sturuktural pusat [Eselon I dan II]
  • Pejabat Struktural Daerah Propinsi [Eselon I dan II]
  • Pejabat Struktural Kab/Kota [Eselon II dan III]
  • Para Pejabat Humas Pemerintah
  • Pejabat Pimpinan Pelaksana tingkat bawah [Camat dan Kepala Daerah atau Lurah]

Pernyataan sebagai kebijakan publik merupakan pernyataan yang disampaikan dalam forum resmi serta disebarkan kepada masyarakat. Pernyataan yang dikemukakan dalam ruang tidak dapat dianggap sebagai kebijakan publik karena harus dikemukakan oleh pejabat publik secara publik. Hal yang dilakukan pejabat publik dalam menyampaikan pernyataan setidaknya berisikan kebenaran, konsisten sebagai cerminan atas lembaga yang dianut, sebelumnya seharusnya terdapat komunikasi oleh struktur dibawah agar siap dinyatakan di depan publik, ,menyampaikan secara terencana atau secara konsep dan jelas.

Perilaku pejabat publik.

Hal ini berkaitan dengan gaya kepemimpinan. Gesture pimpinan ditirukan oleh bawahan. Misalnya terdapat  pejabat pemerintah yang memberikan mimik masam pada mahasiswa tentunya dapat mengakibatkan pejabat mengitimasi gerik mimiknya. Gesture merupakan salah satu bentuk kebijakan publik. Oleh karena itu, pejabat publik memiliki kewajiban baru agar hati-hati dalam memilih gesture kepada publik meliputi perasaan senang-tidak senang, emosi, pejabat publik memerukan tekanan serendah mungkin agar tidak menciptakan bias makna bagi kehidupan.

Setidaknya pemimpin harus membiasakan diri dengan gesture kepada sesama elite politik agar pejabat lain mampu meniru. Jika terdapat pimpinan yang asal-asalan tentunya akan menimbulkan kekhawatiran bahkan mencemaskan publik. Publik bahkan dapat menilai tentang beberapa gesture yang diberikan oleh Pejabat Publik. Hal ini menjadi suatu tantangan bagi pejabat untuk selalu bersikap yang baik.

REFERENSI

Nugroho, R. 2013. Metode Penelitian Kebijakan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta. (hlm.1-24) 

Iklan
Featured

Politik dan Kebijakan Komunikasi

Pengertian Kebijakan Komunikasi

Unesco dalam (Abrar 2008) menegaskan kebijakan komunikasi sebagai kumpulan prinsip-prinsip dan norma-norma disengaja diciptakan untuk mengatur perilaku sistem komunikasi. seperti yang dikatakan dalam pengertian ini, sebuah kebijakan komunikasi dibentuk setelah adanya sebuah sistem komunikasi yang berlaku disebuah negara. Setiap negara diyakini memiliki sebuah pola-pola komunikasi yang berjalan dan berproses membentuk sebuah sistem. Sebuah sistem melahirkan sebuah sub-sistem yang memiliki fungsi yang berbeda-beda maka diperlukan sebuah kebijakan agar antara sub-sistem tersebut tidak berbenturan. Secara singkatnya adalah kebijakan komunikasi dibentuk untuk memperlancar sistem komunikasi.

Menurut pendapat James E. Anderson suatu kebijakan komunikasi adalah kebijakan publik, dan sebagai kebijakan publik kebijakan komunikasi harus dirumuskan oleh lembaga pemerintah Sementara lembaga pemerintah yang memiliki wewenang untuk merumuskan kebijakan komunikasi adalah lembaga pemerintah yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan komunikasi yang dibentuk atau dengan kata lain kebijakan komunikasi dibentuk tergantung dengan jenis yang sedang dibicarakan. Salah satu contoh keterkaitan peran pemerintah dengan kebijakan komunikasi yang dibentuk seperti dalam perumusan Undang-undang (UU). Dalam proses perumusan UU pemerintah telah terlebih dahulu melakukan pembahasan dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tanpa adanya sebuah persetujuan antara DPR RI dan pemerintah maka kebijakan komunikasi tidak akan berlaku efektif untuk semua masyarakat.

Sumber : https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-kebijakan-publik/8463

Tujuan Dari Kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi memiliki 2 tujuan :

  1. Secara sosiologis, menempatkan proses komunikasi sebagai bagian dari dinamika sosial yang tidak merugikan masyarakat. Hal ini didasarkan bahwa setiap masyarakat dimanapun mereka berada memiliki sebuah bentuk atau proses komunikasi. masyarakatlah yang seharusnya mengendalikan proses komunikasi yang terjadi diantara mereka. Proses komunikasi ini tentu saja memiliki dinamika yang terus berkembang secara naik maupun turun. Tentu saja dinamika ini perlu dijaga agar bergerak ke arah yang positif. Sebuah kebijakan di sini memainkan peranan yang penting yaitu menjamin dinamika sosial masyarakat dapat berjalan secara positif dan bisa meminimalkan ketimpangan-ketimpangan misalnya adanya dominasi dari satu pihak atas pihak lain. Dalam pelaksanaanya masyarakat juga dituntut untuk ikut aktif dalam proses komunikasi bukan hanya pasif dan diharapkan masyarakat dapat mengendalikan dinamika perkembangan mereka sendiri. Maka dalam penyusunan sebuah kebijakan diperlukan keterlibatan pihak masyarakat.
  2. Komunikasi merupakan sesuatu keniscayaan dalam masyarakat. Komunikasi dipandang sebagai sebuah sistem dimana sebuah sistem yang terdiri dari subsistem-subsistem. Ada kalanya subsistem-subsistem berjalan dengan tidak maksimal. Ada masalah, ada hambatan. Maka Kebijakan Komunikasi lahir untuk memperlancar proses berjalannya sistem komunikasi.(Abrar,  2008)

Sebuah rumusan kebijakan komunikasi masyarakat akan dikatakan ideal apabila pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatan kebijakan komunikasi berhasil mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan masalah yang harus direspons (Aritonang, 2017)

Jenis-Jenis Kebijakan Komunikasi :

  • Undang-undang

UU yang mengatur tentang penyelenggaraan komunikasi diantaranya UU No. 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi. UU yang mengatur tentang penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi di indonesia

  • Peraturan Pemerintah

Contoh kebijakan komunikasi dalam peraturan pemerintah adalah PP No. 53 tahun 2000 yang mengatur tentang penggunaan spektrum frekuesi radio dan orbit satelit.

  • Keputusan Presiden

Contoh kebijakan komunikasi dalam Keputusan Presiden adalah Keppres No. 153 Tahun 1999 yang mengatur tentang keberadaan Badan Informasi dan Komunikasi Nasional (BIKN).

  • Instruksi Presiden

Contoh kebijakan komunikasi dalam Instruksi Presiden adalah Inpres No.6 tahun 2001, tentang Pengembangan dan Penyalahgunaan Telematika di Indonesia.

  • Surat Keputusan Menteri

Surat Keputusan Menteri terwujud dalam setahun bisa lebih dari sekali. Salah satu contoh SK Menteri yang berhubungan dengan kebijakan komunikasi muncul pada tahun 2004 yaitu SK Menteri Perhubungan No. KM 15 Tahun 2004. SK ini merupakan perubahan SK Menteri Perhubungan No.13 Tahun 2003 tentang Rencana Induk (Masterplan) Frekuensi Radio Penyelenggara Telekomunikasi Khusus Untuk Keperluan Radio Siaran FM.

  • Peraturan Daerah

Di Yogya ada Perda yang mengatur tentang pemasangan iklan yaitu No. 8 Tahun 1998.

Dimensi dan Karakter Kebijakan Komunikasi

Kebijakan komunikasi setidaknya memiliki 3 bagian penting. Bagian ini dikenal dengan konteks, domain, dan paradigma. Konteks berarti keterkaitan kebijakan komunikasi dengan sesuatu yang melingkupi dirinya seperti politik ekonomi, politik komunikasi,dll. Domain kebijakan komunikasi berarti muatan nilai yang dikandung dalam sebuah kebijakan komunikasi seperti globalisasi, ekonomi global,dll. Sedangkan paradigma lebih kepada kerangka citacita yang menjadikan tujuan kebijakan komunikasi tersebut. (Abrar dalam Aritonang, 2011). Dalam konteks paradigma, kebijakan Informasi dan Transaksi Elektronik maupun Keterbukaan Informasi Publik yang dikeluarkan pemerintah memiliki cita-cita ke arah masyarakat informasi.

Kebijakan Komunikasi Memiliki 5 Kriteria :

Menurut Abrar dalam (Aritonang, 2011) mengausumsikan kriteria ini berkaitan dengan bentuk kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik. Kriteria tersebut yaitu:

  1. Memiliki tujuan tertentu Sebuah regulasi, atau kebijakan apa pun tentu memiliki sebuah tujuan. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya setiap kebijakan komunikasi dilahirkan untuk memperlancar jalannya sistem komunikasi. Secara spesifik, setiap kebijakan komunikasi memiliki tujuan yang bisa dilihat dari pasal-pasal awal.
  2. Berisi tindakan pejabat pemerintah. Kebijakan komunikasi dilahirkan oleh perangkat pemerintahan. Kebijakan komunikasi setingkat UU misalnya, dilahirkan oleh DPR setelah ber konsultasi dengan pemerintah. Secara teknis UU memerlukan perangkat aturan lebih rendah dibawahnya agar dapat berjalan lebih maksimal. Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Kepres), Keputusan Mentri (KepMen) merupakan bagian-bagian dari pemerintah. Artinya setiap produk kebijakan merupakan hasil tindakan pemerintah karena dihasilkan oleh perangkat pemerintahan.
  3. Memperlihatkan apa yang akan dilakukan pemerintah. Sebagai akibat kebijakan dihasilkan oleh aparat pemerintah maka kebijakan menunjukkan apa yang akan dijalankan oleh pemerintah. Namun perlu diperhatikan bahwa kebijakan komu nikasi bukanlah berisi keinginan pemerintah tentang bagaimana sebuah proses komunikasi berlangsung. Peme rintah dalam konteks ini berperan sebagai fasilitator setelah adanya kei nginan dari kelompok masyarakat agar dibuat sebuah regulasi/kebijakan.
  4. Bisa bersifat positif atau negatif Sebuah kebijakan komunikasi sangat dimungkinkan untuk bernilai positif meupun negatif. Sebuah kebijakan komunikasi dinilai baik jika ia mampu menjawab persoalan yang muncul bahkan jika kebijakan tersebut mampu mengantisipasi perubahan yang terja di ke depan sekaligus mudah untuk diimplementasikan. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika sebuah kebijakan komunikasi lahir bersifat negatif karena sebuah kebijakan juga berisi tarik menarik sebuah kepentingan. Namun satu yang pasti sebuah kebijakan apapun akan melahirkan pro dan kontra.
  5. Bersifat memaksa (otoritatif) Kebijakan komunikasi sebagai sebuah kebijakan publik dilahirkan oleh perangkat negara. Satu hal yang menjadi ciri negara adalah kekuasaan yang bersifat memaksa yang dimilikinya. Artinya setiap keputusankeputusan yang dihasilkan oleh negara wajib untuk dijalankan. Jika ada pelanggaran terhadap apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah maka adan sanksi terutama sanksi hukum yang bersifat mengikat bagi pelanggarnya.

REFERENSI

Abrar, A.N. 2008. Kebijakan Komunikasi: Konsep, Hakekat, dan Praktek, Gava Media Yogyakarta

Aritonang, Agusly Irawan. 2011. Kebijakan Komunikasi di Indonesia: Gambaran Implementasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Jurnal Komunikasi. Vol.1.No.3 Universitas Gajah Mada

Kebijakan Komunikasi di Era Orde Baru (bag 1)

Teori-teori yang digunakan dalam menelaah contoh-contoh kasus yang bermunculan pada masa pers Indonesia di Era Orde Baru :

Pers di era Kepemimpinan Soeharto

Peristiwa Malari

Dewan Pers

Kelompok Kompas Gramedia

Kelompok Tempo Grafiti/Jawa Pos

dibredel karena terlalu kritis dalam menilai kepemimpinan Suharto

Kelompok Media Indonesia/Surya Persindo

Kebijakan Komunikasi Pasca Proklamasi

Pers Indonesia mengalami perkembangan yang pesat setelah era reformasi bergulir, bersamaan dengan turunnya Suharto sebagai presiden. Bersamaan dengan turunnya Suharto, pers Indonesia memasuki babak baru dengan dibukannya pintu kebebasan. Bak orang yang baru keluar dari penjara, pers Indonesia menikmati kebebasannya setelah bertahun-tahun dikebiri oleh pemerintah yang otoriter. Hal ini membuktikan, bahwa pers merupakan tolok ukur demokrasi di sebuah Negara. Kalau persnya bebas, maka demokrasi di negara tersebut berjalan dengan baik. Sejalan dengan kebebasan pers, maka demokrasi di Indonesia mulai berkembang, setelah sebelumnya terkurung dalam kekuasaan pemerintah.

Konsep Ekonomi Politik Media Di tengah maraknya keberadaan media massa modern yang sudah mengglobal seperti belakangan ini, kalangan pemodal perusahaan media yang memang punya naluri serta strategi bisnis pastinya tidak akan menyia-nyiakan waktu untuk menangkap peluang. Regulasi yang menjamin kebebasan untuk mendirikan pers/ media bagi setiap warga negara telah disambut dengan gegap gempita, karena kondisi demikian merupakan ceruk pasar yang menggiurkan untuk dimanfaatkan memperoleh profit besar. Menurut Abrar (1992:64-65), sebagai akibat dari globalisasi informasi, kita melihat semakin banyak orang beranggapan bahwa pers adalah komoditas ekonomi semata. Pilihan informasinya diarahkan kepada hal-hal yang disukai pembaca dan cocok dengan pemerintah. Dari sini bisa diasumsikan bahwa keberadaan profesionalisme wartawan menjadi terancam. Penghargaan terhadap profesionalisme wartawan hanya sebatas ekonomi praktis. Bila wartawan sudah menghasilkan informasi yang laku dijual dan pers bersangkutan tidak mendapat teguran pemerintah, hal itu dianggap sudah cukup. Tidak perlu lagi dicek apakah informasi itu menyajikan realitas yang sebenarnya atau tidak. 14 | INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5 | Vol. 1 No. 1 Desember 2014| Dapat dicontohkan langkah strategis yang dilancarkan untuk memikat penonton/ pemirsa, hampir semua stasiun TV swasta kini bersaing menampilkan pemberitaan atau sajian informasi yang telah dikemas sedemikian rupa. Sejalan laju perekonomian global, industri media massa modern telah memosisikan diri sebagai lembaga ekonomi ditandai internasionalisasi dan komersialisasi informasi yang ada dalam masyarakat. Motif ekonomi berupa keuntungan merupakan faktor penting mendapat perhatian dalam menyokong kelangsungan industri media hingga pembentukan agen-agennya.

Ekonomi Politik Media dan Kritik Pemanfaatan Ruang Publik Seperti telah dipaparkan dalam pembahasan di atas, implementasi ekonomi politik semakin banyak ditemui dalam kancah penyebaran informasi lewat media massa, terutama medium televisi swasta/ komersial. Pada taraf mikro, komodifikasi pesan merupakan pilihan yang sangat memungkinkan untuk dipertukarkan sebagai komoditas yang layak untuk dijual. Bingkai-bingkai yang dikemas dalam pemberitaan menjadi menu utama yang disampaikan secara massif untuk tujuan profit perusahaan media yang bersangkutan. Disusul langkah strategis yang juga masih berperspektif ekonomi politik demi | INSANI, ISSN : 977-240-768-500-5 | Vol. 1 No. 1 Desember 2014 17 pengembangan bisnis media yaitu spasialisasi dan strukturasi sehingga konglomerasi media semakin menggejala belakangan ini. Kehadiran media massa modern seperti lahirnya banyak perusahaan media terutama stasiun-stasiun televisi memang secara normatif sangat dimungkinkan tumbuh di negeri ini. Pertama, kehadiran sekaligus kepemilikan perusahaan media telah dijamin oleh perundungan yang sah berlaku yaitu ditemui pada Pasal 9, ayat (1) yang menyebutkan: Setiap warga Negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers, dan ayat (2) Setiap perusahaan pers harus berbadan hukum Indonesia. Persyaratan yang sangat mudah ini pastinya mengundang para pemodal yang ingin berinvestasi untuk mengembangkan usahanya. Kedua, seiring globalisasi yang ditandai berlangsungnya era pasar bebas (baca: liberalisasi) maka fungsi media pun “menyesuaikan” untuk berkembang atau lebih tepatnya bergeser menjadi sebuah perusahaan industri. Media massa modern tidak sekadar mengolah informasi sebagai masalah politik media, akan tetapi media di masa kini cenderung menjalankan market-driven journalism. Struktur ekonomi menjadi sangat penting, terutama ketika media menjadi bagian dari suatu industri bisnis yang besar. Pengelolaan media sarat dengan nilai-nilai ekonomis yang berkiblat pada tiras atau oplah, tingginya rating, efisiensi, dan efektivitas produksi. Sebagai implikasinya, maka produkmedia akan dikemas (komodifikasi pesan) untuk menarik perhatian audiens dalam skala massal. Persoalannya kemudian perlu dikemukakan bahwa secara substansial ternyata perilaku media massa modern yang telah mengindustri dengan produk informasinya yang dibingkai sedemikian rupa telah mengakibatkan efek-efek pesan, bahkan terjadi benturan kepentingan antara pihak yang memproduksi pesan dengan pihak penerima pesan. Seperti dicontohkan, tayangan Silet (RCTI) tentang bencana Merapi di Yogyakarta/Jateng telah menyebabkan eksodus pengungsi yaitu sebanyak 550 warga/korban bencanadari Muntilan segera pindah ke Kulonprogo, relawan posko pengungsian menjadi kewalahan untuk memenangkan warga yang panik.

Kebijakan Komunikasi di Era Kolonial Belanda dan Jepang

Pers Belanda

Pada abad ke-19 di Hindia Belanda berkaitan dengan masyarakat kolonial dimana yang penting adalah penduduk belanda. Belanda tidak diperintah namun mereka otoriter serta mempertahankan sistem kasta sebagai ciri masyarakat kolonial untuk mengatur kehidupan di Hindia Belanda. Media Massa sebagai sarana untuk kebijaksanaan perintah namun, tidak mendapat izin untuk terbit.

Pertama media massa resmi pada tahun 1744 masa Gubernur Jenderal Van Imhoff menerbitkan Bataviasche Nouvelles. Vet Vendu Nieuws, langkah maju menuju kebebasan yang lebih luas.

Selanjutnya, muncul Bataciasche Kolonial Courant diganti dalam bahasa surat kabar berbahasa inggris, Java Government Gazwtte yang kemudian diteruskan menjadi Javasche Courant.

Pada tahun 1848, pendeta Hoevell, mencantumkan kebebasan pers dalam hal pertama dan programnya yang penting.

Pada tahun 1852, Java Bode di Betawi muncul sebagai pengganti Het Advertentie Blad oleh W. Bruining dengan bantuan H.M van Dorp, van Hazen Noman, Kolff.

Pada tahun 1857, perusahaan diambil alih oleh van Dorp yang berusaha untuk mengedarkan edisi istimewa di Nederland.

Akhir tahun 1869, Java Bode jadi surat kabar harian di mana di bawah sensor pemerintah. Residen Betawi mendapatkan tugas untuk mengawasi perkembangannya.

Pada tahun 1851 di Semarang seorang E.Herman de Groot, menerbitkan mingguan De Locomotief singkat yaitu terbit dua kali seminggu dan menjadi harian.

Pada tahun 1866, surat kabar tersebut tidak ada saingan dari surat kabar lain di Semarang sehingga surat kabar itu menjadi berkembang serta menjadi pengaruh yang besar bagi pembaharuan politik kolonial.

Pada tahun 1852, Soerabajaasch Handelsblad surat kabar tersebut bersaing dengan Soerabaja Courant. Surat kabar memiliki pasang surut dimana pemilik silih berganti dibawah redaksi Van Geuns serta bertahan mutunya karena dibiayai dan ditunjang keuangannya dari industri besar di Jawa Timur namun, banyaknya pers masa itu keadaanya bahkan semakin mundur dan kemudian mati.

Pada tahun 1871, Vorstenlanden muncul di Surakarta dan semarang serta beberapa surat kabar yang baru mulai bermunculan. Setelah itu, pada saat kalah akhirnya dibelilah oleh Locomotief.

Pada tahun 1880, pers, segala kegiatannya mulai tinggi di kota Cirebon yakni pada tahun 1883 lahirlah surat kabar Tijeremai dengan mempertahankan hidup sampai dengan awal abad ke-20.

Pada tahun 1895, De Preanger Bode di Bandung redaksi R.J de Vries makin lama berkembang dan menjalin kerja sama dengan firma Kolff dan Co.

Yogyakarta pada tahun 1903 terbit harian Mataram yang memenuhi kebutuhan untuk mendapatkan berita.

Di Sumatera mulai mengikuti perkembangan pers yaitu Deli Courant tahun 1844, dibiayai oleh milioner dan raja tembakau yaitu Deen. Ada saingan yaitu Sumatra Post juga muncul di Deli. Bahkan keduanya bersaing untuk saling memperebutkan dengan menurunkan harga langganan.

Di Padang, ada Sumatera Bode (1893) disusul De Padanger.

Di palembang tahun 1898 muncul Nieuws en Advertentie blad voor de Residentie Palembang, Djambi en Banka, dua kali seminggu pada penerbitan serta bertujuan untuk kepentingan perusahaan minyak di sekitar.

Tahun pertama abad ke-20 Nieuws en Advertentie blad voor Atjeh en Onderhoorigheden muncul di Kota Raja.

Luar jawa dan Sumatera surat kabar pertama kali muncul yaitu tahun 1894 di Ujungpadang Massar, ibu kota Sulawesi bernama Makassarsche Courant.

Pada tahun 1902, lahir surat kabar dua mingguan yang berisi peristiwa di Kalsel dan Kaltim, yaitu Bandjarmasingsch Nieuwsblad.

Berkembangnya zaman ekonomi dan teknologi Indonesia muncullah majalah bercorak teknis dimana terbit untuk kepentingan dan suber tentang jalan, kereta api, ekspor-impor, dagang, pendidikan, industri, pertanian, profesi kedokteran, olahraga, dll. Seluruhnya merupakan suatu usaha pertama kali oleh masyarakat kolonial untuk menyesuaikan perkembangan dunia mdoern.

Pers terbit sebagai usaha belanda dan menjadi kepentingan perusahaan perkebunan maupun industri minyak. Isi dari pers belum ada tentang persoalan politik karena pemerintah Hindia Belanda mengatur berita yang tidak berbahaya bagi pemerintahannya. Pers belanda semula adalah ‘pers resmi’ yang disetujui pemerintah. Penerbitan pers dapat digolongkan menjadi ‘pers tidak resmi’.

Pers masa itu bersifat netral namun pada abad ke-19 mulai berisi tentang politik. Karangan pers pun mulai memiliki sikap kritis terhadap politik kolonial Belanda di Indonesia. Bondsblad terbit tahun 1897 sebagai pembawa suara Indische Bond, perkumpulan kaum Indo-Belanda yang memperjuangkan Hindia Belanda sebagai tanah air dan mengusahakan perlakuan sama di bidang politik. Java Post mingguan katolik yaitu tahun 1902 membela kepentingan agama katolik. Kristen protestan yaitu De Banier (1990), sebelumnya bernama Getuige. Mr. Th Homas, ahli hukum Betawi menerbitkan majalah Jong Indie yang sesuai namanya dengan merintis jalan ke arah dasar-dasar politik yang baru yaitu awal abad ke-20 di daerah jajahan.

Awal abad ke-20 mulai terbit surat kabar bahasa inggris di Hindia Belanda dan menjadi satu-satunya yaitu Java Times oleh H.M.Rankilor. Pers yang lahir di Indonesia muncul ke permukaan merupakan pers perjuangan gigih dengan memakan waktu untuk kebebasan pers. Tuntutan pengadilan terhadap wartawan merupakan kejadians setiap harinya. Adanya hukuman badan dan ancaman pembuangan hanya karena wartawan menulis yang berada di pikiran saja. Awal abad ke-19 nama wartawan yang telah dibuang yaitu

  1. Bisschop Grooff (1845)
  2. L.van Vliet (1846)
  3. H.J. Lion (1851)
  4. S.E.W.Roorda van Eisinga (1864)
  5. J.J Nosse (1864)
  6. Dr. I.C.P.K Winckel (1873)

Pada saat itu muncul ungkapan bahwasanya seorang redaktur surat kabar di daerah jajahan selalu bekerja dengan satu kaki dipenjara. Permasalahan ini yaitu tentang kebebasan pers merupakan benang merah dalam sejarah Indonesia hingga saat ini, keadaan, pertimbangan dasar hukum serta penguasa pemerintahan telah berubah.

Kuasa Jepang di Jawa

Terdapat berbagai acuan kebijakan propoganda jepang dalam media dan teknik baru propoganda jepang. Sendenbu, pemerintahan militer Jepang memberi perhatian untuk menyita hari rakyat dan bagaimana mengindoktrinasi dan menjinakkan mereka. Perlunya mobilisasi seluruh masyarakat dan mental rakyat indo dengan menuju kesesuaian dengan ideologi Jepang tentang Lingkungan Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Propoganda dibentuk dalam pola tingkah laku dan upayanya untuk jadi mitra yang dapat dipercaya.

Organisasi propoganda lokal merupakan perhatian pemerintah militer untuk mengembangkan jaringan propoganda ke setiap sudut dan pelosok desa Jawa. Propaganda Jepang dikirim ke kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang dan Surabaya. Selanjutnya, badan-badan setempat mulai berkembang yaitu Unit Operasi Distrik yang dibentuk di enam kota yaitu Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Surabaya dan Malang. Diantaranya

  1. Unit Operasi Distrik Jakarta (Banten, Jakarta, Bogor, Kotamadya Khusus Jakarta).
  2. Unit Operasi Distrik Bandung (Paringan, Cirebon, Banyumas)
  3. Unit Operasi Distrik Yogyakarta (Yogyakarta (Kesultanan), Surakarta (Kesunanan), Madiun, Kedu
  4. Unit Operasi Distrik Semarang (Semarang, Pekalongan, Pati)
  5. Unit Operasi Distrik Surabaya (Surabaya, Bojonegoro, Madura)
  6. Unit Operasi Distrik Malang (Malang, Kediri, Besuki).

Unit Operasi Sendenbu juga terdapat seksi propoganda dan informasi di setiap kantor karisedenan yang juga tidak menyampaikan perintah dari markas besar di Jakarta kepada kantor karisidenan. Kedua jalur jaringan propoganda daerah satu dibawah Sendenbu, kedua dibawah pemerintah daerah, terpisah dan sering bekerja sama.

REFERENSI

Suryomihardjo, A. 2002. Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia, Penerbit Kompas Jakarta. (hlm.25-40 dan Lampiran)

Kurusawa, A. 2015. Kuasa Jepang di Jawa, Komunitas Bambu Jakarta (hlm. 247-302)

Ragam Perspektif Ilmu Politik tentang Kebijakan

Pengertian Perspektif Secara Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia V, perspektif diartikan sebagai suatu cara melukiskan benda pada permukaan yang datar bagaimana dapat dilihat oleh mata dengan tiga dimensi, atau kata lain dari perspektif adalah sudut pandang atau pandangan. Perspektif merupakan suatu cara pandang terhadap suatu persoalan maupun masalah yang terjadi atau dapat dikatakan sebagai suatu sudut pandang yang dapat disaksikan melalui pancaindra dalam melihat suatu fenomena.

Perspektif dalam Ilmu Komunikasi

Disini kita akan melihat perspektif dalam lingkup ilmu komunikasi. Sebenarnya Ilmu Komunikasi bukan seperti suatu ilmu namun sebagai study. Ilmu Komunikasi tidak memiliki teori dan metode untuk membuktikan suatu realitas fenomena komunikasi serta ilmu tersebut mengambil dari ilmu lain untuk mengkaji fenomena komunikasi. Fenomena komunikasi realitasnya terdapat banyak perspektif dan biasanya dikaji melalui analisis sosial maupun kultural. Analisis sosial juga termasuk analisis politik. Perspektif politik berhubungan dengan kekuasaan (power).

Disini akan dibahas beberapa tokoh pemikir zaman dahulu yang memiliki perspektif dalam menanggapi hubungan negara dan masyarakat.

Tokoh-tokoh dan Contoh Pengaplikasiannya

Terdapat beberapa tokoh pemikir klasik atau zaman dahulu yang mempunyai perspektif yang berbeda-beda yaitu sebagai berikut :

  • John Locke (1632- 1704)

John Locke merupakan seorang filsuf yang lahir di Wrington, Somerset, Inggris 28 Agustus 1632.  John Locke berpendapat bahwasanya eksistensi kekuasaan dan kedaulatan raja atau negara tercipta karena hasil pemberian atau pelimpahan kekuasaaan dan kedaulatan dari masyarakat (Abar, 1995, h. 25).  Maksudnya adalah negara diciptakan untuk membela dan melindungi hak para warga serta kepentingan hanya untuk warga. Locke menginginkan suatu negara yang netral (tidak memihak) dari berbagai macam perbedaan maupun kepentingan setiap warga negara. Negara berdiri karena pemerintahan sendiri serta berhadapan dengan kehendak, keinginan, dan kepentingan warga negara atau masyarakat di dalamnya.

Contoh dari pengaruh pemikiran Locke dalam bidang politik sangat besar terutama di negara-negara Eropa seperti Inggris, Perancis, Jerman, Amerika Serikat seperti Jonathan Edwards, Hamilton, dan Thomas Jefferson dipengaruhi oleh ide-ide politik Locke. Para filsuf abad pencerahan di Perancis seperti Voltaire dan Montesquieu juga dipengaruhi oleh Locke. Selain itu, dia juga memengaruhi munculnya Revolusi Perancis pada tanggal 14 Juli 1789. Pandangan Locke memisahkan urusan negara dan urusan agama dengan sangat ketat merupakan awal muncul negara sekularistik di kemudian hari. Negara-negara yang menganut paham sekular memisahkan dengan ketat urusan negara dan urusan agama. Agama merupakan urusan pribadi berbeda dengan negara yang merupakan urusan masyarakat umum. Pemisahan keduanya tidak boleh saling ikut campur. Negara tidak boleh mencampuri urusan keyakinan religius manusia, agama tidak boleh melakukan suatu hal yang menjadi penghalang serta penggagalan pelaksanaan tujuan negara. Apabila negara menghalangi kebebasan beragama warga maka rakyat juga berhak ikut melawan itulah pandangan dari Locke dalam tulisan berjudul ‘Surat-surat mengenai Toleransi’ (Letters of Toleration). Locke menyatakan bahwa perlu ada pemisahan antara urusan agama dan negara sebab memiliki tujuan yang berbeda. contoh negara sekular yang merupakan negara yang memisahkan antara kepentingan individu dengan negara namun negara tetap melindungi kepentingan individu. Negara yang menerapkan paham ini akan melepaskan ideologi dari pengaruh kepentingan bersama, negara tidak mengatur dan tidak ikut campur masalah agama. Negara sekular tidak pernah melarang atau menganjurkan seseorang untuk beragama. Negara yang menganut paham sekularisme adalah negara Amerika.

  • Jean-Jacques Rousseau (1712- 1778)

Jean Jacques Rousseau lahir di Jenewa, Swiss pada tanggal 28 Juni 2712. Rousseau memiliki pandangan yang berbeda tentang hubungan negara dan masyarakat. Ia menganggap negara dan masyarakat adalah satu identitas, suatu kesatuan yang identik, dan tidak dapat terpisahkan satu sama lain (Abar, 1995, h. 26). Kehendak masyarakat lebih sebagai kehendak bersama, kepentingan bersama atau umum. Segala aturan dalam negara harus ditaati oleh warga begitu pula sebaliknya, apabila aturan negara dilanggar hal tersebut berarti sama saja menentang aturan negara. Rousseau mengendalikan keutuhan dan keterkaitan hubungan antara negara dengan masyarakat serta negara dan masyarakat adalah satu identitas yang utuh. Contoh negara yang menganut paham tersebut adalah negara Jerman karena diperkuat dengan adanya Partai Demokrat Liberal yang banyak mendominasi kursi parlemen Jerman. Penggunaan liberalisme sebagai ideologi di negara Jerman mulai terjadi setelah runtuhnya tembok Berlin pada tahun 1989.  Secara umum liberalisme adalah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan kersamaan hak adalah nilai politik yang utama.

  • George Wilhelm Friedrich Hegel (1770 – 1832)

Hegel dilahirkan di Stuttgart pada 27 Agustus 1770. Hegel memiliki pandangan yang hampir serupa dengan Rousseau karena ia setuju bahwa negara merupakan perwujudan dari kehendak umum masyarakat. Namun, Hegel menolak bukti atau identifikasi kehendak umum sebagai kehendak empirik seluruh warga negara (Abar, 1995, h. 27). Kehendak, aturan, dan kepentingan dari negara tidak harus selalu sama dengan kehendak warga (umum) kecuali peristiwa atau kejadian yang sebenarnya menjadi kehendak oleh para warga negara sendiri. Menurutnya negara perlu mengambil insisiatif serta tidak melulu membahas kepentingan warga yang terkadang berpikir irasional. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suatu perwujudan yang baik dalam hal kepentingan bahkan negara seharusnya bijaksana dan lebih rasional dibanding masyarakat. Banyaknya perbedaan kepentingan dalam masyarakat dapat juga memunculkan pertentangan bahkan konflik. Hegel berpendapat bahwa negara bukan alat namun tujuan yang harus mengabdi kepada rakyat atau individu maupun golongan masyarakat. masyarakat harus jadi abdi negara. Contohnya adalah negara Indonesia dimana semua kehendak negara harus dipatuhi oleh warga jika ada yang menyimpang maka negara juga harus mengambil insiatif supaya mensejahterakan masyarakat.

  • Karl Marx (1818- 1883)

Marx memiliki pandangan yang berbeda dari ketiga pemikir sebelumnya. Mark melihat negara bukan lebih dari suatu institusi yang netral seperti yang dikatakan Locke. Negara bukan penjelmaan dari kehendak umum oleh Rousseau. Negara bukan institusi yang otonom dan memiliki inisiatif sendiri oleh Hegel. Marx mengatakan bahwa negara selalu berpihak, melayani, dan menjadi alat (instrumen) kelas yang dominan, yaitu kelas kapitalis yang menguasai modal dan alat produksi (Abar, 1995, h. 28). Baginya negara adalah sebagai alat oleh kapitalis untuk mengeksploitasi kaum buruh. Marx menginginkan negara sebagai institusi yang tidak netral dan hanya menjadi alat untuk golongan kelas bawah/ kecil oleh kapitalis untuk meguasai mengeksploitasi kaum buruh. Menurut marx seluruh sistem ekonomi dan politik telah dikuasai oleh kelas atau para penguasa negara. Marx menyimpulkan bahwa negara hanya kepanjangan tangan dari kelas atas mengamankan status kekuasaan mereka. Negara yang menganut paham dari Karl Marx salah satunya adalah Cina. Negara Tirai Bambu ini dapat menyaingi negeri adi daya seperti Amerika Serikat. Republik Rakyat Cina (RRC) adalah sebuah negara komunis yang terdiri dari hampir seluruh wilayah kebudayaan, sejarah, dan geografis. Sejak didirikan pada 1949, RRC dipimpin oleh Partai Komunis China (PKC). Pemerintah masih mengawasi ekonomi secara politik terutama dengan perusahaan-perusahaan milik pemerintah dan sektor perbankan. Secara politik, tetap menjadi pemerintahan satu partai.

Terdapat pengaruh hubungan antara negara dan masyarakat. Pertama, negara memiliki posisi netral dari kepentingan masyarakat dalam hal ini masyarakat kuat, negara lemah. Kedua, negara dan masyarakat adalah kesatuan integral dan totalitas. Tidak ada dualisme antara keduanya. Ketiga, negara memililiki posisi yang otonom ketika berhadapan dengan masyarakat. negara dapat mengambil insiaitif tanpa perlu mendapat persetujuan dari masyarakat. Keempat, otonomisasi negara atas masyarakat membuat negara cenderung menduduki posisi dominasi dalam pengambilan keputusan politik. Kelima, otonomisasi negara atas masyarakat dapat membawa keterlibatan tumbuhnya negara yang alineatif dari masyarakat serta negara hanya menjadi alat bagi kelas dominan atau kapitalis dan alienatif bagi kelas buruh (Abar, 1995, h. 28-29).

Kebijakan Komunikasi sebagai sebuah Produk

  • Bagi Ramlan Surbakti, komunikasi politik merupakan proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah (1992: 199). Komunikasi hanyalah sebagai alat untuk menyampaikan informasi politik. Seiring berkembangnya kehidupan mulai adanya perubahan yaitu perbedaan tujuan komunikasi politik yang dilakukan pemerintah dan yang disampaikan oleh masyarakat. Pengajaran komunikasi politik terlebih menempatkan perhatian bagaimana individu, komunitas dan lembaga dalam memanfaatkan media massa untuk mengatur segala aktivitas demi kesejahteraan masyarakat dalam negara atau pemerintahan. Komunikasi politik lebih melihat media massa sebagai bagian dari proses politik. Kebijakan komunikasi dirumuskan oleh pemerintah. Rumusan kebijakan komunikasi dibahas oleh parlemen jika kebijakan telah disetujui maka kebijakan komunikasi akan lebih efektif untuk disampaikan kepada masyarakat. Pengajaran kebijakan komunikasi mencoba untuk memperkenalkan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan persoalan komunikasi, membedahnya, menganalisisnya dan menarik kesimpulan tentang keadaan atau keberadaan dari kebijakan tersebut.
  • Menurut Cochran dan Malone tahun 1999 (Nunung Prajarto, 2004, h. 41) terdapat cara yang digunakan untuk menganalisa kebijakan komunikasi yang dipakai orang dalam menganalisis kebijakan publik lainnya yaitu sebagai berikut :
  1. Positive Policy Analysis, bagaimana proses kebijakan bekerja
  2. Normative Analysis, penilaian tentang apa yang seharusnya tertuang dalam kebijakan.
  • Selain itu, terdapat proses pembuatan kebijakan komunikasi oleh pemerintah dengan mengikuti proses pembuatan kebijakan publik yang umum yaitu sebagai berikut :
  1. Identifikasi. Dimulai dari pengumpulan isu. Ini hal yang paling menentukan proses kebijakan komunikasi diharapkan isu yang dikumpulkan sesuai maka dapat diharapkan menjawab persoalan yang nyata untuk masyarakat.
  2. Formulasi, yaitu perumusan masalah.
  3. Implementasi, pelaksanaan, dan peneramaan untuk perkembangan kebijakan komunikasi.
  4. Kontrol, pengawasan maupun pemeriksaan.
  • Contoh kebijakan komunikasi adalah banyaknya Perguruan Tinggi yang memiliki program studi ilmu komunikasi yang peduli dan menekan pemerintah untuk sungguh-sungguh dalam memperhatikan kebijakan komunikasi dalam menentukan mata kuliah misalnya di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang berbeda dalam penyebutannya misalnya mata kuliah “Kebijakan Komunikasi” di beberapa PT swasta bernama“Sistem Komunikasi Indonesia”. Tentunya dapat dilihat seberapa pedulikah orang yang belum belajar kebijakan komunikasi menyikapi realitas sebenarnya tentang kebijakan komunikasi di Indonesia.

REFERENSI

Abrar, A.N. 2004. ”Memberi Perspektif pada Ilmu Komunikasi” dalam Nanang Prajarto (Editor), Komunikasi, Negara dan Masyarakat, FISIPOL UGM Yogyakarta. (hlm. 30-45).

 Abar, A.Z.Kisah Pers Indonesia 1966-1974, Bab I (hlm. 21-44)